Keadilan dalam Tata Cara Perpajakan Indonesia: Tantangan dan Harapan

Oleh: Eko Priyono, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Dalam ranah perpajakan, keadilan menjadi pilar utama yang tidak dapat diabaikan. Teori-teori keadilan, sebagaimana diuraikan oleh Reinhold Zippelius, menyajikan landasan penting dalam membentuk dan mengevaluasi praktik-praktik perpajakan yang ada. Konsep keadilan, baik komutatif, distributif, legal, moral, maupun sosial, menjadi panduan dalam merumuskan kebijakan dan prosedur perpajakan. Namun, dalam kompleksitas perpajakan Indonesia, bagaimana konsep-konsep ini tercermin dalam tata cara perpajakan yang kita miliki?

Setelah melalui proses pemeriksaan pajak, Direktur Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat ketetapan pajak. Surat ini mencatat hasil pemeriksaan pajak dan menentukan apakah ada kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak yang harus diselesaikan oleh wajib pajak. Pada dasarnya, proses ini mencerminkan keadilan komutatif, di mana setiap wajib pajak diharapkan membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Namun, realitasnya seringkali lebih kompleks.

Selain pembayaran, wajib pajak memiliki opsi untuk memperbaiki atau memperjuangkan ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh DJP. Pembetulan ketetapan pajak memungkinkan perbaikan atas kesalahan penulisan, perhitungan, atau penerapan aturan tertentu dalam surat ketetapan pajak. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi pajak dievaluasi secara benar dan adil, tanpa adanya kesalahan yang tidak disengaja yang dapat merugikan salah satu pihak.

Selain itu, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi juga menjadi opsi bagi wajib pajak. Hal ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang menghadapi sanksi administrasi yang tidak tepat atau tidak adil untuk mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan. Dengan demikian, praktik ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan komutatif dan distributif dalam sistem perpajakan.

Keadilan distributif, yang menyoroti pentingnya pembagian pendapatan dan harta warisan yang adil di antara anggota masyarakat, juga merupakan bagian integral dari diskusi perpajakan. Dalam sistem perpajakan Indonesia, hal ini tercermin dalam pemungutan pajak yang proporsional, memastikan kontribusi pajak dari setiap individu sesuai dengan kemampuannya, tanpa membebani kelompok yang kurang mampu secara berlebihan.

Tentu saja, keadilan dalam perpajakan tidak dapat dipisahkan dari keadilan hukum. Keadilan legal menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Setiap keputusan perpajakan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan diterapkan secara konsisten, tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan wewenang.

Namun, keadilan hukum saja tidak cukup. Keadilan moral juga harus dipertimbangkan dalam setiap langkah tata cara perpajakan. Hal ini mengacu pada nilai-nilai etika dan moral yang mendasari sistem perpajakan, termasuk aspek kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sosial baik dari wajib pajak maupun otoritas perpajakan. Keadilan sosial juga menjadi faktor penting, menyangkut kesejahteraan sosial dan hubungan yang adil antara negara dan warganya.

Dalam konteks ini, peran otoritas perpajakan, khususnya DJP, menjadi sangat penting. Mereka bertanggung jawab memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memperhatikan aspek hukum dan kepatuhan terhadap peraturan, sekaligus memperhitungkan dampaknya terhadap keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Hanya dengan demikian, sistem perpajakan dapat berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara moral dan sosial bagi seluruh masyarakat.

Dalam upaya mencapai keadilan dalam tata cara perpajakan, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik harus diperkuat. Setiap keputusan perpajakan harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang komprehensif, sehingga sistem perpajakan dapat memberikan kontribusi yang adil untuk pembangunan dan pemerataan ekonomi nasional. Dengan demikian, sistem perpajakan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai sebuah negara yang berkomitmen untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warganya, Indonesia harus terus berupaya untuk memperbaiki dan memperkuat sistem perpajakannya. Hanya dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dalam setiap aspek tata cara perpajakan, kita dapat memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama yang adil dan berkelanjutan.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.