Jika One Piece Ditemukan di Indonesia, bagaimana Perlakuan Pajaknya?

Oleh: Andriyan August Ryasdi Waji Atmaja, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

One Piece merupakan serial anime karya dari Oda-sensei yang mendapat sebutan sebagai The Big Three bagi para penggemar anime di era saat ini. Anime One Piece memasuki puncak popularitasnya pada saat dimulainya Arc Wanokuni di tahun 2019. Dalam serial itu, disebutkan bahwa terdapat harta karun yang bernama One Piece yang berlokasi di Pulau Laugh Tale. Sebelumnya, lokasi harta karun One Piece telah ditemukan terlebih dahulu pertama kali oleh Sang Raja Bajak Laut "Gol D Roger". Namun, Sang Raja Bajak Laut tidak mengklaim atas kepemilikan One Piece dan mengatakan bahwa penemuan One Piece terlalu cepat baginya. Tentunya, penemuan harta karun tersebut merupakan sebuah pencapaian besar yang mengejutkan bagi seluruh dunia tanpa terkecuali. Hal ini diketahui bahwa konon One Piece menyimpan seluruh harta yang diinginkan oleh Pemerintah Dunia. Namun, bagaimana jika harta karun One Piece adalah nyata dan keberadaan Pulau Laugh Tale berada di Kepulauan Nusantara? Bagaimana aspek perpajakan memandang hal tersebut terhadap pihak yang menemukan harta karun One Piece?

Pada dasarnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), setiap wajib pajak orang pribadi wajib melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan paling lambat tiga bulan sejak berakhirnya tahun pajak. Dalam pelaporan SPT Tahunan tersebut, wajib pajak orang pribadi melaporkan seluruh aspek perolehan penghasilannya, termasuk dengan harta, utang, tanggungan, dan penghasilan lainnya baik yang bersifat final, tidak final (kredit pajak), serta yang bukan termasuk sebagai objek pajak. Pelaporan SPT Tahunan dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada wajib pajak atas keseluruhan pajak yang telah dipotong dan disetorkan ke kas negara.

Pembahasan perihal harta yang dimiliki wajib pajak tentunya sangatlah beragam. Namun, ketika membahas terkait dengan pelaporan harta pada SPT Tahunan, harta yang dilaporkan merupakan keseluruhan harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Hal ini juga termasuk pada harta karun One Piece dengan catatan bahwa harta karun One Piece merupakan harta berharga serta memiliki nilai ekonomis. Adapun kondisi yang demikian disesuaikan dengan status harta yang akan dilaporkan nantinya karena hal tersebut sangat berkaitan dengan nilai yang dimiliki dari harta yang dimaksud.

Jika pada saat Gol D Roger menemukan harta karun berupa One Piece serta yang bersangkutan merupakan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dan terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri, sang Raja Bajak Laut tersebut secara langsung wajib melaporkan harta karun yang telah ditemukannya pada SPT Tahunan.

Namun, perlu diteliti terlebih dahulu terkait dengan jenis harta karun berupa One Piece tersebut.  Apakah harta karun One Piece berada di wilayah teritorial perairan atau darat Indonesia? Apakah harta karun tersebut merupakan galian perburuan yang berkaitan dengan kekayaan alam Indonesia?

Dalam penemuan harta karun tersebut, perlu diketahui terkait dengan asal muasal atau nasab dari ditemukannya harta yang dimaksud. Hal ini seperti merujuk pada pertanyaan 5W + 1H dalam kaidah Bahasa Indonesia.

Apa yang membuat benda tersebut berharga dan memiliki nilai ekonomis? Siapa yang menemukan dan memiliki pada akhirnya? Kapan ditemukan? Di mana ditemukan? Mengapa harta tersebut ditemukan dan disebut harta kartun? Bagaimana kronologis penemuan harta tersebut?

Hal ini perlu diketahui secara mendetail untuk memberikan kepastian bagi wajib pajak serta mendukung upaya taat asas terutama dalam hal legally permissible dari kepemilikan harta yang telah ditemukan tersebut. Ada beberapa kondisi yang perlu dijelaskan dalam hal administrasi perpajakan terkait dengan pelaporan harta karun One Piece tersebut.

Pengampunan Pajak

Jika pada saat masih berkuasa Gol D Roger menemukan One Piece pada tahun pajak diselenggarakannya program Pengampunan Pajak (tax amnesty) 2016-2017, Gol D Roger wajib melaporkan harta tersebut sebagai bentuk ketaatannya dalam pelaporan SPT Tahunan serta mengikutsertakannya dalam program Pengampunan Pajak. Hal ini mengingat apabila di kemudian hari Dirjen Pajak menemukan bahwa harta One Piece tidak dilaporkan serta tidak diikutsertakan program Pengampunan Pajak, Gol D Roger diharuskan untuk membayar sanksi administrasi sebesar 200% dari nilai harta karun One Piece tersebut.

PPS

Berlanjut atas pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 2022. Apabila dengan mekanisme waktu saat ditemukan harta yang masih sama tidak dilaporkan pada pelaksanaan PPS, wajib pajak akan dikenakan sanksi sebesar 200% ditambah pembayaran PPh Final sebesar 30%. Namun, jika Gol D Roger tetap bersikukuh untuk menghindari pelaporan dan pembayaran tersebut, Gol D Roger juga bisa dikenakan sanksi administrasi yang lebih tinggi sesuai dengan UU KUP jo. UU HPP yakni sebesar 300%.

Dengan adanya mekanisme dan risiko yang disebutkan berdasarkan waktu ditemukannya One Piece, penting bagi Gol D Roger untuk memahami secara detail terkait dengan pelaporan harta tersebut. Selain itu, hal ini juga untuk mempertegas kondisi administratif dari penemuan One Piece sehingga Gol D Roger juga terhindar dari teguran yang dapat diberikan Dirjen Pajak nantinya.

Namun, bagaimana jika One Piece ditemukan dalam kurun waktu setelah dilaksanakannya kedua program tersebut?

Gol D Roger beranggapan bahwa ia menemukan One Piece dalam wilayah NKRI dan telah menyelesaikan legalitas hukum serta kepemilikannya. Jika kita menilai bahwa One Piece adalah sebuah harta rampasan perang atau sejenisnya yang memiliki nilai ekonomis, Gol D Roger hanya perlu melaporkan One Piece sebagai harta perolehan pada SPT Tahunan.

Jika disimpulkan secara sederhana, Gol D Roger wajib melaporkan harta tersebut pada lampiran SPT Tahunanya. Hal ini sesuai dengan UU KUP stdd UU HPP No. 7 Tahun 2021, baik itu harta atau pun penghasilan yang dimiliki Wajib Pajak harus dilaporkan dalam SPT Tahunan. Pada dasarnya, kepemilikan harta dari Wajib Pajak tidak dikenakan pemotongan, pemungutan ataupun penyetoran atas pajak pusat sepanjang harta yang dimiliki tidak digunakan untuk memperoleh penghasilan bagi Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan Dirjen Pajak hanya memandang pemotongan, pemungutan serta penyetoran pajak penghasilan berdasarkan penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak.

Definisi Penghasilan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU HPP, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Jika ditinjau lebih lanjut, harta dapat dikenakan PPh apabila kepemilikan atas harta tersebut digunakan untuk menambah kemampuan ekonomis wajib pajak. Sebagai perumpamaan, jika harta yang dimiliki digunakan untuk disewakan atau sebagai operasional yang berkaitan dengan tambahan penghasilan, wajib pajak harus melakukan perhitungan atas penghasilan yang diperoleh dari penggunaan harta tersebut. Dalam hal ini, sepanjang harta yang dimiliki tidak digunakan untuk menambah penghasilan, ketentuan terkait penyetoran PPh dapat dikecualikan terlebih dahulu.

Kembali dengan permasalahan yang dialami Gol D Roger, kepemilikan harta yang dimiliki Sang Raja Bajak Laut tersebut harus dilaporkan dalam SPT Tahunan. Terlepas dengan adanya program atau fasilitas yang akan dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) nantinya, pelaporan harta adalah hal yang wajib dilakukan tanpa terkecuali seorang Raja Bajak Laut sekalipun. Dengan melaporkan harta berupa One Piece dalam SPT Tahunannya secara tepat waktu, Gol D Roger telah menyelesaikan salah satu kewajiban perpajakannya serta terhindar dari teguran atas keterlambatan atau ketidaklaporan dari pelaporan SPT Tahunan miliknya.

Lantas, apakah benar kata Bapak Tua Shirohige? Wanpisu wa! Jitsuzai Suru! (One Piece itu benar-benar ada!)

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.