Jika Ada Libur di Bali, Bali Tidak Libur

Oleh: I Gede Suryantara, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Berbagai macam kendaraan, sepeda motor, mobil, dan aneka bus pariwisata, nampak memadati "kapal roro" ( singkatan dari roll on/roll off). Kendaraan tersebut mulai bersiap mengisi jalan-jalan di Pulau Bali. Tujuannya tidak lain adalah lokasi wisata. Rangkaian kendaraan selanjutnya mengular di beberapa titik yang menjadi kunjungan wisatawan. Para wisatawan tampak terlihat di berbagai sudut tempat penginapan. Selain itu, hiruk-pikuk orang terlihat berseliweran memadati beberapa objek wisata. Kondisi ini nampak saat libur Lebaran berlangsung.

Penuhnya hotel dan tempat wisata di Bali merupakan imbas dari panjangnya libur Lebaran. Jalur darat dan jalur udara menjadi pintu masuk arus wisatawan di pulau Bali. Penduduk Bali pun bersiap menyambut kedatangan wisatawan. Libur Idulfitri dan ditambah cuti bersama pada tahun 2024 menjadi gambaran mulai bangkitnya pariwisata Bali. Ratusan ribu wisatawan menyerbu Pulau Dewata dan memberikan imbas positif pada berbagai sisi ekonomi di Bali.

Dinas Perhubungan Provinsi Bali memperkirakan terdapat lebih dari 1,5 juta wisatawan domestik yang mengunjungi Bali selama cuti bersama dan libur Lebaran. Angka ini melonjak sekitar 19,61% dibandingkan libur Lebaran tahun 2023. Kendaraan yang masuk ke Bali sekitar 180 ribu, meningkat sebesar 4,69% dibandingkan dengan momen yang sama pada tahun 2023. Imbas dari membludaknya kedatangan wisatawan membuat tingkat okupansi berbagai penginapan ikut melonjak. Pada kondisi normal, tingkat okupansi perhotelan di Bali berkisar hingga 60%. Saat cuti bersama dan libur Lebaran, tingkat okupansi perhotelan bisa mencapai 80-90%.

Sisi belanja juga mengalami peningkatan. Rata-rata pengeluaran uang wisatawan domestik selama di Bali diprediksi mencapai Rp1,5 juta per hari per orang per hari. Hal ini meningkat dibandingkan pada hari biasa saat mereka berkunjung ke Bali, di mana rata-rata pengeluaran hanya berkisar Rp1 juta per hari per orang. Estimasi ini diperkuat oleh pernyataan pelaku usaha pusat perbelanjaan yang menyatakan bahwa cuti bersama dan libur Lebaran telah mendorong wisata belanja naik hingga 30-50% dibandingkan hari biasa.

Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia Provinsi Bali telah menyiapkan uang sebesar Rp3,27 triliun. Pemenuhan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah, pengisian Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dan penyediaan kas keliling. Penyediaan uang tersebut mendorong perputaran roda ekonomi selama masa liburan.

Potensi Pajak

Liburan akhir tahun, liburan hari raya, atau liburan sekolah menjadi berkah bagi pariwisata di Bali yang mendorong pemulihan berbagai sektor ekonomi. Sejak dicabutnya status pandemi Covid-19, pariwisata Bali mulai menggeliat. Sebagai penunjang utama perekonomian di Bali, berbagai sektor terkait pariwisata mengalami pemulihan usaha. Berbagai usaha perhotelan mulai menerima kunjungan wisatawan. Beberapa hotel yang sebelumnya tutup, mulai berbenah dan mengusung konsep baru untuk menerima tamu. Sektor usaha makan dan minum juga tidak luput dari dampak positif pulihnya dunia pariwisata. Berbagai restoran dan kafe tumbuh dengan beragam konsep sebagai upaya menjaring penikmat kuliner yang datang ke Bali.

Yang juga ikut membaik adalah meningkatnya perdagangan besar dan eceran serta perawatan kendaraan. Sektor ini menjadi bagian dari penunjang dunia pariwisata. Membaiknya dunia pariwisata dan meningkatnya kunjungan wisatawan, memicu penyediaan berbagai kebutuhan yang disiapkan pelaku usaha, baik pedagang besar yang menyuplai kebutuhan hotel, restoran, atau pertokoan besar, maupun pedagang kecil, serta mendukung jasa transportasi.

Berdasarkan catatan Bank Indonesia Provinsi Bali dalam Indeks Penjualan Riil (IPR) Bali di Januari 2024, penjualan eceran tumbuh 0,6% secara bulanan. Hal ini juga ditopang dengan adanya Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yang datang berturut-turut dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Bali. HKBN berlangsung dalam periode Februari dan Maret 2024 yakni, Galungan, Kuningan, Nyepi, puasa Ramadan, dan dilanjutkan pada April 2024 dengan Idulfitri, ditambah adanya cuti bersama. Adanya rangkaian HBKN di Bali, mendorong penyediaan kebutuhan, yang naik tajam saat libur panjang untuk memenuhi pelaku usaha pariwisata.

Indikasi pulihnya ekonomi pariwiasata di Bali juga terlihat dari data restrukturisasi kredit di beberapa sektor. Pulihnya ekonomi pariwisata di Bali mendorong upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menyebutkan bahwa restrukturisasi kredit Covid-19 di Provinsi Bali mengalami penurunan yaitu dari Rp45,80 triliun posisi Desember 2020 menjadi Rp16,37 triliun atau turun sebesar 64,26 persen posisi Januari 2024. Jumlah ini didominasi oleh sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum (39,50%), sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (22,95%), dan sektor rumah tangga (15,43%). Menurunnya jumlah kredit restrukturisasi berdampak positif bagi penurunan rasio Loan at Risk (LaR) menjadi 19,21% dari sebelumnya 19,55% pada Desember 2023, dan jauh lebih baik dibandingkan pada Januari 2023 yaitu sebesar 31,79%. Dampak membaiknya aktivitas keuangan tentu sangat terasa terhadap aktivitas perbankan. Ditambah dengan membaiknya dunia pariwisata, aktivitas keuangan juga semakin meningkat.

Kondisi tersebut dapat menjadi cerminan penopang realisasi penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bali. Pada tahun 2023, pencapaian penerimaan pajak di Kanwil DJP Bali disokong oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, aktivitas keuangan dan asuransi, dan penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum. Selain tentunya, aktivitas pemerintahan dengan berbagai proyek pembangunan. Melihat kencederungan sektor-sektor tersebut yang berjalan positif, potensi penerimaan pajak pada tahun 2024 tentunya juga diharapkan akan semakin meningkat sejalan membaiknya perekonomian di Bali.

Kondisi tersebut tentu tentunya akan dijaga melalui pengawasan yang terintegrasi dan berbagai kegiatan edukasi perpajakan. Upaya ini tentu dapat mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak secara lebih baik. Potensi pajak bisa didulang dari banyaknya liburan di Bali. Jika ada libur di Bali, Bali justru tidak libur.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.