Jadi KPPS? Begini Pajak Honornya!

Oleh: Amirul Mukminin, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Hajatan akbar pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 sudah di depan mata. Menurut Komisi Pemilihan Umum (KPU), dibutuhkan sebanyak 36.330 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 251.295 Panitia Pemungutan Suara (PPS), ditambah Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) se-Indonesia serta Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Santer juga di media sosial bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sontak menjadi profesi yang moncer lantaran konon besaran honornya menggiurkan. Lantas, belakangan muncul pertanyaan yang tak kalah viralnya. Berapa sih, pajak atas honor KPPS? Mari kita ulas.

Penyelenggaraan Pemilu adalah salah satu kegiatan. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, selain yang diterima pegawai tetap dari pemberi kerja. Misalnya: peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan Pemilu.

Disebut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan, sedangkan PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa.

Belum lagi anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dilibatkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Anggota polisi sebagai Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan anggota TNI sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang merupakan satuan teritorial TNI yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat desa atau kelurahan.

Semua yang terlibat acara tentu menerima honorarium. Ada honorarium, tentu ada aspek pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Apakah perlakuan PPh Pasal 21-nya sama dengan para pegawai pada umumnya? Ternyata tidak. Ada tiga macam perhitungan honorarium, tergantung pada siapa penerimanya. Perhitungan di sini adalah dengan asumsi yang membayarkan honorarium adalah KPU Pusat (KPU) atau Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai Instansi Pemerintah.

ASN, TNI/Polri, dan Pensiunannya

Jika penerima honor adalah aparatur sipil negara (ASN) termasuk pegawai negeri sipil, serta anggota TNI/Polri, termasuk pensiunannya, tarif yang berlaku diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PP 80/2010). Tarif ini bersifat final. Tarif menurut PP 80/2010 ini tetap dipakai karena tidak dicabut dengan PP Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi (PP 58/2023). Tidak ada pengurangan berupa biaya jabatan maupun Penghasilan Kena Tidak Pajak (PTKP), karena bersifat final. Jadi, langsung dikalikan saja dengan tarifnya.

Untuk TNI, tamtama adalah pangkat untuk Prajurit Kepala (Praka), Prajurit Satu (Pratu), Prajurit Dua (Prada), Kopral Kepala, Kopral Satu, dan Kopral Dua. Bintara adalah pangkat untuk Pembantu Letnan Dua, Pembantu Letnan Satu, Sersan Dua, Sersan Satu,  Sersan Kepala dan Sersan Mayor. Atas mereka dikenakan tarif 0% final.

Perwira pertama adalah pangkat untuk  Letnan Dua, Letnan Satu, dan Kapten. Atas mereka dikenakan tarif 5% final.

Perwira menengah dan tinggi adalah selain pangkat di atas. Terdahap mereka dikenakan tarif 15% final.

Pegawai Tetap pada KPU/KPUD dan Bukan ASN/PNS

Tarifnya diatur dalam PP 58/2023. Intinya adalah karena petugas ini merupakan pegawai tetap di Instansi Pemerintah (dalam hal ini KPU/KPUD), status kepegawaian bukan ASN/PNS, dan honorarium dibayarkan oleh KPU/KPUD, maka honorarium tersebut ditambahkan dulu dengan penghasilan tetap sehubungan dengan pekerjaannya sebagai pegawai tetap KPU/KPUD yang selama ini diterima sebulan, lalu dilihat PTKP untuk dicocokkan dengan tarifnya sesuai Tarif Efektif Rata-rata (TER), berdasarkan tabel acuan (TER A, TER B, atau TER C, sesuai dengan PTKP-nya), yang dapat dilihat pada PP 58/2023 tersebut.  

#KawanPajak dapat menengok Kalkulator Pajak pada laman landas https://kalkulator.pajak.go.id untuk mempermudah penghitungan.

Bukan Dua Kategori di Atas

Bagaimana jika penerima honor bukan dari dua kategori di atas? Tarifnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotogan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Orang Pribadi. Ketentuan ini merujuk pada tarif progresif Pasal 17  ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

KPU/KPUD yang membayar honorarium untuk perangkat kecamatan dan perangkat desa/kelurahan yang bukan ASN/PNS harus menggunakan tarif ini, karena mereka bukan pegawai KPU/KPUD. Besarnya honorarium panitia Pemilu berdasarkan ketentuan UU PPh jo. UU HPP. Mengingat honorarium yang diterima tidak lebih dari Rp60 juta untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, PPh Pasal 21 bisa dihitung dengan dua skenario:

1. 5% x 50% x honorarium apabila penerima memiliki NPWP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. 6% x 50% x honorarium apabila penerima tidak memiliki NPWP/NIK (tarif 20% lebih tinggi karena tidak memiliki NPWP/NIK).

Tarif 6% muncul akibat ada tambahan tarif 20% dari tarif 5%, bagi yang tidak memiliki NPWP/NIK, sesuai Pasal 21 ayat (5a) UU PPh jo. UU HPP.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.