Gaji Enam Juta, Yuk Hitung Pajak Penghasilan Kaluna

Oleh: Dinni Syalsabila Safira, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

“Jika semua bersandar padaku” 
“Lalu aku bersandar ke mana?”
 

Kalimat di atas merupakan potongan soundtrack film Home Sweet Loan yang berjudul “Berakhir di Aku”. Lagu tersebut dibawakan oleh Idgitaf dan berhasil menggambarkan serta semakin memberi nyawa pada film yang tayang 26 September 2024 di bioskop lalu. Film adaptasi novel ini mengisahkan perjuangan wanita muda bernama Kaluna mewujudkan mimpinya. Sebagai sandwich generation, pemeran utama yang diperankan oleh Yunita Siregar ini berjuang mewujudkan impiannya membeli sebuah rumah. Penghasilan yang minim dan kebutuhan yang banyak membuat Kaluna sulit mewujudkan mimpinya itu. Dia rajin menyisihkan sebagian besar penghasilannya dan mengatur setiap pengeluaran. Dia juga menerapkan frugal living atau hidup hemat yang membuat tabungannya semakin bertambah. Bahkan spreadsheet pengelolaan keuangan kaluna ramai menjadi perbincangan netizen di media sosial. Hal itu karena dengan gaji 6 juta, Kaluna dapat memiliki tabungan Rp. 330.000.000. Hmmm jadi penasaran, kira-kira dengan gaji 6 juta, berapa sih pajak penghasilan Kaluna? Yuk bantu Kaluna menghitung kewajiban perpajakannya!

Pajak Penghasilan Kaluna

Jika dilihat dari salah satu scene, dapat kita ketahui bahwa Kaluna bekerja sebagai Administrasi Umum salah satu perusahaan dengan gaji Rp6.000.000. Atas penghasilan yang diterima Kaluna sebagai pegawai swasta, dapat disimpulkan bahwa Kaluna dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Jenis pajak ini dipungut atas penghasilan karyawan dari pemberi kerja. 

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), disebutkan bahwa PPh dibebankan atas semua bentuk penghasilan, termasuk upah, gaji, tunjangan, honorarium, dan penghasilan lainnya. Pajak dihitung berdasarkan besaran upah yang diterima. Semakin besar upah, maka akan semakin tinggi nominal pajak yang dikenakan. Semua penghasilan yang diterima oleh seorang pegawai dalam setahun ini disebut dengan penghasilan kotor. Untuk mengetahui besaran pajaknya, kita harus mengetahui dulu penghasilan bersihnya.

1. Menghitung Penghasilan Bersih

Penghasilan bersih adalah penghasilan kotor (bruto) yang dikurangi dengan biaya pengurang yang terkait dengan pekerjaan seperti biaya jabatan, biaya iuran, dan biaya lainnya yang diperkenankan oleh undang-undang perpajakan. Karena tidak dijelaskan biaya pengurang Kaluna, maka kita anggap penghasilan 6 Juta Kaluna adalah penghasilan bersih.

2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Setelah menghitung besaran penghasilan bersih selama satu tahun, cara menghitung pajak selanjutnya adalah mengetahui PTKP Kaluna. PTKP adalah batas minimum penghasilan yang bebas dari pajak. Wajib pajak yang penghasilannya sama dengan atau kurang dari PTKP tidak perlu membayar pajak penghasilan.

Tarif PTKP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tahun 2016 dengan rincian sebagai berikut:
Rp54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah.
Rp54.000.000 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Karena Kaluna belum menikah, jadi kita pakai TK/0 sebagai PTKP-nya. TK untuk Tidak Kawin, dan 0 untuk tanpa tanggungan. Ayah Kaluna seorang pensiunan sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga. Jika nanti orang tuanya menjadi tanggungan sepenuhnya, Kaluna dapat menyampaikan kepada bendahara kantornya selaku pemotong pajak penghasilan agar PTKP-nya diubah menjadi TK/2. Orang tua wajib pajak yang sudah tidak berpenghasilan dapat ditanggung atau menambah perhitungan PTKP sebagaimana diatur dalam UU PPh jo. UU HPP. Terkait pengisian SPT Tahunan, identitas tanggungan tersebut dapat dimasukkan ke bagian Daftar Susunan Anggota Keluarga.Namun karena ayah Kaluna masih mendapatkan penghasilan dari uang pensiun, maka PTKP Kaluna kita anggap TK/0 sebesar Rp54.000.000.

3. Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Selesai menghitung PTKP, hal yang dilakukan selanjutnya adalah menghitung tarif PKP. Tarif PKP diperoleh dari hasil pengurangan antara penghasilan bersih dengan PTKP yang sudah kita hitung tadi. Perlu diketahui, terdapat biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto paling banyak Rp 6.000.000 per tahun untuk pegawai tetap dan maksimal sekitar Rp2.400.000 per tahun untuk penerima pensiun. Biaya jabatan termasuk unsur penting dalam perhitungan pajak penghasilan karyawan swasta maupun negeri. Jika tidak disertakan, hasil perhitungan PPh akan kurang tepat. Beberapa pengurang lainnya antara lain iuran pensiun, zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja. 

Sederhananya seperti perhitungan di bawah ini:
PPh Pasal 21 setahun: (Penghasilan Bruto Setahun - Biaya Jabatan - Iuran Pensiun - zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja - PTKP) tarif Pasal 17.

Pph Pasal 21 masa pajak terakhir: PPh Pasal 21 setahun - Pph Pasal 21 yang telah dipotong selain masa pajak terakhir.

4. Pajak Penghasilan (PPh) 

Setelah besaran PKP diperoleh, langkah selanjutnya adalah menentukan persentase perhitungan PPh dengan ketentuan sebagai berikut:

PKP samapai dengan Rp60.000.000 dikenai tarif pajak sebesar 5%
PKP antara Rp60.000.000 - Rp250.000.000 dikenai tarif pajak sebesar 15%
PKP antara Rp250.000.000 - Rp500.000.000 dikenai tarif pajak sebesar 25%
PKP antara Rp500.000.000 - Rp5.000.000.000 dikenai tarif pajak 30%
PKP di atas Rp5.000.000.000 dikenai tarif pajak 35%.

PPh yang wajib dibayarkan dalam periode satu tahun diperoleh dari perkalian antara PKP yang sudah diperoleh dengan persentase sesuai ketentuan di atas. 
Maka dengan penghasilan bersih sebesar Rp. 6.000.000 (setelah dikurangi pengurang), pajak Kaluna adalah:

Penghasilan bersih: Rp. 72.000.000

PTKP TK/0: Rp. 54.000.000

PKP: Rp. 18.000.000 (Rp. 72.000.000 - Rp. 54.000.000)

PPh Pasal 21 setahun: Rp. 900.000 (5% x Rp. 18.000.000) karena PKP < 50.000.000

Jadi selama setahun, pajak kaluna adalah Rp. 900.000. Besaran tersebut harus dipotong oleh pemberi kerja. Selain melakukan pemotongan dan menyetor ke kas negara, pemberi kerja wajib memberikan bukti potong Kaluna setap tahun. Kaluna hanya wajib melaporkan SPT tahunan dengan jumlah pajak sesuai bukti potong yang telah diterima. Karena seorang pegawai swasta, maka Kaluna akan mendapatkan Bukti Potong A1 dan wajib melaporkannya dengan rentang waktu pelaporan mulai 1 januari sampai dengan 31 Maret. Wahhh keren sekali bukan, sudah taat kepada orang tua, taat pula dengan kewajiban perpajakannya. Bagaimana? Sangat mudah menghitungnya, bukan? Untuk info lebih lanjut, Kawan Pajak dapat menanyakanya melalui kring pajak atau kantor pajak masing-masing. 

Semangat Kalunaaa, kamu hebat!
 

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.