DJP Peduli Dengan Data Anda

Oleh: Dandy Naufalzach Fadlurahman, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Dalam kemajuan dunia digital yang semakin masif dan berkembang sangat pesat, keberadaan data sebagai sebuah "emas" di jagad informasi tidak akan pernah lepas dari raupan teknologi. Kita bisa mengingat kembali masa di mana sebuah data yang hanya bermula dari sebuah kombinasi dua angka menjadi sebuah video jernih yang bergerak dengan lancar. Tidak bisa kita pungkiri sangat luar biasa perkembangan dunia data dan informasi semakin hari kian masif bergerak ke arah yang progresif. Bahkan, pentingnya satu byte data yang diperoleh di dunia internet sudah setanding dengan pentingnya emas, karena data sangat mempengaruhi kebijakan, pengambilan keputusan dan mengontrol pola pikir dan jalan hidup masyarakat. Namun, data-data hadir dalam kemayaan seringnya selalu bergerak dengan sangat bebas dan kadang tanpa pengekangan dan penciptaan koridor yang dapat diatur sedemikian rupa, sehingga semuanya bisa mengakses dan memperoleh data-data tersebut. Terkadang di sini muncul dilema, kurangnya kesadaran kita akan pentingnya data seperti data pribadi membuat kita lengah akan bahayanya jika jatuh ke tangan orang-orang yang salah.

Data pribadi merupakan sebuah yang melekat pada individu itu sendiri, memiliki ciri khas yang unik dan tidak bisa ditiru dan sangat ekslusif untuk sang pemilik. Baik dalam bentuk rupa maupun varian kode binary itu semua menandakan ciri khas pemilik data tersebut. Contoh saja dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan kita, data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan data yang sangat krusial, prominen dan harus dijaga. Selain itu, data kita yang termuat dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan misalnya, sangat berbahaya kalau diumbar dan dipakai untuk kepentingan yang tidak bertanggung jawab dan justru akan merugikan wajib pajak nantinya.

Di sinilah bentuk kesadaran besar dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menjaga privasi dan keamanan data yang dimiliki oleh semua wajib pajak. Langkah-langkah efektif sejak dahulu telah diupayakan baik secara persuasif sampai preventif yang bertujuan supaya data wajib pajak selalu aman dan tidak diretas. Dalam lingkup perundangan, setiap pegawai DJP sudah terikat akan menjaga rahasia jabatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker). Dari sini kita dapat memaknai bahwa komitmen dari DJP akan pentingnya data wajib pajak sangatlah krusial dan termaktub dengan jelas sebagai kewajiban bagi seluruh insan pajak dalam menjunjung nilai-nilai Kementerian Keuangan terutama nilai integritas dan profesionalisme yang tinggi.

Cara-cara lain yang ditempuh oleh DJP dalam menjaga keamanan data dan informasi adalah menciptakan basis jaringan yang terbatas dan tidak dibuka sembarang kepada publik, melakukan himbauan kepada wajib pajak mengenai kesadaran privasi data pribadi, dan melakukan pelbagai mitigasi risiko yang mengancam keamanan data dan informasi. Langkah efektif lainnya yang juga dilakukan oleh DJP adalah dengan menjalin kerja sama dengan sejumlah pemangku kepentingan, dalam meningkatkan dan memutakhirkan protokol pengamanan data wajib pajak secara menyeluruh sehingga data-data milik wajib pajak ini tidak akan bisa diretas.

Dapat kita pahami bahwa data yang disimpan oleh DJP sangat dijaga selalu. DJP sangat peduli akan privasi data yang dimiliki oleh seluruh Wajib Pajak. Maka tidak heran, DJP merupakan instansi pemerintah yang sangat bonafide dan berintegritas. DJP tentu telah melakukan penanganan wahid dan tentu dukungan dan kesadaran wajib pajak untuk turut menjaga sebaik-baiknya. Menjunjung keamanan data wajib pajak sama saja dengan menjalin simpul-simpul kepercayaan masyarakat yang kuat secara berkelanjutan.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.