Coretax Kurangi Beban Administrasi

Oleh: Hejra Dorojatun, pegawai Direktorat Jenderal Pajak
Sudah tidak lama lagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menggunakan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Core Tax Administration System, atau yang lebih kerap disebut Coretax. Coretax merupakan sistem yang dikembangkan oleh DJP dalam rangka reformasi perpajakan. Salah satu manfaat dari Coretax adalah mengurangi beban administrasi baik di DJP maupun wajib pajak.
Permohonan yang paling banyak masuk dan diproses di kantor pelayanan pajak (KPP) adalah permohonan pemindahbukuan (Pbk). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pbk adalah suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai.
Kekeliruan Kode Billing
Kesalahan yang umum terjadi pada saat pembayaran atau penyetoran pajak yaitu kesalahan dalam pembuatan kode billing. Kesalahan tersebut dapat berupa kekeliruan dalam pengisian nomor pokok wajib pajak (NPWP), kode akun pajak dan/atau kode jenis setoran, masa pajak dan/atau tahun pajak, nomor ketetapan dan/atau jumlah pembayaran. Nah, dalam Coretax yang akan digunakan, kesalahan-kesalahan ini dapat dihindari sehingga beban administrasi untuk menyelesaikan kesalahan tersebut dapat dikurangkan atau bahkan dihilangkan.
Saat ini, atas kesalahan tersebut, wajib pajak harus membuat surat permohonan pemindahbukuan ke KPP. Hal ini tentu menggunakan sumber daya yang ada berupa tenaga, waktu (pembuatan surat permohonan dan menunggu permohonan pemindahbukuan disetujui) dan biaya (cetakan kertas dan pengantaran surat ke KPP). Sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang bermanfaat. Kesalahan tersebut dapat ditekan melalui Coretax. Coretax menawarkan pembaruan dan perbaikan dalam sistem pembayaran yang akan disampaikan.
Kesilapan pertama yang biasa adalah salah dalam pengisian NPWP. Ketika perpajakan di suatu perusahaan yang mempunyai banyak cabang hanya dilakukan di kantor pusat atau hanya dilakukan beberapa orang, biasa terjadi kesalahan dalam mengisi NPWP saat membuat kode billing untuk pembayaran. Seharusnya pembayaran untuk cabang 001 tetapi pembuatan billing tertulis pusat 000. Wajib pajak harus mengajukan pemenidahbukuan dari NPWP akhir 000 ke 001. Ke depan, hal ini tidak terjadi lagi. Coretax hanya mengenal NPWP pusat 000. Sudah tidak ada lagi NPWP cabang 001 dan seterusnya.
Masa Pajak, Jenis Pajak, dan Jenis Setoran
Kesalahan kedua yang biasa terjadi adalah salah dalam pengisian masa pajak, jenis pajak, dan jenis setoran. Misal di tanggal 10 September Wajib Pajak ingin membayar pajak atas transaksi jasa perbaikan mesin di bulan lalu. Wajib pajak seharusnya membuat kode billing untuk masa Juli tetapi saat membuat kode billing dibuat masa September karena saat membuat kode billing di bulan September. Terkait jenis pajak yang biasa terjadi adalah dipilihnya jenis pajak yang tidak tepat, misal untuk contoh yang sama saharusnya adalah jenis pajak PPh Pasal 23 dengan kode 41124 tetapi yang dipilih adalah 41121 karena terbiasa membuat kode biling 41121. Untuk jenis setoran, kesalahan yang umum terjadi adalah kebiasaan pembayaran sekaligus menggunakan kode 100 sehingga tidak dilihat kembali yang seharusnya misalnya 104. Kesalahan-kesalahan ini dapat terjadi karena antara pelaporan dan pembayaran menggunakan aplikasi yang berbeda sehingga sangat mungkin terjadi perbedaan antara pelaporan dan pembayaran.
Dalam Coretax, untuk pembayaran yang ada laporannya, pembuatan kode billing dilakukan dalam satu tempat dengan pelaporan. Setelah membuat draft pelaporan terdapat pilihan pembuatan billing dimana langsung diisikan oleh sistem semua data yang diperlukan seperti masa pajak, jenis pajak dan kode MAP sehingga tidak ada lagi kesalahan yang tidak perlu saat pembuatan kode billing.
Membayar Ketetapan Pajak
Kesalahan ketiga yang biasa terjadi adalah tidak dimasukkannya nomor ketetapan dengan benar ketika membayar ketetapan seperti surat tagihan pajak (STP) dan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB). Hal ini dapat terjadi karena ketidaktahuan dalam membuat kode billing. Ketika wajib pajak akan membayar ketetapan pajak, selain memilih jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, dan tahun pajak dengan benar, nomor ketetapan harus juga diisi dengan benar.
Dengan Coretax nanti, ketetapan akan dikirimkan secara digital ke akun masing-masing Wajib Pajak. Di dalam akun masing-masing Wajib Pajak terdapat pilihan untuk membuat kode biling ketika kita melihat di akun kita ada tagihan pajak. Kode biling tersebut sudah membangkitkan semua isian yang diperlukan termasuk nomor ketetapan.
Deposit Pajak
Keempat, diperkenalkannya deposit pajak dalam sistem pembayaran. Wajib pajak dapat membayar terlebih dahulu sebelum kewajiban perpajakannya timbul. Deposit pajak dapat digunakan oleh wajib pajak ketika masih ada keraguan berapa kewajiban perpajakannya pada masa tersebut. Misal saat akan membuat laporan e-bupot unifikasi, wajib pajak merasa ada yang belum masuk dalam laporan masa tersebut.
Wajib pajak dapat melakukan pembayaran estimasi kewajiban perpajakannya ke deposit pajak sebelum jatuh tempo pembayaran. Saat pelaporan dapat terjadi sama, kurang bayar atau lebih bayar pembayaran pajaknya. Sebelum adanya deposit pajak, ketika terdapat kelebihan pembayaran, atas kelebihan tersebut menggunakan proses pemindahbukuan ke penerimaan pajak yang sesuai. Setelah adanya deposit pajak, tidak ada proses pemindahbukuan. Atas sisa pembayaran pajak yang ada dalam deposit pajak yang belum digunakan untuk pembayaran pajak, wajib pajak dapat menggunakan saldo deposit tersebut langsung untuk pembayaran pajak yang sesuai.
*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.
Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.
- 5003 kali dilihat