Catat Kewajiban-Kewajiban Penting di Tahun 2023

Oleh: Hana Maurinawati, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

“Totalnya Rp682 ribu, Bu. Mau dibayar semuanya?” tanya petugas Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di kota tempat saya tinggal.

“Hah, kok mahal Pak?” tanya saya.

“Itu pajak kendaraan selama dua tahun yang belum dibayar plus dendanya Bu,” jelas petugas.

Itu adalah kisah saya di akhir 2022 lalu yang berujung perasaan kesal. Tagihan pajak kendaraan bermotor saya bengkak dari Rp200 ribu-an menjadi hampir Rp700 ribu. Semuanya dihitung dari jumlah pajak tahun berjalan dan tahun sebelumnya ditambah denda. Bagaimana dengan Anda? Pernahkah mengalami hal serupa?

Awal tahun merupakan waktu yang tepat untuk mencatat apa saja kewajiban-kewajiban yang harus Anda tandai di kalender 2023 agar tidak jatuh tempo. Wajib pasang pengingat jika Anda tidak ingin kena denda! Silahkan catat kewajiban-kewajiban rawan denda berikut ini.

1. Perpanjang Surat Ijin Mengemudi (SIM)

Mengutip dari Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021, Surat Izin Mengemudi (SIM) memiliki masa berlaku lima tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya.

SIM diterbitkan bertepatan dengan tanggal lahir pemiliknya dan diperpanjang kembali lima tahun kemudian sebelum habis masa berlakunya. Bagaimana jika Anda lupa memperpanjang SIM? Tidak mempunyai SIM atau tidak membawa SIM adalah pelanggaran lalu lintas, termasuk SIM mati karena habis masa berlakunya.

Besaran denda bervariasi mulai dari Rp250 ribu hingga Rp1 juta. Pelanggar juga berpotensi dikenai hukuman penjara maksimal 4 bulan. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Selain itu Anda harus membuat SIM baru yang dapat dilakukan secara daring. Namun, untuk pelaksanaan ujian praktik Anda harus direpotkan dengan datang ke Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) setelah seluruh persyaratan membuat SIM baru terpenuhi.

Proses membuat SIM baru lumayan memakan waktu. Oleh karena itu, segera cek tanggal lahir Anda dan pastikan SIM Anda belum hangus di tahun ini. Segera atur pengingat untuk perpanjang SIM jika sudah waktunya.

2. Bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Warga Negara Indonesia yang memiliki tanah dan bangunan (properti) diwajibkan untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya.

Adapun jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah 30 September pada tahun berjalan. Keterlambatan pembayaran pajak terutang PBB P2 dikenakan denda sebesar 2% per bulan, terhitung sejak tanggal jatuh tempo Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Biasanya, SPPT dikirim melalui Kantor Pos dan Giro atau diantarkan oleh aparat Kelurahan/Desa. Selain itu, Anda bisa mengambil sendiri di Kantor Kelurahan/Kepala Desa atau tempat lain yang ditunjuk. Meskipun masih dilakukan secara manual, beberapa kota besar sudah menerapkan e-SPPT agar dokumen bisa diunduh secara daring.

Pembayaran dapat dilakukan melalui kantor pos, bank pemerintah daerah setempat, atau secara virtual melalui media digital dan perbankan elektronik. Namun, untuk SPPT nonelektronik, setoran tidak dapat dilakukan sebelum SPPT diterima. Umumnya hal ini menyebabkan kendala keterlambatan membayar PBB karena SPPT belum didistribusikan.

3. Bayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Setiap masyarakat yang mempunyai kendaraan seperti motor atau mobil di Indonesia secara legal wajib membayar pajak tahunan dengan teratur. Jika melewati batas jatuh tempo, Anda harus siap membayar denda.

Jika mengalami keterlambatan 2 tahun, maka penghitungan dendanya: 2 x PKB x 25% x 12/12 + denda SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan). Denda SWDKLLJ sendiri untuk motor adalah sebesar Rp32.000,00 sedangkan mobil Rp100.000,00. Tarif penghitungan denda PKB sendiri bervariasi mulai dari denda keterlambatan 2 hari s.d. 3 tahun dengan tarif 25%.

Dilansir dari otodetik.com, data kendaraan yang menunggak pajak selama dua tahun berturut-turut akan langsung dihapus sebagaimana kebijakan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 74 ayat (2) dan ayat (3).

Jika Anda memiliki urusan lain yang tidak bisa ditinggalkan, selain melalui Samsat terdekat, cara membayar pajak motor juga bisa dilakukan secara daring melalui aplikasi Samsat Online Nasional atau Samolnas yang dapat diunduh secara gratis.

Namun, khusus untuk pembayaran pajak lima tahunan, di samping membayar pajak, disertai juga penggantian plat nomor dan penerbitan STNK baru. Anda perlu melakukannya di kantor Samsat langsung lantaran cek fisik kendaraan perlu dilakukan sebagai salah satu syarat membayar pajak.

4. Lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)

SPT merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan. SPT Tahunan wajib bagi Warga Negara Indonesia yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). SPT Tahunan merupakan surat yang digunakan para wajib pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun bukan pajak.

Selain itu, Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SPT Tahunan terdiri dari dua jenis yaitu SPT Tahunan pribadi dan SPT Tahunan Badan.

Wajib pajak yang terlambat bahkan tak melaporkan SPT Tahunan akan dikenakan sanksi administrasi atau denda. Denda tak lapor SPT Tahunan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) s.t.d.t.d. UU Nomor 7 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dalam pasal 7 dijelaskan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100 ribu untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta untuk wajib pajak badan apabila terlambat melaporkan SPT Tahunan. Denda keterlambatan lapor ini akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP).

Jika sudah memiliki STP, cek nomor STP seperti kode wajib pajak, tahun pajak, dan jumlah tagihan denda. Kemudian, pastikan telah memiliki akun DJP Online untuk login di laman situs web pajak dan membuat kode billing bayar SPT elektronik.

Pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan secara daring melalui laman pajak.go.id. Melalui menu e-Filing, kini pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa perlu ke kantor pajak. Pengisian SPT Tahunan secara elektronik pun semakin terasa mudah berkat menu pengisian dengan panduan.

Pelaporan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2022 sudah dapat dilakukan mulai 1 Januari 2023 s.d. 31 Maret 2023 untuk wajib pajak orang pribadi dan s.d. 30 April untuk wajib pajak badan.

Pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing merupakan kewajiban yang paling mudah dan murah. Selain tidak perlu repot-repot ke kantor pajak, bagi pegawai yang pajaknya ditanggung perusahaan dan tidak memiliki usaha lainnya, tidak ada nominal pajak yang harus disetor alias Rp0.

Anda cukup melaporkan SPT tahunan  sekali saja dalam setahun. Prosesnya pun relatif cepat, hanya kurang dari lima menit. Bukti pelaporan akan langsung dikirimkan ke surel terdaftar pada akun e-Filing Anda. Mudah bukan?

Alih-alih menerima risiko, warga negara sebaiknya segera memenuhi kewajiban sebelum jatuh tempo. Menunda kewajiban dapat memicu berbagai peristiwa kurang menyenangkan di masa mendatang. 

Ketika Anda tidak memenuhi kewajiban, menerima sanksi, membayar tunggakan pajak, menerima denda, hingga sanksi pidana tak dapat dihindari. Bahkan, Anda bisa saja direpotkan dengan kegiatan administratif demi sebuah dokumen yang telah hangus masa berlakunya contohnya seperti memperpanjang SIM yang telah mati.

Hal-hal demikian pasti akan menguras waktu, energi, biaya, dan pikiran Anda bukan? Jadi segera siapkan gawai Anda, beri pengingat untuk kewajiban-kewajiban penting di atas. Penuhilah kewajiban Anda dari yang paling  mudah, yaitu lapor SPT Tahunan yang sudah bisa dilakukan mulai awal Januari sampai 31 Maret 2023 (bagi wajib pajak orang pribadi) dan 30 April 2023 (bagi wajib pajak badan).

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.