Bukan Kerja Sendirian, 32 Pemangku Kepentingan Terima Penghargaan

Rab, 20 Jul 2022

Pencapaian target penerimaan pajak tahun 2021 dan semester 1 tahun 2022 bukan karena kerja keras Direktorat Jenderal Pajak semata.

Banyak pihak yang telah membantu dan mendukung Direktorat Jenderal Pajak mencapai kesuksesan itu yang diharapkan berlanjut sampai akhir tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Ini untuk memastikan pajak menjadi penyokong utama APBN yang kuat, kredibel, dan berkelanjutan. Pembangunan berlanjut, subsidi berlanjut, serta menjaga kesehatan dan keamanan masyarakat tetap berlanjut.

Apresiasi setinggi-tingginya disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan karena dukungan dan bantuan dari seluruh pemangku kepentingan itu sangatlah vital.

Hari Pajak 2022 menjadi momentum bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan apresiasi tersebut. Tepatnya pada Resepsi Hari Pajak 2022 yang diselenggarakan di Aula Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta (Selasa, 19/7). Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati memberikan secara langsung penghargaan tersebut kepada para penerima penghargaan.

Dalam kesempatan itu penghargaan diberikan kepada para pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam tugas dan fungsinya untuk menghimpun penerimaan negara yang sehat, kuat, dan kredibel, yaitu kepada

  1. Kepolisian Republik Indonesia
  2. Kejaksaan Agung Republik Indonesia
  3. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
  4. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Republik Indonesia
  5. Tentara Nasional Indonesia
  6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
  7. Badan Koordinasi Penanaman Modal
  8. Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penghargaan juga diberikan kepada enam Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP) berikut:

  1. Apresiasi kepada Kementerian untuk kategori inovatif. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum (Kementerian Hukum dan HAM). Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum memiliki keterbukaan dan dukungan terhadap layanan Direktorat Jenderal Pajak, serta memiliki spirit yang tinggi serta kesamaan visi dengan Direktorat Jenderal Pajak;

 

  1. Apresiasi kepada Pemerintah Daerah untuk kategori inovatif. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan dukungan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan melakukan pemadanan data, serta memiliki spirit kerja sama yang baik dalam mendukung upaya penerimaan negara, menjadi data pendukung Program Pengungkapan Sukarela;

 

  1. Apresiasi kepada ILAP untuk kategori penggunaan teknologi. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Negara memberikan dukungan dengan menyediakan data secara waktu nyata (real time);

 

  1. Apresiasi kepada ILAP untuk kategori ketermanfaatan data tinggi. Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memberikan dukungan berupa data yang berkualitas dan memiliki manfaat tinggi untuk upaya meningkatkan penerimaan negara;

 

  1. Apresiasi kepada ILAP untuk kategori kooperatif. Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki spirit yang tinggi dengan  memiliki forum harmonisasi BI-DJP dan bersikap kooperatif dalam membangun hubungan dengan Direktorat Jenderal Pajak;

 

  1. Apresiasi kepada ILAP untuk kategori kontributif. Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta turut serta dalam upaya pembangunan data yang berkualitas melalui kegiatan pemadanan dan pertukaran data serta berkontribusi dalam optimalisasi pemungutan pajak pusat, menjadi data pendukung Program Pengungkapan Sukarela.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Keuangan memberikan apresiasi kepada para pemangku kepentingan yang telah mendukung Reformasi Perpajakan yang sedang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak di bidang pembangunan sumber daya manusia, yaitu kepada

  1. Organitation for Economic Co-operation and Development (OECD)
  2. World Bank
  3. International Monetary Fund (IMF)
  4. Asian Development Bank
  5. Australian Taxation Office (ATO)
  6. National Tax Service of Korea (NTS)
  7. NTA (National Tax Agency) Jepang
  8. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
  9. Japan International Cooperation Agency (JICA)

Untuk dukungan terhadap Reformasi Perpajakan di bidang regulasi Menteri Keuangan memberikan penghargaan kepada:

  1. Internationaal Belasting Documentatie Bureau (IBFD)
  2. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO
  3. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
  4. Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memberikan penghargaan kepada para pemangku kepentingan untuk dukungan mereka terhadap Reformasi Perpajakan di bidang teknologi informasi, yaitu:

  1. DFAT (Australia Department of Foreign Affairs and Trade)
  2. PROSPERA
  3. Agence Française de Développement (AFD)
  4. Ditjen Dukcapil Kemendagri
  5. Ditjen Imigrasi Kemenkumham

Reformasi Perpajakan di DJP tidak akan pernah berhenti karena sejatinya reformasi ada di setiap perubahan zaman. Pembaruan proses bisnis, teknologi informasi, dan basis data, berfokus pada digitalisasi dan pembaruan sistem inti adminisitrasi perpajakan atau coretax system DJP yang akan menggantikan sistem informasi saat ini yang sudah mulai usang.

Selamat Hari Pajak.

  • 345 kali dilihat