Bea Meterai atas Bukti/Nota Pembelian

Oleh: I Gede Suryantara, pegawai Direktorat Jenderal Pajak 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (UU BM 2020) disahkan pada tanggal 26 Oktobr 2020 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2021. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985. Pertimbangan terbitnya UU BM 2020 antara lain untuk meningkatkan peran serta masyarakat sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban kewarganegaraan secara berkeadilan dan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, perlu upaya penghimpunan dana pembiayaan yang memadai dan mandiri, selain itu juga untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi serta kelaziman internasional dalam kegiatan perekonomian, perlu dibuat ketentuan perundang-undangan yang memberikan kemudahan dan ketertiban administratif dalam pengelolaan dan pengawasan penerimaan perpajakan.

Berlakunya UU BM 2020 tidak serta merta merubah banyak ketentuan yang sudah berlaku sebelumnya. Salah satu yang berubah adalah dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang menyebutkan penerimaan uang; atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Pokok bahasan dalam tulisan ini terkait dokumen yang menyebutkan penerimaan uang. Salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah mengenai bukti atau nota pembelian, sejauh mana atau apakah bukti atau nota pembelian wajib dikenai bea meterai.

Pasal 7 huruf a UU BM 2020 menyebutkan bahwa Bea Meterai tidak dikenakan atas dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang di antaranya bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, dan surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Pada undang-undang sebelumnya juga menjelaskan hal sama. Degan kata lain, ketentuan ini tidak berubah hingga UU BM 2020 berlaku.

Instansi pemerintah dalam pengelolaan anggaran sering berhubungan dengan pengeluaran uang, baik melalui perjanjian atau kontrak atau pembelian barang, yang selanjutnya diikuti dengan pengeluaran uang. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dinyatakan bahwa pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen. Pembuatan komitmen dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian/kontrak. Perjanjian/kontrak dalam batas nilai tertentu dapat berupa bukti-bukti pembelian/pembayaran. Bukti pengeluaran tidak harus berupa kuitansi, namun dapat juga berupa bukti/nota pembelian/faktur penjualan/invoice. Terhadap bukti pengeluaran berupa bukti/nota pembelian/faktur penjualan/invoice terutang bea meterai sepanjang dokumen tersebut digunakan sebagai dokumen yang menyebutkan penerimaan uang, sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai bea meterai.

Terkait dengan bukti, nota, atau struk pembelian yang dikeluarkan oleh toko atau tempat penjualan barang, ada dua sisi yang perlu dipisahkan terkait perlakuan dokumen tersebut sebagai penerimaan uang atau penerimaan barang. Mengutip media daring kompas.com, saat rencana revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai masih dalam tahap perumusan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kontroversi mengenai objek yang dikenakan bea meterai, ditegaskan bahwa bea meterai tidak dikenakan terhadap alat bukti transaksi belanja ritel. Direktur Peraturan Perpajakan (PP) II Irawan menjelaskan, bahwa pengenaan bea meterai tetap dikenakan untuk tanda bukti transaksi jual beli. Kendati demikian, tanda bukti jual beli yang dimaksud yaitu hanya tanda bukti yang berupa dokumen perdata, dengan mencontohkan kuitansi sebagai dokumen perdata. Sementara tanda bukti transaksi belanja ritel hanya berupa dokumen tanda terima barang. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menyikapi dua sisi terkait bukti atau nota atau struk pembelian, maka sejalan dengan mekanisme yang ada pelaksanaannya adalah terhadap bukti pengeluaran berupa bukti/nota pembelian/faktur penjualan/invoice terutang bea meterai sebesar batas nilai nominal, apabila bukti/nota pembelian/faktur penjualan/invoice tersebut digunakan sebagai tanda bukti penerimaan uang. Namun bukti/nota pembelian/faktur penjualan/invoice tidak terutang bea meterai apabila digunakan sebagai tanda bukti penerimaan barang, dalam hal ini bendahara membuat kuitansi atau tanda bukti sejenis sebagai tanda bukti penerimaan uang kepada pihak penyedia.

Terkait perlakuan atas permasalahan tersebut sejak berlakunya UU BM 2020, Pasal 30 UU BM 2020 menyatakan bahwa ketentuan lama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Dengan kata lain, ketentuan terkait kewajiban bea meterai atas bukti atau nota pembelian barang masih berlaku mengacu pada Pasal 30 UU BM 2020.

*)Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.