Arthashastra, Warisan Dua Milenia yang Lalu

Oleh: Putu Bagus Indra Dermawan Kemuning, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Dua milenia yang lalu di anak benua India sebuah fenomena besar terjadi. Kemaharajaan Nanda yang kemasyurannya membuat Alexander dan pasukannya putar balik dari India malah runtuh akibat serangan pemberontak.

Pemberontakan itu diprakasai oleh Chandragupta Maurya, keturunan bangsawan yang bakatnya ditemukan oleh gurunya, Acharya Chanakya. Chanakya adalah brahmana yang populer sebagai Machiavelli dari Timur. Kedua tokoh tersebut akhirnya berhasil menumbangkan Kemaharajaan Nanda dan mendirikan Kekaisaran Gupta yang selama masa pemerintahan Ashoka berperan vital dalam penyebaran agama Buddha dari Asia Tengah hingga Asia Timur.

Chanakya kemudian menjadi Perdana Menteri untuk Kekaisaran Gupta. Ia kemudian menuliskan pemikirannya terkait tata cara pemerintahan melalui sebuah buku berjudul Arthashastra. Beberapa kutipan populer muncul dari Arthashastra  seperti semua negara tetangga adalah musuh dan musuh dari musuh adalah teman. Artha dalam Arthashastra sendiri memiliki arti yang cukup luas dan tidak sekadar harta kekayaan saja. Artha dalam buku ini juga digunakan dalam memahami kesejahteraan material, penghidupan, kegiatan ekonomi yang produktif, khususnya pada bidang agrikultur.

Apa yang ia tuliskan pada Arthashastra masih ada yang relevan dengan beberapa kebijakan atau asas-asas ekonomi yang dianut saat ini. Sebagai contoh dalam Bab V Arthashastra, Chanakya menuliskan, “Selayaknya orang-orang yang memetik buah dari kebun ketika buah tersebut matang, seperti itulah selayaknya seorang pemimpin memungut pajak ketika sudah jatuh tempo. Selayaknya orang-orang tidak memetik buah yang tidak matang, mereka harus menghindari mengambil harta yang belum saatnya karena akan membuat orang marah dan mengacaukan keuangan negara.”

Hal yang sama dikemukakan juga dalam asas-asas perpajakan modern Adam Smith dalam The Wealth of Nation yang menyebutkan empat prinsip perpajakan salah satunya adalah convinence of payment. Pajak sebisa mungkin harus dipungut pada saat yang tepat khususnya ketika wajib pajak dalam kondisi bahagia. 

Selayaknya dibutuhkannya gajah untuk menangkap gajah maka dibutuhkan juga kekayaan untuk mendapat lebih banyak kekayaan. Oleh karena itu, Arthashastra menyarankan pemimpin untuk mendedikasikan waktunya untuk keuangan negara. Meskipun tidak diatur secara spesifik, terdapat beberapa sumber yang dijadikan penambah kekayaan negara yang disebut dalam Arthashastra antara lain seperti pendapatan dari properti milik negara, cukai, pajak, perdagangan, retribusi, denda, dan pendapatan lain-lain.

Pendapatan yang diperoleh negara dari properti milik negara pada prinsipnya mirip dengan apa yang pemerintah Indonesia peroleh dari Badan Usaha Milik Negara. Pundi-pundi penerimaan negara diperoleh baik secara langsung ataupun melalui penyewaan kepada masyarakat.

Terkait usaha milik negara, Chanakya menuliskan bahwa sumber dari kekuatan finansial negara bergantung pada sektor pertambangan dan industri (khususnya metalurgi), untuk hal ini setidaknya Indonesia telah menerapkan setengah dari apa yang Chanakya sarankan. Terbukti dengan tertolongnya perekonomian Indonesia akibat kenaikan harga komoditas batu bara beberapa tahun belakangan.

Ada juga penerimaan negara yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang diatur ketat oleh negara selayaknya cukai pada masa modern.

Seperti pada sistem ekonomi modern, Arthashastra juga telah mengenal sistem bea masuk dan keluar. Bea masuk dan keluar dipungut oleh petugas kepabeanan terhadap barang yang masuk dan keluar di pintu gerbang kota. Bea masuk ditetapkan sebesar 20% secara ad valorem, sedangkan bea keluar tarifnya beragam dari yang paling kecil 4% hingga paling besar 16,6%. Terdapat juga barang-barang yang dibebaskan dari pengenaan bea dengan pertimbangan kepentingan negara.

Tentu saja Arthashastra juga membahas mengenai perpajakan. Apa yang masyarakat modern sering lupakan adalah hanya hingga satu atau dua abad ke belakang saja pajak dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Pajak-pajak pada masa pra-modern menerima berbagai macam pembayaran seperti hasil bumi, bagian barang dari usaha, dan bahkan dalam bentuk pekerjaan untuk negara. Meski begitu Arthashastra tidak secara tegas membedakan pajak berdasar bentuk pembayarannya walaupun tetap saja ada istilah kara untuk pajak yang dibayar dengan uang tunai dan juga pratikara untuk pajak yang dibayar dengan selain uang tunai.

Jenis pajak yang diatur pada Arthashastra tergolong lebih mendetail dan tidak digolongkan dalam beberapa jenis umum selayaknya PPN dan PPh pada masa moderen. Pajak diatur secara spesifik misalkan pajak untuk untuk monopoli, pajak untuk pemeliharaan tentara, pajak khusus tukang jagal daging, dan lain lain. Mungkin yang mendekati pemajakan seperti masa modern adalah vyaji yang semacam pajak atas penjualan pada setiap transaksi. Yang sama lagi adalah telah ada perencanaan target pajak yang disusun pada awal tahun selayaknya sistem pajak modern.

Hampir semua jenis pajak boleh dibayar dalam bentuk apa saja. Sebagai contoh untuk bea seperti di atas dinyatakan dalam bentuk pecahan seperti 1/5 dan bisa dibayar baik berupa 1/5 dari barang yang dibawa keluar ataupun senilai uang barang yang diekspor. Hanya ada satu jenis pungutan yang wajib dibayar dalam bentuk uang tunai, yakni bea keluar untuk ekspor perhiasan dengan tarif 20%. Ada juga ada beberapa jenis pajak yang dibayarkan hampir pasti dalam bentuk barang seperti pajak-pajak yang dibayarkan oleh tukang jagal daging, petani, dan nelayan.

Arthashastra juga memberikan metode yang agak nyeleneh untuk mengumpulkan pundi-pundi penerimaan negara. Adapun cara-cara tersebut meliputi pemerasan atau menuduh yang bersangkutan melakukan tindakan tidak terpuji seperti pengorbanan anak atau pemalsuan. Ada juga cara yang cukup absurd dengan menggunakan seorang agen untuk menyamar sebagai seorang pertapa dan menjebak target untuk ikut sekte sesat sehingga target bisa dituduh terlibat dalam ilmu hitam sehingga bisa disita hartanya. Tentunya ada penafian bahwa cara-cara di atas hanya boleh dipraktikkan kepada penghianat dan orang-orang jahat.

Yang menarik adalah dalam mengumpulkan penerimaan negara, Chanakya juga mengisyaratkan untuk menarik pajak secara proporsional. Hukuman tidak hanya diberikan kepada mereka yang menyebabkan kerugian kepada negara namun juga yang mengumpulkan penerimaan negara secara berlebihan. Menurutnya mereka yang menyebabkan kerugian negara hanya merongrong keuangan negara, tetapi mereka yang mengumpulkan penerimaan negara dua kali dari jumlah yang diprediksi merongrong negara karena tidak menyisakan sumber daya yang cukup untuk orang-orang untuk melanjutkan produksi dan bertahan hidup.

Selain memberikan arahan terkait cara menghimpun penerimaan negara, Chanakya juga memberikan panduan berupa tigaprinsip tentang pengelolaan keuangan negara. Prinsip yang pertama adalah harus disadari apabila tidak dikontrol dengan baik maka para aparatur negara akan mendapatkan uang dari cara curang atau ilegal. Kedua, aparatur yang baik harus diberikan kompensasi yang baik pula. Yang ketiga dan paling penting adalah untuk memerintahkan para pegawai negeri untuk mengumpulkan penerimaan negara dalam jumlah yang tepat, yakni tidak kurang atau lebih sehingga neraca keuangan negara bisa seimbang.

Chanakya sendiri cukup skeptis terhadap aparatur negara. Rasa ketidakpercayaannya diungkap dari pernyataannya dalam Bab II Arthashastra bahwa selayaknya tidak mungkin untuk tidak mencicipi madu ataupun racun di ujung lidah maka tidak mungkin juga bagi mereka yang berurusan dengan keuangan negara untuk tidak menikmati meskipun setidaknya hanya sedikit dari keuangan negara.  

Oleh karena itu, ia menyarankan bahwa para penguasa untuk paham  secara detail pekerjaan bawahannya karena menurutnya manusia sifatnya berubah-ubah selayaknya kuda setelah diberi pekerjaan. Untuk menjaga kualitas dan konsistensi pekerjaan bawahannya maka pemimpin harus secara berkala melakukan inspeksi.                

Dari uraian-uraian di atas kita bisa melihat meski telah berlalu dua milenia, masih ada hal-hal yang diajarkan oleh Arthasastra yang masih relevan. Sarannya untuk fokus ke bidang agrikultur dan industri masih layak dipertimbangkan oleh Indonesia.  Kekhawatirannya terhadap penyelewengan kekuasaan oleh pejabat negara dan pentingnya pengawasan ketat terhadap mereka juga masih sangat relevan dengan kondisi Indonesia belakangan ini. Oleh karena itu wawasan dan kebijaksanaan dari masa lampau yang ditawarkan Arthasastra layak dipertimbangkan dalam mengatur keuangan negara.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.