Aplikasi E-Bupot Tawarkan Kemudahan dan Keandalan

Oleh: I Gusti Ngurah Surya Jelantik, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Dari waktu ke waktu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) senantiasa melakukan perubahan secara terus menerus ke arah yang lebih baik dan memastikan wajib pajak mendapatkan layanan yang semakin berkualitas, mudah, murah, dan cepat. Sesuai dengan nilai kesempurnaan yang diusung oleh organisasi, maka sudah selayaknya perbaikan yang berkesinambungan terus dilakukan demi menjadi instansi terbaik dan mempunyai daya saing di era global.

Salah satu terobosan yang paling ditunggu oleh wajib pajak adalah Aplikasi Bukti Potong PPh Pasal 23/26 Elektronik, yang selanjutnya disebut dengan e-Bupot 23/26. Aplikasi e-Bupot 23/26 adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik.

Sebenarnya aturan mengenai e-Bupot 23/26 sudah ditetapkan sejak 31 Maret 2017 melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26. Namun aturan tersebut belum diakomodasi dengan aplikasi e-Bupot 23/26 itu sendiri, sehingga untuk pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik menggunakan aplikasi e-Bupot 23/26 belum dapat terealisasikan bagi seluruh wajib pajak.

Pelaporan segala jenis SPT seharusnya sudah dapat dilakukan secara daring, namun karena masih terkendala aplikasi e-Bupot 23/26, maka selama ini pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26 masih dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Maka dari itu, wajib pajak masih harus datang dan merelakan waktunya untuk mengantre di KPP. Hal tersebut tentunya tidak efektif bagi wajib pajak dan juga bagi pelayanan di KPP.

Aplikasi e-Bupot 23/26 ini sangat ditunggu oleh para wajib pajak yang diharuskan melaporkan  SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017. Secara bertahap aplikasi e-Bupot 23/26 ini telah diujicobakan di beberapa tempat dengan Wajib Pajak Pemotong tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang diharuskan menggunakan e-Bupot 23/26 ditetapkan terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-599/PJ/2019 tanggal 5 September 2019.

Dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-599/PJ/2019, aplikasi e-Bupot 23/26 dapat hadir dengan skala yang lebih luas dan membawa angin segar bagi wajib pajak khususnya Wajib Pajak Pemotong yang sudah tercantum dalam keputusan tersebut. Aplikasi e-Bupot 23/26 memberikan banyak manfaat yaitu memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak Pemotong PPh Pasal 23/26. Sehingga wajib pajak dapat membuat dan melaporkan pajaknya dimana saja dan kapan saja. Selain itu bukti pemotongan elektronik ini juga dapat memberikan kepastian hukum terkait status dan keandalan Bukti Pemotongan.

Dalam rangka tertib administrasi maka terdapat standardisasi dalam penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 elektronik. Adapun standar penomoran Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 diantaranya sebagai berikut.

• Bukti  Pemotongan  terdiri  dari  10  digit,  dimana  2  (dua)  digit  pertama  berisi  kode  Bukti Pemotongan dan 8 (delapan) digit kedua berisi Nomor Urut Bukti Pemotongan yang diterbitkan;
• Nomor Urut Bukti Pemotongan diberikan secara berurutan dari 00000001 sampai  dengan  99999999  dalam  1  (satu)  tahun  kalender;
• Penomoran Bukti Pemotongan atas formulir kertas terpisah dengan dokumen elektronik;
• Nomor Bukti Pemotongan dibuat dan dihasilkan oleh sistem;
• Nomor tidak berubah apabila terjadi pembetulan/pembatalan; serta
• Nomor tidak tersentralisasi (nomor dibuat untuk per NPWP).

Namun, Pemotong Pajak tidak serta merta secara langsung dapat menggunakan aplikasi e-Bupot 23/26 ini. Untuk dapat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dengan menggunakan Aplikasi e-Bupot 23/26, Pemotong Pajak terlebih dahulu harus memiliki Sertifikat Elektronik.

Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017, yang dimaksud dengan Sertifikat Elektronik (Digital Certificate) adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau penyelenggara sertifikasi elektronik. Sedangkan Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Meskipun belum dapat diaplikasikan untuk seluruh Wajib Pajak, namun aplikasi e-Bupot 23/26 merupakan terobosan jitu DJP untuk menyederhanakan proses bisnis yang terjadi di KPP. Mengingat dunia ke depan yang serba digital serta tuntutan untuk menjadi lebih baik, kehadiran aplikasi ini sangat dibutuhkan. Usaha yang dilakukan DJP ini patutlah diberikan apresiasi. Meskipun belum sepenuhnya terwujud, namun secara perlahan dan pasti aplikasi e-Bupot 23/26 akan menjadi inovasi yang andal demi peningkatan kualitas pelayanan bagi Wajib Pajak.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja.