Antara POLSUSJAK dan Pajak

Oleh: Hepi Cahyadi, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Tahun 2005, penulis mendapat kesempatan mengikuti diklat Manajemen Qolbu yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak di Pondok Pesantren Daruut Tauqid milik Aa Gym. Perjalanan dari Surabaya menuju Bandung kami tempuh menggunakan moda transportasi darat, kereta api. Berangkat dari stasiun Gubang Surabaya, kereta kami meluncur meninggalkan kota pahlawan menjelang senja memasuki waktu magrib. Kereta Eksekutif Turangga melayani kami berlima dengan sangat nyaman. Kursi empuk disertai gerbong restoran yang siap menyajikan menu pesanan penumpang.

Dalam kereta kami diliputi keceriaan dan berbincang hangat tentang keantusiasan akan bertemu Aa Gym, disamping kala itu adalah pengalaman pertama menuju kota dingin Bandung. Suara roda kereta berantuk dengan besi rel menghasilkan irama nina bobok menangantar kami menuju alam mimpi. Tepat pukul 03.00 dini hari kami terbangun karena suara gaduh di gerbong depan kami. Dua orang Polisi Khusus Kereta Api (POLSUSKA) berbadan tegap menghardik seorang penumpang yang kedapatan tidak memiliki tiket. Keributan pagi hari itu sangat jelas terdengar oleh seluruh penumpang. Polsuska dengan taktis dan tak kenal kompromi akhirnya menurunkan penumpang tersebut di stasiun terdekat. Selepas subuh kereta kami menapaki tanjakan Gunung Parahyangan dengan suguhan pemandangan alam pegunungan disertai siluet matahari terbit yang menawan.

Dalam kaitan penegakan hokum (Low Enforcement), terkadang memang diperlukan perangkat yang formal dan tegas. Jika ditinjau keberadaan Polsuska dapat di interprestasikan bahwa biarlah pegawai kereta api melayani kenyamanan seperti lazimnya pelayanan secara standar sipil, jika ada masalah hukum itu adalah domain Polsuska. Polsuska adalah profesi kepolisian yang bertugas melayani, melindungi dan menertibkan masyarakat pengguna jasa angkutan kereta api, serta mengamankan asset asset kereta api. Pelayanan (services) dan Penegakan hukum ibarat dua sisi uang logam yang berbeda visi. Sisi pelayanan bertujuan ke arah kepuasan sedang sisi penegakan berorientasi kepada tetap tegaknya suatu peraturan atau regulasi yang terkadang menyinggung perasaan. Tujuannya agar kesalahan tidak diulangi dan menimbulkan efek jera.

Bagaimana dengan Direktorat Jenderal Pajak ? sebagai tulang punggung bangsa yang mengumpulkan pundi pundi negara dengan cara dapat "dipaksakan", DJP sangat rentan bertabrakan dengan masalah hukum. Apabila ditilik dari sisi pelayanan, kantor pajak telah inline dengan judul nama instansi, yakni Kantor Pelayanan Pajak. Namun dari sisi penegakan hukum, sejujurnya DJP membutuhkan support seperti halnya POLSUSKA. Contoh kasus yang sangat menyayat hati adalah gugurnya Juru Sita Saudara Prada beberapa waktu lalu. Selain POLSUSKA di Indonesia ada polisi istimewa lainnya, seperti Polisi Objek Vital (OBVIT) yang menjaga objek vital nasional seperti kilang minyak atau kawasan berikat yang keberadaanya sangat strategis. Selain itu ada Polisi Pariwisata melayanai wisatawan yang sedang berlibur di objek wisata strategis.

Kenapa pembentukan POLSUSJAK (Polisi Khusus Pajak) perlu untuk dipertimbangkan ? Karena Pertama, Pegawai DJP adalah PNS sipil yang dalam SOP-nya memikul tugas penegakan hukum; Kedua, karena petugas yang bersinggungan hukum seperti Juru Sita Pajak Negara (JSPN), Fungsional Pemeriksa atau Account Representative yang sedang melakukan kunjungan kerja (advisory visit) tidak dibekali senjata layaknya aparat keamanan. Padahal jika dibandingkan dengan instansi sejenis yang sama sama bertugas sebagai pencari uang negara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam bidang tertentu dibekali alat defensive (senjata) dengan seragam layaknya seorang aparat. Ketiga, pembentukan POLSUSJAK dapat mendampingi petugas pengyisir ekstensifikasi sebagai polisi kekayaan. POLSUSJAK dapat melakukan razia NPWP sebagaimana POLANTAS (Polisi Lalulintas) melakukan razia SIM.

Warga Negara Indonesia yang nyata nyata tinggal di Indonesia dan memperoleh penghasilan dari NKRI namun belum memiliki NPWP, maka POLSUSJAK dapat menerbitkan surat tilang kepada WNI yang bersangkutan. Sanksi tilang yang mungkin dapat diterapkan adalah penghentian sementara menjadi WNI, KTP dicabut sepanjang belum mendaftarkan diri memiliki NPWP. Sehingga WNI tersebut tidak dapat mengakses semua layanan publik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Praktek di lapangan tak sedikit dijumpai WP yang berpenghasilan tinggi tidak memiliki NPWP padahal ada yang hanya jualan sembako seadanya namun dia memiliki NPWP dan patuh pajak. Asas keadilan (equity) belum sepenuhnya dapat diaplikasikan. Instilah WP non filer atau Penumpang Gelap masih banyak bergentayangan di dalam daerah pabean. Gap ketimpangan seperti ini dapat dikurangi dengan penegakan hukum secara massif oleh POLSUSJAK.

Jika pola kerja DJP stagnan seperti sedia kala dan tidak ada inovasi yang radikal, maka mustahil penerimaan akan tercapai 100%. Banyak aspek yang dapat di tingkatkan untuk menjadikan DJP lebih berdaya. Dari sisi software Sinergi sumber data dari instansi eksternal semisal keterbukaan data perbankan yang telah dirintis dibuka aksesnya, seharusnya semakin ditingkatkan pemanfaatan datanya secara maksimal. Selain itu dari sisi Hardware sekaligus Brainware keberadaan POLSUSJAK dapat menjadi pertimbangan pemangku kepentingan dan pemngambil keputusan dalam upaya mencapai penerimaan pajak secara agresif namun tetap berwibawa.

Peran dan fungsi DJP tak kalah strategis dengan Objek Vital, juga tak kalah rentan terhadap penumpang gelap (free rider) sebagaimana dihadapi oleh PT KAI. Keberadaan dan kehadiran POLSUSKA dalam kereta api adalah dalam rangka penghormatan dan pelayanan kepada penumpang legal yang telah membayar tiket secara resmi. Jika POLSUSKA diberi kewenangan dapat menurunkan penumpang gelap dari gerbong kereta api, maka POLSUSJAK kedepan dapat diproyeksikan untuk menurunkan “Penumpang Gelap” keluar dari gerbong NKRI tercinta.(*)

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.