Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN

    … : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 … Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22 impor, dan/atau Pasal 23 dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam … a. pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 21/Pasal 22/Pasal 23 adalah sebagaimana dimaksud …

  2. KPP Semarang Timur Edukasi SPT PPh Unifikasi

    KPP Semarang Timur Edukasi SPT PPh Unifikasi … ini terdiri dari beberapa jenis SPT Masa PPh yaitu PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 selain yang dilaporkan dalam SPT PPh 21/26 …

  3. Ayo Ajukan Surat Keterangan, Bukti Anda adalah UMKM

    … mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan … 1 Juli 2018. Dalam peraturan tersebut Pajak Penghasilan (PPh) UMKM yang tarif sebelumnya adalah 1% turun menjadi … akan dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 jika melakukan transaksi impor atau pembelian …

    Anonim (not verified) - 10/12/2018 - 16:34

  4. Memasuki Tahun Baru, Cermati Batas Waktu Berlakunya Tarif PPh Final UMKM

    … (UMKM) adalah, apakah insentif tarif Pajak Penghasilan (PPh) UMKM masih dapat dimanfaatkan atau beralih ke metode … bulanan. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan … Lebih dari Rp500 Juta, UMKM Wajib Lapor Pajak Memahami Pasal 31E, Insentif UMKM yang Urung Dihapus dalam UU HPP …

    sikka_958636666 - 01/03/2024 - 13:02

  5. FAQ Laporan Tahunan

    … SPT Tahunan PPh Laporan Pasca Amnesti Pajak … ada di laman situs pajak (www.pajak.go.id).   23. Bagaimana caranya mengubah data profil di DJP Online? … (jika ada), PPh Kurang/Lebih Bayar (jika ada), Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya (jika ada), Lalu …

  6. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-43/PJ/2010 TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA DALAM TRANSAKSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

    … PAJAK DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur … Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak … dengan penerapan P3B.   Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal

  7. TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN HARGA TRANSFER (ADVANCE PRICING AGREEMENT)

    … bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang … KUP - Ketentuan Umum Perpajakan PPh - Pajak Penghasilan …

  8. PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1002/KMK.04/1984 TANGGAL 8 OKTOBER 1984 TENTANG PENENTUAN PERBANDINGAN ANTARA HUTANG DAN MODAL SENDIRI UNTUK KEPERLUAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN

    … Kategori Peraturan PPh - Pajak Penghasilan … PEMBEBASAN BEA MASUK, PPN DAN PPh PASAL 22 IMPOR TIDAK DIPUNGUT ATAS PEMASUKAN PERALATAN … PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 17 SAMPAI DENGAN 23 NOPEMBER 1997 TATA CARA PEMINDAHAN …

  9. Arsitek

    … kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti … Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU PPh). Undang-Undang Nomor 8 Tahun … Nomor 258/PMK.03/2008 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Peng­hasilan dari Penjualan atau Pengalihan …

  10. Peraturan Baru, Pajak Dumai Lakukan Sosialisasi e-Bupot PPh 23/26

    Peraturan Baru, Pajak Dumai Lakukan Sosialisasi e-Bupot PPh 23/26 … Dumai, Riau mengikuti Sosialisasi Perpajakan e-Bupot PPh Pasal 23/26 yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Dumai …