Search for aktiva tetap tidak berwujud

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. TATA CARA PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP ATAS PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK

    TATA CARA PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK BENTUK USAHA TETAP ATAS PENANAMAN KEMBALI PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH … fotokopi dokumen pendukung yang relevan apabila tidak terdapat akte penyertaan modal;   … Usaha Tetap melakukan penanaman kembali berupa pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh Bentuk Usaha Tetap untuk …

  2. PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    … atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. … termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Pengusaha adalah orang pribadi atau … Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk …

  3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

    … atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang … termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Pengusaha adalah orang pribadi atau … Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk …

  4. TATA CARA PENILAIAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

    … Nilai Jual Objek Pajak serta nilai harta berwujud, harta tidak berwujud, dan bisnis, perlu dilakukan penilaian …   k. nilai wajar aktiva apabila terjadi ketidaksesuaian unsur biaya dengan … Menteri yang mengatur mengenai penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan;   …

  5. PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO ATAS PENANAMAN MODAL BARU ATAU PERLUASAN USAHA PADA BIDANG USAHA TERTENTU YANG MERUPAKAN INDUSTRI PADAT KARYA

    … 60% (enam puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah, yang digunakan untuk Kegiatan … tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagtan tidak terpisahkan dart Peraturan Menteri ini; dan …

  6. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 249/PMK.03/2008 TENTANG PENYUSUTAN ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN DALAM BIDANG USAHA TERTENTU

    … Harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aktiva tetap yang dimiliki dan digunakan serta merupakan komoditas … Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/ 2008 yang tidak termasuk sebagai harta berwujud berdasarkan Peraturan …

  7. PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP

    … KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP Peraturan Menteri Keuangan … c. pembelian aktiva tetap yang digunakan oleh Bentuk Usaha Tetap untuk … d. investasi berupa aktiva tidak berwujud oleh Bentuk Usaha Tetap untuk menjalankan …

  8. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    … untuk selalu menjaga agar perkembangan perekonomian dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang … atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud; … persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk …

  9. PENERAPAN TERHADAP PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

    … Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha sudah tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi Pajak Pertambahan … Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk … Indonesia Nomor 6621), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan …

  10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994

    … untuk selalu menjaga agar perkembangan perekonomian dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang … atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud; … e) persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk …