Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

    … administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan; penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud … untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal … berikut : "Pasal 11 (1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, …

  2. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991

    … dan pajak kecuali Pajak Penghasilan; penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud … untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal … 11 (1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, …

  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994

    … administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan; penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud … untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal … berikut : "Pasal 11 (1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, …

  4. PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

    penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud … untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal … (1)  Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, …

  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

    … pajak kecuali Pajak Penghasilan; penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud … untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal … berikut: Pasal 11   (1)  Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, …

  6. INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

    … pajak kecuali Pajak Penghasilan; penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud … untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal … Pasal 11   (1)  Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, …

  7. PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

    …   b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut: … Menjadi Tarif Penyusutan dan Amortisasi … (1) Penghitungan penyusutan dan amortisasi Aktiva Tetap Berwujud bagi Wajib …

  8. BIAYA OPERASI YANG DAPAT DIKEMBALIKAN DAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

    … (satu) tahun yang pembebanannya pada tahun berjalan melalui penyusutan.   … d. biaya penyusutan.   … e. biaya penyusutan.   …

  9. BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN/ATAU GAS BUMI

    … (satu) tahun yang pembebanannya pada tahun berjalan melalui penyusutan.     …   d. Lampiran Khusus Daftar Penyusutan dalam Rangka Kontrak Kerja Sama Migas; … IV LAMPIRAN KHUSUS RINCIAN BIAYA DAN DAFTAR PENYUSUTAN DALAM RANGKA KONTRAK KERJA SAMA MIGAS …

  10. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/PMK.03/2011 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SURPLUS BANK INDONESIA

    …     d. penyusutan aktiva tetap.     … sesuai dengan kelompok harta, masa manfaat, dan tarif penyusutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 … disusutkan dengan kelompok harta, masa manfaat, dan tarif penyusutan yang berbeda dengan kelompok harta, masa manfaat, …