Search for Pasal 18 ayat (2)

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Ekualisasi LHKPN, SPT, dan Program Pengungkapan Sukarela

    … Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang … SPT Tahunan Tahun Pajak 2020. Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU HPP, harta dimaksud merupakan tambahan … berupa kenaikan sebesar 200% sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak. Adapun peserta PPS untuk …

    sikka_060089346 - 01/11/2023 - 03:12

  2. Ketepatan Pengisian Form DGT 1 sebagai Upaya Mengamankan Penerimaan Negara

    … Wednesday, July 18, 2018 - 15:05 Oleh:  … digunakan lebih rendah dari 20% yang merupakan tarif PPh Pasal 26 yaitu bahkan 0%. Untuk memanfaatkan tarif … treaty tersebut. The PPT ini terkandung dalam pasal 9 ayat (1) Per-10/PJ/2017). Menurut Prof. dr. Reinout Kok, …

    Anonim (not verified) - 07/18/2018 - 15:05

  3. Kejati Gorontalo Menyatakan Lengkap Berkas Perkara Tindak Pidana Perpajakan Senilai Rp598 Juta

    … Perpajakan Senilai Rp598 Juta Manado, 18 November 2024 – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo … perusahaan PT AU, diduga telah melakukan pelanggaran Pasal 39 ayat (1) huruf c, dan/atau huruf d, dan atau huruf i …

  4. Desainer

    … Pera­turan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 … Pemoton­gan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghas­ilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan … melakukan  pemotongan atas PPh Pasal 4 ayat 2 apabila desainer sebagai penyewa den­gan pemilik …

  5. TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SURABAYA

    … Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 dan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  6. TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG

    … Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 dan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  7. TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BALIKPAPAN

    … Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 dan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  8. TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SIDOARJO

    … Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 dan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  9. TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MAKASSAR

    … Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 dan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  10. TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA MALANG

    … Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 dan sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …