Search for Pasal 18 ayat (2)

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Tiga Alasan Kenapa Harus Lapor PPh Pasal 21 Masa Desember

    … karyawan yaitu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 Desember 2019. Bahkan, pada 15 Januari lalu, akun … PPh Pasal 21. Menurut PMK Nomor 9/PMK.03/2018 Pasal 10 ayat (2), kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21/26 yang … dalam Lampiran III Perdirjen Nomor PER-14/PJ/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan …

    sikka_060108670 - 01/11/2023 - 02:42

  2. RALAT PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR 53/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI

    … : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang … Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah isteri atau suami, anggota keluarga sedarah …     18. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor …

  3. KUALITAS PIUTANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

    …   Pasal 1   … prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga wajib: …   Pasal 18   …

  4. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

    … Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik …   1. Ketentuan BAB III Pasal 18 sampai dengan Pasal 23 diubah, sehingga seluruhnya …

  5. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA

    … beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …       Pasal 1   Dalam Keputusan … Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukandengan menggunakan Stiker Lunas PPN. …

  6. PEMASUKAN BARANG-BARANG DARI LUAR DAERAH PABEAN KE KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 … UMUM     Pasal 1     Dalam … cara pengeluaran barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) berlaku selama 18 (delapan belas) bulan …

  7. PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/KMK.03/2002 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG DAGANGAN OLEH PEDAGANG ECERAN SELAIN YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …       Pasal I   Beberapa ketentuan … melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat melakukan penghitungan pengkreditan Pajak …

  8. TATA CARA PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN ANALISIS INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2007 … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674); … Dalam hal IDLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau IDLP yang diterima oleh Kanwil DJP sebagaimana …

  9. TATACARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN SERTA PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR

    … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …     Pasal 1 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah … Pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : …

  10. Perlukah Legalisasi atas Surat Kuasa yang Dibuat di Luar Negeri?

    … Surat Kuasa, yaitu sebagai berikut: Undang-undang KUP Pasal 32 ayat (3) jo. ayat (3a) “(3) Orang pribadi atau … Pemerintah Daerah . Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 September 1986 Nomor 3038K/Pdt/1981.   …

    Anonim (not verified) - 08/01/2018 - 11:40