Search for Pasal 18 ayat (2)

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

    … (Zegelverordening 1921); Menimbang : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) … akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 18 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 …

  2. PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA BAGI AKUNTAN DAN AKUNTAN PUBLIK

    … bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan …

  3. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER 57/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DIBIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DIBIDANG LAIN

    … TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG … b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 …       18. peralatan yang digunakan untuk penyediaan …

  4. Sudan

    … Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other … YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN … Jika seseorang menurut ketentuan-ketentuan pada ayat 1 menjadi penduduk di kedua Negara pihak pada …

  5. Sudan

    … Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other … YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN … Jika seseorang menurut ketentuan-ketentuan pada ayat 1 menjadi penduduk di kedua Negara pihak pada …

  6. PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN REAL ESTAT DALAM SKEMA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF TERTENTU

    … dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d dan Pasal 17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 … hubungan istimewa adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan …

  7. TATALAKSANA PABEAN MENGENAI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)

    … BERIKAT (BONDED ZONE). Pasal 1     … (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:     … Jenderal Bea dan Cukai. Pasal 18     Atas barang …

  8. TATA CARA PENUNJUKAN PEMUNGUT, PEMUNGUTAN, DAN PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

    … : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (13) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti … negara.     18. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi …

  9. TATA CARA PENYEDIAAN PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN SUBSIDI LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM

    … 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja …   Pasal 1   … Pemberian subsidi LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Badan Usaha. …

  10. TATA CARA PELAKSANAAN COMPETENT AUTHORITY MEETINGS, TAX EXAMINATIONS ABROAD, DAN SIMULTANEOUS TAX EXAMINATIONS DALAM RANGKA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

    … : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 …     18. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri … Competent Authority Meetings sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:   …