Search for Pasal 18 ayat (2)

Search help
Keywords
Types
Only of the type(s)
Languages
Languages

Search results

  1. TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

    … Tanggal Peraturan 18-07-2016   … dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang … Harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Harta yang berada:   …

  2. TEMPAT PPN TERUTANG BAGI PKP YANG DIKUKUHKAN PADA KPP WP BESAR ATAU KPP MADYA

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan dalam rangka memberikan kemudahan kepada … selain yang telah dipusatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memilih untuk dilakukan pemusatan Tempat Pajak …

  3. DJP Jawa Timur II Serahkan Tersangka dan Barang Bukti Tindak Pidana Pajak ke Kejari

    … Pajak ke Kejari Sidoarjo, 18 September 2024 – Penyidik Pegawai Negeri … Tersangka  DSB dipersangkakan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor …

  4. JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

    … bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan … beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 …

  5. Morocco

    … Subject to the provisions of article 16, 18, 19, 20 and 21, salaries wages and other similar … TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT: Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG … Jika seseorang menurut ketentuan-ketentuan pada ayat 1 menjadi penduduk di kedua Negara pihak pada …

  6. Maroko

    … Subject to the provisions of article 16, 18, 19, 20 and 21, salaries wages and other similar … TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT: Pasal 1 ORANG DAN BADAN YANG … Jika seseorang menurut ketentuan-ketentuan pada ayat 1 menjadi penduduk di kedua Negara pihak pada …

  7. TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHANNILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERUSAHAAN TERTENTU YANG DIMILIKI SECARA LANGSUNG OLEH BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

    … c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16A ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang …

  8. ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

    … Kedudukan dan Tugas   Pasal 1   …   Pasal 18   … Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang …

  9. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 226/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

    … huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27A ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan …       18. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang …

  10. SYARAT, TATA CARA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

    … diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia …   Pasal 1   … Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperpanjang dengan sendirinya untuk jangka …