Pajak Sanana Edukasi Kewajiban Bendahara PAUD-SD di Kepulauan Sula

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sanana menghadiri acara yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula di MTs 1 Sanana, Kepulauan Sula,  Maluku Utara (Sabtu, 10/6). Pada kegiatan sosialisasi yang bertajuk Transisi Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah lho aku iDasar (PAUD-SD) dan Pembentukan Forum Komunikasi PAUD-SD, KP2KP Sanana diberi kesempatan menyampaikan informasi kewajiban perpajakan bendahara instansi pemerintah.

Penguatan aspek perpajakan diperlukan karena masih terdapat beberapa bendahara yang mengalami kebingungan ketika akan melakukan pemungutan atau pemotongan pajak. Salah satu kendala yang biasanya dialami para bendahara seperti masih bingung menentukan pajak apa yang akan dipungut pada suatu transaksi.

“Kami masih bingung menentukan pajak atas pembelian makan dan minum untuk kegiatan rapat, apakah itu dipotong Pajak Pemnghasilan (PPh) Pasal 22 atau 23?” tanya salah satu bendahara.

Pelaksana KP2KP Sanana Ricky Yanuar menuturkan terdapat perbedaan pengenaan pajak atas makan dan minum tersebut.

“Paket makan dan minum yang dibeli dari toko, selain dari usaha katering atau tata boga, dikenakan PPh Pasal 22, sedangkan makan dan minum yang dibeli dari jasa katering, baru kena PPh Pasal 23,” jelas Ricky. Ricky juga menjelaskan bendahara wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas setiap pembelian barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Setelah memungut atau memotong pajak, bendahara wajib melaporkannya melalui SPT Masa Unifikasi pada laman djponline.pajak.go.id.

Melalui sosialisasi tersebut, Ricky berharap pemahaman bendahara semakin kuat mengenai kewajiban pemungutan dan/atau pemotongan pajak.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.