KPP Bojonagara Ajak Bendahara P2S SMA Pahami Kewajiban Perpajakan

Kantor Pelayanan Pelayanan (KPP) Pratama Bandung Bojonagara bekerja sama dengan Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat melaksanakan edukasi dan sosialisasi perpajakan kepada Bendahara Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) Tahun Anggaran 2023 tingkat SMK di Jawa Barat yang diadakan di Hotel Brits Karawang, Kabupaten Karawang (Kamis, 15/6).

Acara tersebut dibuka labgsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Profinsi Jawa Barat Wahyu Mijaya. Dalam sambutannya, Wahyu memaparkan tentang Kebijakan Pengelolaan Dana Alokasi khusus (DAK) Fisik Bidang Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2023 bagi Bendahara P2S di Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Account Representative KPP Pratama Bandung Bojonagara Kurnia Permana menyampaikan ucapan terima kasih atas sinergi yang terjalin serta kontribusi pembayaran pajak terbesar di KPP Pratama Bandung Bojonogara pada tahun pajak 2022.

“Saat ini bendahara-bendahara sekolah diyakini telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya namun masih terdapat data yang tidak valid terkait dengan data bukti pembayaran pajak atau NTPN. Hal ini dimungkinkan karena adanya kesalahan input NTPN,” tutur Kurnia.

“Oleh karena itu untuk menghindari kekeliruan perlu dilakukan pembuatan bukti potong melalui aplikasi yang sudah terintegrasi yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu aplikasi e-Bupot instansi pemerintah bagi Instansi Pemerintah dan e-bupot unifikasi bagi sekolah swasta,” imbuh Kurnia.

Materi yang disampaikan Kurnia yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

Selain itu, Kurnia juga memberikan bimbingan teknis terkait tata cara pembuatan dan pelaporan e-Bupot instansi pemerintah bagi sekolah negeri dan e-bupot unifikasi bagi sekolah swasta.

Dalam kegiatan edukasi tersebut juga hadir Account Representative KPP Pratama Bandung Bojonagara lainnya Wisnu Laksana yang membahas tentang pengelolaan/ penatausahaan pajak bagi sekolah penerima bantuan DAK Fisik SLB Negeri dan Swasta (Pajak Penghasilan Pasal 21,22,23,4 ayat (2), Bea Meterai, Pajak Penghasilan badan, dan pajak Pertambahan Nilai).

Acara yang berlangsung selama dua jam mulai dari pukul 10.00 WIB ini diadakan secara tatap muka dan  dihadiri langsung oleh 60 Kepala Sekolah dan Bendahara SMK Negeri dan Swasta di wilayah Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah IV Jabar (Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Dan Kabupaten Purwakarta).

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.