Bahas Pajak Desa, KP2KP Bontosunggu Ajak Diskusi Aparat Desa

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bontosunggu melakukan kunjungan kerja ke Desa Bangkalaloe Kabupaten Jeneponto dalam upaya persuasif pembayaran pajak dana desa (Kamis, 6/10). Kunjungan kali ini dipimpin langsung oleh Kepala KP2KP Bontosunggu bersama stafnya untuk bertemu langsung dengan aparat desa dan berdiskusi terkait pengelolaan pajak dana desa.

Aparat Desa Bangkalaloe Muh Jufri Hakim yang ada di kantor menyambut baik atas kunjungan pihak perpajakan dan menjelasakan kondisi pengelolaan dana desa. Jufri mengungkapkan bahwa akan menyampaikan kepada Kepala Desa mengenai kunjungan KP2KP Bontosunggu terkait pengelolaan Pajak Dana Desa dan akan segera menyetorkannya.

“Untuk saat ini penyetoran pajak khusus dana desa masih sangat kecil jika dibandingan Dana Desa yang sudah dialokasikan ke Pemerintah Desa dan sudah memasukki pencairan tahap kedua. Saya bersama tim ingin mengingatkan langsung sekaligus menanyakan kendala yang mungkin dialami di Desa sehingga terkendala dalam penyetoran pajak dana desanya,” ungkap Jufri.

Aries juga menambahkan bahwa pihaknya elah melaksanakan kunjungan ke desa-desa yang lain dan terdapat beberapa desa pada Aplikasi SisKuDesnya masih menggunakan tarif yang lama yaitu 10 persen sedangkan untuk tarif PPN baru sudah menggunakan tarif 11 persen sejak 1 April 2022 sehingga meminta untuk mengecek kembali tarif yang digunakan.

Dalam diskusinya, pihak KP2KP Bontosunggu menjelasakan kunjungan tersebut diadakan agar desa tidak lupa terhadap kewajiban perpajakkannya dan jangan sampai ada desa yang dengan sengaja tidak mau melakukan penyetoran pajaknya. Desa yang sengaja tidak menyetorkan pajaknya berpotensi terjadi pelanggaran hukum berupa penggelapan pajak.

Dari kunjungan tersebut pihak KP2KP Bontosunggu juga berharap besar kepada Pemerintah Desa untuk tetap patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya mengingat dana desa sendiri bersumber dari APBN dan APBN sebagian besar anggarannya berasal dari pajak termasuk Pajak Dana Desa.