Batara dan Kerobokan Paparkan Anti Gratifikasi dan PMK 59

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Badung Utara dan Kantor  Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kerobokan bekerja sama melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan membawakan materi anti gratifikasi dan PMK No-59/PMK.03/2022 tentang perubahan atas PMK No-231/PMK.03/2019 kepada Bendahara Desa dan puskesmas yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Badung Utara secara tatap muka bertempat di Aula KPP Pratama Badung Utara (Kamis, 1/9).

Tujuan penyuluhan ini yaitu untuk menerangkan budaya anti gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta menjelaskan mengenai pokok perubahan PMK-231 yang berubah karena adanya PMK-59, menegaskan ulang batas waktu pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, menjelaskan contoh studi kasus, serta melakukan praktik pelaporan SPT Masa menggunakan SPT Unifikasi.