Sinergi Kemenkeu Satu, KPP Bulukumba dan KPPN Teken MoU

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU) Sinergi Kemenkeu Satu Wilayah Kabupaten Bulukumba dengan mengundang Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bantaeng di Kabupaten Bulukumba (Selasa, 13/9). 

KPPN Bantaeng sendiri merupakan Instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah. Sedangkan KPP Pratama Bulukumba adalah Instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dalam bidang perpajakan.

Kedua belah pihak pun sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman sebagai bagian program Kemenkeu Satu. Nota Kesepahaman tersebut disepakati guna menjalin sinergi unit Kementerian Keuangan di wilayah Kabupaten Bulukumba sehingga selanjutnya Nota Kesepahaman tersebut disebut dengan Sinergi Kemenkeu Satu Wilayah Kabupaten Bulukumba. 

“Jangka waktu pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak,” tutur Mulyana selaku Kepala KPP Pratama Bulukumba.

Kedua belah pihak juga menjamin terkait kerahasiaan data dan informasi yang dimiliki. Kedua belah pihak juga menyatakan bahwa data dan informasi yang diperoleh dari hasil pertukaran digunakan sepenuhnya untuk peningkatan kinerja organisasi.

“Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan sinergi antar seluruh unit kerja Kementerian Keuangan di wilayah Kabupaten Bulukumba,” ungkap Moch Fajar Adcha selaku Kepala KPPN Bantaeng.

Fajar juga menyampaikan bahwa ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan antara lain sinergi peningkatan kualitas pengelolan keuangan, dan kepatuhan perpajakan pada masing-masing satker, sinergi dalam upaya pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di wilayah Kabupaten Bulukumba, kegiatan pendampingan usaha, dan sosialisasi insentif perpajakan sektor UMKM.

''Sinergi dalam publikasi berkala capaian kinerja APBN di wilayah Kabupaten Bulukumba serta kegiatan edukasi APBN kepada para stakeholders juga tertuang dalam Nota Kesepahaman kali ini,'' pungkas Fajar.