Patur 2022, KPP Purwokerto Dorong Lulusan SMK Siap Kerja

Pemilihan unit sekolah menengah kejuruan sebagai lokasi pelaksanaan Pajak Bertutur (Patur) 2022 di Purwokerto selama dua tahun terakhir bukan tanpa alasan.

“Hal ini karena program pendidikan di SMK yang lebih mengutamakan pendidikan vokasi, sehingga rata-rata lulusan dari SMK merupakan sumber daya manusia yang terampil dan siap kerja,” kata Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto Sellia Lussiana Fredyanti pada kegiatan Pajak Bertutur 2022 di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Purwokerto, Banyumas (Kamis, 18/8).

Kegiatan Pajak Bertutur 2022 yang mengusung tema  Generasi Muda Sadar Pajak Berkreasi Membangun Negeri ini diikuti oleh puluhan siswa dan siswi kelas XI dan XII dari delapan jurusan kompetensi keahlian di sekolah tersebut.

Menurut Sellia, selain bisa melanjutkan kuliah, lulusan SMK juga bisa langsung bekerja, sehingga perlu untuk menanamkan pemahaman terkait perpajakan bagi mereka agar tidak kaget saat harus berurusan dengan pajak. Selanjutnya disampaikannya bahwa Pajak Bertutur merupakan program inklusi kesadaran pajak yang digagas oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupa pengenalan pajak secara dini sebagai upaya mempersiapkan generasi muda yang taat pajak di masa depan.

Ia berharap kegiatan Pajak Bertutur ini tidak hanya meningkatkan kesadaran para peserta kegiatan terkait peran siswa dalam pembangunan yang dapat dilakukan saat ini namun juga memberikan bekal yang memadai terkait perpajakan ketika mereka terjun ke dunia kerja.

Fungsional Penyuluh Perpajakan Wigih Prasetyo yang menjadi narasumber acara ini menyampaikan materi tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  NPWP adalah hal pertama yang harus dimiliki sebagai sumber daya manusia siap kerja yang akan terjun ke bidang industri sesuai dengan keahlian yang telah diasah di bangku SMK. Namun Wigih menyatakan bahwa itu bukan semata syarat administrasi melamar kerja. Lebih lanjut ia menyampaikan ada hak dan kewajiban perpajakan yang timbul setelah memiliki NPWP yang harus dipenuhi, seperti kewajiban bayar dan lapor.

“Kelak adik-adik akan menjadi wajib pajak dan dapat berkontribusi dalam pembangunan perekonomian negara melalui pembayaran pajak yang merupakan penyokong utama pendapatan negara,”pungkas Wigih di akhir paparannya.