Beasiswa di Mata Pajak

Oleh: Deksi Maharani, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting baik bagi setiap individu, kelompok, maupun suatu negara. Setiap individu memerlukan pendidikan yang layak untuk meningkatkan taraf hidupnya. Begitu pula dalam sebuah kelompok ataupun  perusahaan, setiap perusahaan pasti menginginkan pegawai yang berkualitas untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas terbentuk bila mendapatkan pendidikan yang baik. Dapat dikatakan bahwa pendidikan juga merupakan salah satu modal utama sekaligus investasi suatu negara untuk mencapai kesejahteraan.

Menurut data Badan Pusat Statistika (BPS), Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 30,85, meningkat 0,57 dari tahun sebelumnya. APK ini memang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun angkanya masih sangat jauh dari harapan. Sebagai perbandingan, APK Perguruan Tinggi di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 30,28, meningkat 0,09 dari tahun 2018. Data ini menunjukan bahwa lebih dari 50% siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tidak melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi para siswa putus sekolah adalah faktor ekonomi. Banyak pelajar yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena terhambat biaya pendidikan. Beasiswa merupakan salah satu solusi untuk mendukung masyarakat Indonesia dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Beasiswa biasanya diberikan kepada pelajar yang berprestasi atau pelajar yang terhambat masalah ekonomi. Beasiswa diberikan dalam bentuk tunjangan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dengan demikian, beasiswa menjadi tambahan penghasilan bagi penerimanya. Lalu, bagaimanakah perlakuan perpajakan untuk beasiswa?

Atas pertimbangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan mewujudkan dunia pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang lebih baik serta mengoptimalkan penggunaan dana beasiswa dalam melaksanakan pendidikan di dalam negeri dan/atau di luar negeri, maka pada tanggal 15 Juni 2020 ditetapkanlah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2020 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Beasiswa yang Memenuhi Persyaratan Tertentu dan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan. Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa, mahasiswa, karyawan/ pegawai pemberi beasiswa atau pihak lain, untuk mengikuti dan/ atau menyelesaikan pendidikannya berdasarkan pertimbangan utama prestasi, potensi akademik, dan/ atau keterbatasan kemampuan ekonomi. Selain itu, perpajakan terhadap beasiswa juga diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Biaya beasiswa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Penghasilan berupa beasiswa dari subjek pajak dan/ atau bukan subjek pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan. Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud adalah beasiswa yang diterima oleh penerima beasiswa yang merupakan Warga Negara Indonesia. Selain itu, beasiswa yang diterima digunakan untuk mengikuti pendidikan formal dan pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/ atau di luar negeri. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Komponen beasiswa untuk pendidikan formal dan pendidikan nonformal terdiri atas biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, lembaga pendidikan atau pelatihan, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya buku, biaya transportasi, dan/ atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.

Namun, terdapat pula beberapa kondisi yang dikecualikan dari ketentuan ini, yaitu: pertama, jika wajib pajak badan pemberi beasiswa mempunyai hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan dengan penerima beasiswa. Kedua, jika pemilik, komisaris, direksi, atau pengurus dari wajib pajak badan pemberi beasiswa memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/ atau ke samping satu derajat dengan pemberi beasiswa. Ketiga, atau jika wajib pajak orang pribadi pemberi beasiswa memiliki hubungan usaha dengan penerima beasiswa.

Dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan ini diharapkan dapat meringankan para pelajar yang menerima beasiswa untuk melanjutkan pendidikan dan meningkatkan pendidikan masyarakat di Indonesia.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja