Cerita Cinta Indonesia

Oleh: Teddy Ferdian, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Beberapa hari yang lalu saya membaca salah satu tulisan dari seorang penulis ternama di Indonesia yang dibagikan oleh seorang teman di salah satu grup pesan singkat yang saya ikuti. Tulisannya cukup menarik. Sang penulis yang pada akhirnya (tetap) mengajak masyarakat untuk bayar pajak dan lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2020, memulai penulisan dengan mendeskripsikan bahwa kebanyakan masyarakat tidak rela untuk membayar pajak. Kenyataan bahwa jumlah wajib pajak yang masih sangat sedikit dan tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum tersadarkan tentang perlunya pajak bagi negara kita.

Banyak faktor yang bisa jadi diungkapkan mereka ketika ditanyakan alasan ketidakrelaan untuk bayar pajak. Ketimpangan pemenuhan kepatuhan pajak, seperti mereka yang penghasilannya lebih kecil justru lebih banyak membayar pajak, mungkin menjadi alasan mereka. Alasan lain seperti masih adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan petugas pajak, masih adanya penyelewengan (bahkan di saat pandemi sekarang ini) dari mereka yang seharusnya memberi contoh di negara ini, masih banyak wajib pajak yang tidak mendapat sanksi walaupun tidak patuh pajak, dan tidak jelasnya alokasi uang pajak yang dibayarkan boleh jadi juga mengemuka terkait permasalahan ini.

Apa yang diungkapkan sang penulis dalam ceritanya mungkin dapat mewakili apa yang dirasakan oleh sebagian besar wajib pajak atau masyarakat lain yang belum tergerak hatinya untuk menjadi wajib pajak. Segala ‘ketidakberesan’ dan penyalahgunaan wewenang yang masih terjadi di negeri tercinta ini seolah menjadi pembenaran dari wajib pajak dan masyarakat untuk setengah hati bahkan tidak peduli dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak. Padahal, disadari atau tidak, negeri ini butuh pajak.

Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi saksi bahwa mayoritas (lebih dari 80%) penerimaan negara di APBN setiap tahunnya bersumber dari penerimaan perpajakan. Jika banyak wajib pajak dan masyarakat yang tidak melakukan pemenuhan kewajiban pajak, tentunya negara akan kesulitan membiayai kebutuhan negara ini seperti penyediaan fasilitas umum, pembangunan infrastruktur, pemberian bantuan sosial, dan masih banyak lagi kebutuhan negara yang harus dipenuhi. Dan ujung-ujungnya, sebagai jalan terakhir boleh jadi utang negara kita akan semakin membengkak dan membebani negara. Tidak hanya membebani negara, membengkaknya utang negara ini berarti kita juga ‘akan mewarisi’ utang kepada generasi penerus dan anak cucu kita.  

Sebenarnya tidak salah jika sebagai masyarakat, kita menginginkan kondisi terbaik berlaku di Indonesia. Pastinya semua masyarakat Indonesia menginginkan bahwa pembangunan dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Fasilitas-fasilitas dan infrastruktur dapat dinikmati secara luas oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Pastinya semua masyarakat menginginkan perlakuan adil dari pemerintah. Semua masyarakat juga pasti menginginkan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan mampu menyejahterakan masyarakat. Semua masyarakat juga tentu ingin hidup tenang, nyaman, mendapat penghasilan yang cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga, dan dilindungi oleh negara. Namun, jika kondisi terbaik seperti ini tidak terpenuhi, apakah lantas masyarakat tidak lagi mau berkontribusi untuk negara?

Saya jadi teringat salah satu kata-kata bijak dari Presiden Amerika Serikat ke-35 John Fitzgerald Kennedy, “Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negaramu.” Salah satu petuah bijak yang telah mendunia ini sepertinya bisa menjadi jawaban atas pertanyaan, “Masih perlukah kita patuh pajak?” Apalagi saat pikiran tentang ‘ketidakteraturan’ yang masih ‘menggelayuti’ ibu pertiwi terus menari-nari dalam pemikiran kita, seolah selalu mempertanyakan untuk apa mau dibebani dengan melakukan semua kewajiban perpajakan.

Saya melihat satu alasan yang dapat diekspresikan dalam satu kata untuk dapat mengejawantahkan kata-kata bijak mantan Presidan Amerika Serikat tersebut. “Cinta”… ya cinta. Cinta kita sebagai warga negara kepada tanah tumpah darah kita. Satu kata ini yang menjadi alasan para pejuang kemerdekaan yang berjuang mempertaruhkan jiwa dan raga untuk tanah air mereka. Mereka tidak dijanjikan harta. Mereka tidak disiapkan jabatan. Mereka tidak diberikan fasilitas khusus. Namun, hal itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk membela ibu pertiwi. Cinta mereka kepada tanah air menjadi pelecut semangat mereka untuk memberikan lebih kepada negeri tercinta, bahkan mengorbankan nyawa untuk merdeka.

Dalam masa sekarang ini, cinta warga negara untuk tanah air tercinta kembali dipertaruhkan. Sebagaimana pujangga cinta pernah berkata bahwa cinta itu perlu pengorbanan, cinta dapat dibuktikan dengan pengorbanan yang dilakukan warga negara sebagai perwujudan cinta. Saya menyebutnya cerita cinta. Cerita cinta seperti yang dikisahkan seorang penulis ternama Indonesia menjadi gambaran cinta warga negara untuk kelangsungan negara. Bagaimana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan gambaran cerita cinta wajib pajak untuk Indonesia.

Pada akhirnya, pembenahan sangat diperlukan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu dan memang sedang berbenah untuk menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak dan berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk mendukung penerimaan negara. Namun, dukungan dari wajib pajak dan masyarakat juga sangat dibutuhkan. Wajib pajak memberikan dukungan dengan melaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan berdasarkan keadaan sebenarnya. Saran dan masukan juga dapat diberikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perpajakan di Indonesia. Ketika itu telah dilakukan, cerita cinta untuk Indonesia telah tertulis dan akan terus terukir manis di bumi ibu pertiwi.

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.