Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Nanga Pinoh bersama KPP Pratama Sintang melakukan visit kepada wajib pajak terkait Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di kediaman Wajib Pajak Kecamatan Manggala, Melawi (Rabu, 11/3). Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Sintang Muhammad Fajar Erdiawan ditemani seorang stafnya Iqbal Fanani dan Pelaksana KP2KP Nanga Pinoh Ikhwanudin Yusuf.

Menurut Erdi sapaan karib dari Muhammad Fajar Erdiawan, setiap wajib pajak yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP akan dikunjungi langsung oleh petugas pajak dalam rangka verifikasi data wajib pajak. Dalam kasus ini yang mengajukan permohonan penghapusan NPWP adalah seorang WNA asal Belanda.

"Jadi WNA ini sebelumnya melakukan permohonan NPWP pada tahun 2017 untuk memenuhi kewajiban perpajakannya selama bekerja di Indonesia. Namun dikarenakan masa kerjanya telah usai dia kembali ke negara asalnya dan mengajukan permohonan penghapusan NPWP," ungkap Erdi.

Erdi menjelaskan setelah melalui proses pemeriksaan maka akan diterbitkan keputusan Surat Keputusan Penghapusan NPWP atau Surat Penolakan Penghapusan NPWP. "Surat keputusan ataupun penolakan akan keluar dalam jangka waktu paling lama 6 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 12 bulan untuk wajib pajak badan sejak tanggal bukti penerimaan surat," lanjut Erdi.