KPP Madya Semarang berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2019 di lingkungan Kementerian Keuangan. Tidak terhenti sampai di situ, perjuangan menyebarkan semangat antikorupsi KPP Madya Semarang, masih terus dilakukan dengan berbagi tip mengenai pembangunan dan implementasi ZI-WBK kepada unit kerja lainnya. Kepala KPP Madya Semarang Nyono Laksito diundang sebagai narasumber "Implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi" oleh Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Tengah dan DIY yang diadakan di Hotel Griya Persada Bandungan, Semarang (Kamis, 5/12).

Acara ini dihadiri oleh perwakilan seluruh satuan kerja KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Jateng dan DIY. Agenda ini merupakan rangkaian dari kegiatan Rapat Kerja Daerah Kanwil DJKN Jateng dan DIY. Dalam kesempatan tersebut, Nyono Laksito menyampaikan kiat-kiat KPP Madya Semarang dalam meraih predikat WBK sampai dengan WBBM. "Kesamaan persepsi terhadap antikorupsi merupakan kunci utama dalam meraih WBK/WBBM. Tak hanya pada diri pegawai sendiri, tetapi juga komunikasikan semangat antikorupsi kepada pengguna layanan, stakeholder, sampai dengan tenaga pendukung. Karena sejatinya, semangat antikorupsi merupakan ujung tombak pelayanan birokrasi yang bersih dan excellent," ujar Nyono Laksito.

Selain itu, Nyono juga mencontohkan salah satu inovasi sederhana yang diterapkan pada KPP Madya Semarang. Madyabala Barbershop, kegiatan cukur rambut gratis kepada wajib pajak yang sedang mengantri untuk lapor SPT Tahunan pada bulan Maret 2019. "Sebenarnya banyak dari WP yang cukur gratis tidak terdaftar di kantor kami, tetapi hal tersebut justru menunjukkan sinergi antarunit kerja, bahwa KPP Madya Semarang mendukung kegiatan pelayanan di DJP, terlepas dimana WP tersebut terdaftar," imbuhnya.

"Tidak perlu menggembor-gemborkan inovasi yang begitu banyak dan canggih, kalaupun pada akhirnya inovasi tersebut tidak digunakan. Lakukan evaluasi secara berkala mengenai dampak dan keberlanjutan inovasi. Jangan lupa dokumentasikan proposal inovasi, mulai dari identifikasi masalah, rencana kerja/SOP, sampai dengan evaluasi dampaknya," pungkasnya.

Dalam sesi tanya jawab, salah satu peserta dari KPKNL Purwokerto menyoroti masalah integritas pegawai. Bagaimana cara menanamkan sikap integritas dalam diri masing-masing pegawai sehingga menjadi suatu kesatuan pola pikir dan gaya hidup keseharian. "Setiap pagi rutin sebelum memulai aktivitas, seluruh pegawai secara bergiliran memimpin Doa Pagi yang diperdengarkan ke seluruh penjuru kantor. Setelah itu, kami putar Jingle Antikorupsi yang dibuat oleh pegawai kami sendiri. Sebelum mulai kegiatan atau acara, dengan penuh semangat kami meneriakkan Jargon Antikorupsi. Hal-hal kecil tersebut apabila dilakukan secara berulang-ulang nantinya pesan antikorupsi akan tertanam pada alam bawah sadar kita," jawab Kepala KPP Madya Semarang tersebut.

"Pendekatan secara rohani juga dapat menjadi salah satu solusi memupuk rasa integritas. Rutin setiap hari Kamis pagi, KPP Madya Semarang mengadakan kajian rohani Islam. Selain itu, rutin setiap bulannya kami memberikan donasi kepada panti asuhan atau yayasan sosial yang membutuhkan. Dengan menilik saudara kita yang kurang beruntung, diharapkan tumbuh rasa kepedulian akan sesama yang membuat diri pegawai menolak hal-hal yang bertentangan dengan integritas," imbuhnya.

Kepala Kanwil DJKN Jateng dan DIY, Mahmudsyah memberikan apresiasi kepada KPP Madya Semarang yang telah berbagi mengenai perjalanan pembangunan ZI-WBK/WBBM. Dengan membangun sinergi lintas direktorat ini, diharapkan seluruh pegawai Kementerian Keuangan dapat saling menginspirasi dan menebar semangat antikorupsi.