Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan keinginannya kepada para advisor untuk memberikan strategi komunikasi yang tepat kepada Tim Reformasi Perpajakan.
“Karena ini juga salah satu yang dianggap kita belum cukup. Kita banyak melakukan effort, tapi rasanya orang masih belum ngeh terus kita punya Tim Reformasi Perpajakan, bahwa mereka terus bekerja, dan ada timeline-nya,” kata Sri Mulyani Indrawati pada Kick-Off Meeting Tim Reformasi Perpajakan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta (Selasa, 30/04).
Menurut Sri Mulyani Indrawati, strategi komunikasi yang tepat kepada masyarakat itu penting terus menerus disegarkan dan didiskusikan. “Saya selalu percaya bahwa kalau publik tahu, mereka juga ikut memiliki (Reformasi Perpajakan),” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menuturkan, masing-masing pilar Reformasi Perpajakan perlu dipikirkan strategi komunikasinya. “Untuk bidang organisasi cara komunikasinya bagaimana? Bidang SDM cara komunikasinya bagaimana? Untuk bidang Core Tax, proses bisnis cara komunikasinya bagaimana? Untuk masalah regulasi seperti apa?” tanya Sri Mulyani.
Agar masyarakat dan para pemangku kepentingan mengetahui informasi terkini Reformasi Perpajakan, menurut Sri Mulyani, Tim Reformasi Perpajakan perlu membuat kanal khusus media sosial mengenai Reformasi Perpajakan.
“Itu juga akan menimbulkan disiplin buat kita juga. Karena begitu kita tidak komunikasi, begitu ada timeline meleset enggak ada yang tahu. Nah ini akan lebih bagus untuk kita lakukan,” jelasnya.
Sebelumnya, dalam laporan kepada Sri Mulyani, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengemukakan tujuan diadakannya Kick-Off Meeting Tim Reformasi Perpajakan.
“Pertemuan ini sebenarnya sudah direncanakan cukup detil di mana kami akan memaparkan secara komprehensif apa-apa yang telah dikerjakan selama 2018,” kata Robert.
Robert mengemukakan, Tim Reformasi Perpajakan sudah membuat rencana kerja Program Reformasi Perpajakan Tahun 2019. “Setelah itu kita ingin mendapatkan masukan dan arahan dari Ibu Menteri dan juga masukan dari para pihak,” tutur Robert.
Dalam struktur organisasi Tim Reformasi Perpajakan 2019 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-301/KMK.03/2019 terdapat pengarah dan advisor. Jabatan pengarah diisi oleh Menteri Keuangan dan para pejabat eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan sedangkan advisor adalah para pihak di luar Kementerian Keuangan.
Advisor yang turut hadir dalam acara ini adalah Kepala LKPP, Ketua TP4P Kejaksaan Agung, praktisi perpajakan, pelaku usaha, KADIN, APINDO, IMF, World Bank, PROSPERA, GIZ, AFD, dan Eurocham Indonesia.
Menurut Robert, Tim Reformasi Perpajakan telah menyiapkan segala aspek administrasi Reformasi Perpajakan agar semua siap dilaksanakan. “Di tahun 2018, sambil mengerjakan itu juga kami melakukan reformasi penyederhanaan layanan di berbagai aspek,” tambah Robert.
Hasil Reformasi Perpajakan yang paling dekat bisa dirasakan pada 2019 adalah penataan di bidang organisasi. Direktorat Jenderal Pajak menata ulang struktur organisasi Kantor Pusat Ditjen Pajak sehingga terdapat dua direktorat baru yaitu Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Direktorat Data dan Informasi Perpajakan.
Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan penggabungan dua direktorat sebelumnya yaitu Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dan Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi.
Sedangkan Direktorat Data dan Informasi Perpajakan merupakan direktorat yang mengerjakan manajemen data. “Arah ke depannya memang data itu menjadi sesuatu yang besar sekali sehingga harus ada direktorat yang mengerjakan itu. Direncanakan Juli (2019) akan berjalan,” jelas Robert. [Rz]
- 491 views