Infrastruktur, Seberapa Pentingkah?

Oleh: Andi Zulfikar, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Menurut laporan World Economic Forum, kualitas infrastruktur Indonesia pada tahun 2012-2013 berada pada peringkat 92. Dibandingkan beberapa negara tetangga, kualitas Indonesia jauh tertinggal. Thailand berada pada posisi ke-49, Malaysia ke-29 dan Singapura bahkan berada sangat jauh di posisi ke-2. Walaupun pada tahun 2012, pertumbuhan ekonomi pada tingkat yang relatif tinggi yakni 6,2 %, namun terjadi penurunan kinerja ekspor. Nilai Ekspor Indonesia pada tahun 2012 adalah USD 190,02 miliar, hingga tahun 2016 terus mengalami penurunan. Pada tahun 2013 nilainya adalah USD 182,55 miliar, pada tahun 2015, nilainya adalah USD 175,98 miliar, pada tahun 2015, nilainya adalah USD 150,36 miliar, hingga pada tahun 2016 nilainya adalah USD 145,186 miliar.

Pada tahun 2016-2107, World Economic Forum menunjukkan daya saing infrastruktur Indonesia menunjukkan perbaikan pada peringkat 60. Ini menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur di Indonesia. Hal tersebut ternyata menunjukkan hasil yang positif untuk ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor Indonesia pada tahun 2017 mencapai USD 168,73 miliar yang berarti terdapat peningkatan dibandingkan tahun 2016.

                Seperti yang telah dipahami, salah satu masalah yang menghambat Indonesia meningkatkan angka ekspornya adalah infrastruktur yang belum memadai. Salah satu contohnya adalah pelabuhan. Pelabuhan menjadi salah satu hal terpenting untuk mendukung kegiatan ekspor. Beberapa permasalahan misalnya pelabuhan Indonesia yang sulit disinggahi kapal besar karena kedalaman dermaganya yang belum memadai menjadi hambatan yang sering dikeluhkan. Sebagai perbandingan pada tahun 2013, pelabuhan di Singapura dapat menampung kapal dengan muatan 16.000 hingga 18.000 TEUs, sedangkan Pelabuhan Tanjung Priok hanya 1500 TEUs.

                Untuk mengejar keterbatasan tersebut, Indonesia melakukan upaya peningkatan infrastruktur. Pada tahun 2017, Pelabuhan priok sudah mampu menerima kapal besar hingga di atas 10.000 TEUs dengan kedalaman 14 sampai 15 meter. Salah satu dampak dari perbaikan infastruktur tersebut, nilai ekspor pada tahun 2017 mengalami peningkatan seperti yang dituliskan di atas.

                Hal lain dari perbaikan infrastruktur, adalah Indonesia mengurangi ekspor melalui hub atau penghubung produk ekspor. Salah satu contoh dari hub adalah Singapura. Banyak kapal-kapal besar dari negara luar, khususnya Eropa dan Amerika yang tidak bisa masuk ke pelabuhan di Indonesia karena dermaga dan fasilitas yang kurang memadai. Dengan perbaikan infrastruktur, nilai ekspor ke Singapura mengalami penurunan. Pada tahun 2012, nilai ekspor adalah USD 17, 13 miliar, dan mengalami penurunan menjadi USD 11,86 miliar pada 2016.

Hubungan Infrastruktur Dengan Kemajuan Bangsa

                Menurut laporan World Economic Forum, salah satu dari enam negara dengan perkembangan infrastruktur paling baik di dunia berdasarkan survei Global Competitive Report 2017 adalah Singapura. Hal ini ternyata selaras dengan tingkat perekonomian negara tersebut. Menurut laporan International Monetary Fund menyebutkan berdasarkan data per Oktober 2017, pendapatan per kapita Singapura adalah yang tertinggi di Asia Tenggara, yakni sebesar USD 93.680. Indonesia sendiri berada di urutan kelima dengan pendapatan per kapita sebesar USD 18.730, berada di bawah Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand.

                Ternyata, dalam hal daya saing infrastruktur tahun 2017, Indonesia masih juga mengalami ketertinggalan dibandingkan Malaysia, Singapura dan Thailand. Daya saing infrastruktur Indonesia mendapat skor 4,5 dan berada di peringkat 52 dari 137 negara. Sedangkan daya saing infrastruktur Malaysia tertinggi di Asia Tenggara dengan skor 5,5, Singapura di urutan kedua dengan skor 5,4, dan Thailand di urutan ke tiga dengan skor 4,7.

                Kemajuan perekonomian memang erat kaitannya dengan kemajuan infrastruktur. The Legatum Instititute, melalui laporan tahunan Global Prosperity Index menyebutkan Singapura adalah negara dengan kestabilan ekonomi terbaik ke dua di dunia. Salah satu penyebabnya, Singapura fokus pada peningkatan infrastruktur untuk mengatasi kelemahannya dalam bidang sumber daya alam.

                Singapura membangun infrastrukturnya sehingga dia dapat meningkatkan perekonomiannya melalui re-ekspor dan sebagai negara perantara. Negara tersebut mengimpor bahan baku dari negara lain, mengolahnya dengan kualitas yang lebih baik kemudian mengekspornya kembali dengan nilai jual yang lebih tinggi. Contohnya adalah industri utama negara ini yakni di bidang elektronik, kimia, dan jasa.

                Hal tersebut bisa menjadi contoh bagi kita tentang pentingnya infrastruktur. Indonesia harus terus berpacu agar infrastruktur kita bisa berdaya saing sehingga menjadi pendongkrak perekonomian.

Kemandirian, Pajak dan Pembangunan

                Pembangunan infrastuktur memang hal yang penting. Karena dengan adanya infrastruktur yang memadai, akan mengurangi ketergantungan kita kepada negara lain. Hal ini akan mendorong kemandirian bangsa. Di lain pihak, pembangunan infrastruktur yang memadai mendorong perekonomian, hingga akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak bagi negara.

                Penerimaan pajak di tahun 2017 mencapai 1.339,8 triliun rupiah atau 91 persen dari target yang ditetapkan di Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) sebesar 1.450,9 triliun. Pencapaian ini merupakan peningkatan dibandingkan tahun 2016 yang berada di kisaran 83,5 persen dan 2015 yang berada di kisaran 83,3 persen. Hal ini menunjukkan adanya kaitan terhadap perbaikan infrastruktur dan perekonomian Indonesia.

                Oleh karenanya, perbaikan infrastruktur seharusnya mendapatkan dukungan dari kita semua. Karena pembangunan infrastruktur Indonesia bukan hanya bercerita tentang masa kini namun juga masa depan Indonesia. Perubahan terkadang memerlukan pengorbanan, namun kita optimis, pengorbanan ini dengan izin Tuhan akan berbuah manis.(*)

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja.