Lima Penyebab SPT LB Karyawan yang Perlu Diwaspadai

Oleh: Edmalia Rohmani, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Batas waktu pelaporan pajak bagi wajib pajak orang pribadi telah berakhir 31 Maret lalu. Yang menggembirakan, terjadi peningkatan pelaporan pajak secara elektronik sebanyak 20% dibandingkan tahun lalu. Efeknya, penyampaian laporan pajak secara manual menurun 12%. Ini tentu berdampak positif baik bagi Ditjen Pajak maupun bagi wajib pajak sendiri.

Bagi Ditjen Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang sudah masuk tentu dapat segera diolah dan dijadikan bahan pengawasan untuk penggalian potensi perpajakan. Selain itu, sifatnya yang nirkertas dapat mengurangi beban kerja administrasi. Di sisi wajib pajak, selain menghemat kertas, metode ini juga relatif lebih mudah bagi yang sudah terbiasa, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan koneksi internet.

Terkait imbauan pelaporan elektronik, sejak awal tahun Ditjen Pajak telah menginstruksikan internalnya untuk mendukung dan menyiapkan perangkat sistem, termasuk membuka kanal pelaporan untuk SPT Tahunan orang pribadi yang berstatus lebih bayar. Di tahun lalu, untuk pelaporan jenis ini belum diakomodasi sehingga wajib pajak orang pribadi harus ke kantor pajak tempat terdaftar. Hal ini tentu menyulitkan wajib pajak dan dapat menjadi penyebab keengganan untuk mencoba pelaporan secara elektronik.

Dampak dari dibukanya saluran lebih bayar menimbulkan lonjakan SPT Tahunan orang pribadi berstatus lebih bayar di banyak Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Jenis wajib pajak orang pribadi terbagi menjadi beberapa profesi, yaitu usahawan, pekerja bebas, dan karyawan. Untuk wajib pajak yang berprofesi sebagai usahawan dan pekerja bebas menggunakan formulir 1770, sedangkan untuk wajib pajak karyawan menggunakan formulir 1770 S atau 1770 SS. Formulir 1770 S untuk karyawan dengan penghasilan bruto di atas 60 juta rupiah, sedangkan 1770 SS yang penghasilan brutonya 60 juta rupiah ke bawah.

Aturan terbaru terkait pengembalian kelebihan bayar diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-39/PMK.03/2018. Dalam PMK tersebut diatur bahwa wajib pajak usahawan atau pekerjaan bebas yang melaporkan SPT Tahunan dengan nilai lebih bayar maksimal 100 juta rupiah akan diproses melalui pengembalian pendahuluan. Untuk wajib pajak karyawan, tidak ada batasan nilai lebih bayar pada SPT Tahunan. Artinya, berapapun nilai lebih bayar yang diakui wajib pajak karyawan, Ditjen Pajak akan memprosesnya melalui pengembalian pendahuluan.

Jangka waktu proses ini paling lama 15 hari kerja. Dalam tempo sesingkat itu, Ditjen Pajak harus mengecek kelengkapan formal dan material, termasuk apakah kredit pajak yang diakui wajib pajak telah dilaporkan oleh pemotong pajak atau pemberi kerja.

Waspada Bahaya Sengketa

Secara umum, karyawan yang melapor dengan formulir 1770 S atau 1770 SS seharusnya berstatus nihil sebab seluruh pajaknya telah dipotong oleh pemberi kerja. Apalagi, Ditjen Pajak telah menyediakan fitur bukti potong siap saji melalui sistem e-filing sehingga wajib pajak tidak perlu memasukkan data pemotongan pajak secara manual. Fitur ini sekaligus memudahkan wajib pajak mengecek apakah perusahaannya telah menyetor dan melaporkan pajak penghasilannya selama setahun terakhir dengan benar.

Faktanya, setelah dilakukan penelitian formal, SPT Tahunan dengan status lebih bayar sebagian besar tidak memenuhi persyaratan formal sehingga harus diterbitkan permintaan kelengkapan SPT Tahunan. Hal ini bisa terjadi sebab wajib pajak belum melampirkan hasil pindaian lampiran berupa bukti potong dari pemberi kerja, atau salah jenis formulir, atau salah penghitungan pajak sebab kekeliruan mengisi kolom pada formulir. 

Atas permintaan ini, wajib pajak harus memberikan jawaban dan memenuhinya dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal diterbitkannya surat permintaan ke KPP terdaftar. Apabila hal ini tidak dipenuhi, maka KPP akan menerbitkan Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan dan Bukti Penerimaan Elektronik yang telah diterima via pos elektronik akan dibatalkan. 

Ini tentu akan menjadi potensi sengketa antara wajib pajak dengan Ditjen Pajak di kemudian hari, apabila wajib pajak karena satu dan lain hal tidak menerima surat permintaan kelengkapan tersebut, atau merasa sudah memenuhi kewajibannya sehingga menolak untuk memperbaiki atau melengkapi SPT Tahunannya. Wajib pajak juga akan merasa tidak ada kepastian hukum sebab pelaporan elektronik yang terlanjur menjadi pegangannya ternyata dibatalkan oleh Ditjen Pajak. Bisa jadi ia akan menyesal telah lapor pajak secara elektronik.

Penyebab Status Lebih Bayar pada Karyawan

Ada beberapa kondisi yang menyebabkan wajib pajak karyawan berstatus pajak lebih bayar dan berpeluang untuk dimintakan kelengkapan:

1. Wajib pajak adalah pekerja bebas yang bekerja pada satu perusahaan dan merasa sebagai pegawai tetap.

Wajib pajak ini seharusnya melapor dengan menggunakan formulir jenis 1770 dan melampirkan rekapitulasi penghasilan bruto selama setahun. Namun, karena ketidaktahuannya, ia melaporkan dengan formulir 1770 S dan mengakui semua kredit pajaknya tanpa memperhitungkan dengan penghasilan neto yang benar, yaitu melalui metode pembukuan atau pencatatan.

2. Wajib pajak bekerja sebagai pegawai tetap dan pindah kerja tetapi hanya melaporkan satu bukti potong saja.

Wajib pajak ini sebenarnya telah diperhitungkan pajaknya dengan benar oleh pemberi kerja kedua dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima di perusahaan sebelumnya. Hanya saja, ia hanya melaporkan satu bukti potong dari pemberi kerja terakhir. Lebih bayar terjadi karena kesalahan dalam membaca bukti potong sehingga yang dimasukkan ke dalam sistem adalah nilai pajak atas akumulasi penghasilan dari dua pemberi kerja, sedangkan nilai penghasilan yang dimasukkan oleh wajib pajak hanya dari pemberi kerja terakhir.

3. Pengakuan zakat/sumbangan keagamaan sebagai pengurang penghasilan bruto tanpa memperhatikan ketentuan formal.

Zakat memang bisa digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto, apabila memenuhi persyaratan diberikan kepada badan atau lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Wajib pajak juga perlu mengunggah pindaian bukti pembayaran zakat/sumbangan keagamaan yang dapat berupa bukti pembayaran langsung atau bukti transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), paling sedikit memuat:

a. Nama lengkap dan NPWP pembayar;

b. Jumlah pembayaran;

c. Tanggal pembayaran;

d. Nama badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah; dan

e. Tanda tangan petugas badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah, di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung; atau

f. Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.

4. Wajib pajak tidak mengisi kolom penghasilan neto dan hanya mengisi nilai bukti potong pajak.

Hal ini disebabkan kekeliruan yang dilakukan wajib pajak sehingga tidak mengisi kolom penghasilan neto, atau terjadinya galat pada sistem penyampaian elektronik sehingga data penghasilan yang sudah diketik tetiba terhapus dan wajib pajak tidak mengecek kembali sebelum melapor sehingga kolom penghasilan menjadi kosong sedangkan ada kredit pajak.

5. Wajib pajak salah mengisi status pernikahan dan tanggungan sehingga terjadi perbedaan dengan data Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diperhitungkan pemberi kerja.

Kasus ini terjadi akibat ketidaktahuan wajib pajak yang menganggap bahwa ketika terjadi perubahan status pernikahan atau tanggungan maka data PTKP akan otomatis berubah tanpa melapor ke perusahaan, padahal tidak demikian. Bisa juga terjadi karena pemberi kerja tidak melakukan pemutakhiran data. Hal ini dapat menimbulkan kelebihan pembayaran pajak akibat perbedaan nilai PTKP dari pemberi kerja dengan data yang dimasukkan oleh wajib pajak.

Tidak Perlu Takut

Apabila wajib pajak karyawan telah menerima surat permintaan kelengkapan, tentu saja harus mengirimkan kelengkapan data yang diminta atau mengklarifikasi kepada petugas pajak. Namun, tidak perlu khawatir andai penghitungannya sudah benar dan persyaratannya sudah lengkap, wajib pajak karyawan tetap dapat menikmati hasil pelaporan elektronik yang mudah, aman, dan nyaman.(*)

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi penulis bekerja.