
Pada awal tahun 2018 ini, KPP Pratama Bojonegoro melalui Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mengadakan Sosialisasi Kewajiban Pembuatan Bukti Potong 1721-A1/A2 (Selasa, 16/1). Acara yang berlangsung selama dua hari hingga Rabu (17/1) tersebut dilaksanakan di Aula KPP Pratama Bojonegoro dan dihadiri oleh total 40 Bendahara SKPD dan 28 Bendahara Kecamatan di lingkungan Kabupaten Bojonegoro.
Acara ini dilaksanakan untuk menginformasikan tugas dan fungsi seorang bendahara pemerintah sebagai orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Kegiatan diawali dengan memberikan soal pre-test kepada peserta untuk melihat sejauh mana pemahaman bendahara tentang kewajiban perpajakan sebagai bendahara pemerintah.
Kepala KPP Pratama Bojonegoro, Amir Makhmut, membuka kegiatan sosialisasi selama 2 hari tersebut. Dalam sambutannya, Amir Makhmut mengingatkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh bendahara terkait pembuatan bukti potong. Beliau menghimbau kepada bendahara untuk segera menerbitkan bukti potong agar pegawai dan karyawan dapat segera melaporkan SPT Tahunan sebelum masa-masa terakhir penyampaian SPT Tahunan.
Sosialisasi tersebut diisi oleh Account Representative KPP Pratama Bojonegoro: Ganes Widyantara Agung Wicaksana dan Ilham Budhi Prasetija. Ilham menyampaikan dasar-dasar perpajakan, objek pajak dan tarif pajak. Sedangkan Ganes memberikan contoh simulasi perhitungan pajak dan pembuatan bukti potong untuk pegawai serta sharing kasus-kasus terkait transaksi pajak yang sering dialami oleh bendahara pemerintah dengan rekanan.Terakhir, Ilham menghimbau bendahara untuk segera melakukan pemutakhiran data NPWP Bendahara apabila ada perubahan pegawai yang menjadi bendahara, perubahan alamat ataupun perubahan nama SKPD.
Sebagai penutup, bendahara diminta mengrjakan soal-soal post-test sebagai evaluasi peningkatan pemahaman setelah diberi penjelasan mengenai kewajiban perpajakan sebagai bendahara. Kegiatan sosialiasi seperti ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak bendahara pemerintah dalam memotong, memungut, menyetor serta melaporkan pajak.
- 161 views