Punya Mobil Mewah? Jangan Takut Sama DJP!

Oleh: Edmalia Rohmani, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Akhir-akhir ini ramai pemberitaan di media massa tentang kedatangan petugas Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta beserta satuan dari Direktorat Lalu Lintas Polisi Daerah Metro Jaya ke kediaman sejumlah publik figur dalam negeri yang memiliki mobil mewah. Isu semakin hangat lantaran para pemilik kendaraan mewah tersebut rupanya masih memiliki kewajiban pajak terhadap negara.

Komentar para warganet seputar pemberitaan tersebut pun beragam. Sebagian besar tentu saja menyayangkan hal tersebut. Idealnya, kemampuan membeli barang mewah seharusnya berkorelasi positif dengan kemampuan membayar pajak kendaraan. Namun, tentu saja faktanya belum tentu hal itu berkorelasi positif dengan kemauan membayar pajak.

Ada pula beberapa komentar yang mengaitkan hal tersebut dengan cuitan seorang artis yang menginformasikan kepemilikan kendaraan mewah baru pesohor lainnya. Hal ini berujung pada akun resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merespon cuitan tersebut. Peristiwa ini pada akhirnya diselesaikan tanpa banyak konflik sebab selebritas yang bersangkutan berinisiatif untuk mengunjungi Kantor Pusat DJP dan berdialog dengan Dirjen Pajak untuk mengonfirmasi kepemilikan mobil mewah tersebut.

Pasca kejadian tersebut, berkembang opini di masyarakat bahwa DJP menggenjot penerimaan pajak dari tunggakan pajak kendaraan mewah. Hal ini tentu saja memancing respon dari DJP. Direktur P2Humas Hestu Yoga Saksama menegaskan bahwa otoritas pajak pusat tidak akan ikut campur terkait pajak kendaraan bermotor. Sebab, kewenangan memungut pajak kendaraan bermotor berada di pemerintah daerah, bukan pusat.

Dilansir dari situs berita viva.co.id, Yoga Saksama menyatakan bahwa tidak ada instruksi dari DJP ke pemerintah daerah (dalam hal ini Pemprov DKI) untuk melakukan penyisiran ataupun penagihan secara aktif atas tunggakan pajak kendaraan bermotor. Apalagi bila sasarannya adalah publik figur yang tentunya akan menjadi panutan bagi banyak orang.

Kurang tepatnya opini yang berkembang dalam masyarakat menjadi bukti betapa pentingnya pemahaman tentang perbedaan antara jenis-jenis pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat, seperti:

1. Pajak Penghasilan (PPh),

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN),

3. Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM),

4. Bea Meterai,

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selain PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

segala pengadministrasiannya dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah DJP, dan Kantor Pusat DJP.

Pajak Daerah, dalam hal ini diatur melalui Peraturan Daerah masing-masing, mempunyai jenis pajak dan unit pengelola pajak yang berbeda-beda. Dalam hal ini kita akan membahas Pemprov DKI Jakarta sebagai contoh. Administrasi perpajakan daerah yang selama ini dilayani oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD), di tahun 2017 berubah nama menjadi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD).

UPPRD akan melaksanakan pelayanan jenis pajak yang sebelumnya dilakukan oleh UPPD yaitu:

1. Pajak PBB-P2,

2. BPHTB,

3. Reklame,

4. Pajak Air Bawah Tanah (PABT);

ditambah dengan pelayanan pendaftaran hingga pelaporan untuk pajak:

5. Pajak Hotel,

6. Pajak Restoran,

7. Pajak Parkir,

8. Pajak Hiburan,

9. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

Sedangkan Suku Dinas Pelayanan Pajak di 5 wilayah Kota akan berubah nama menjadi Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi (SBPRD) dan hanya akan melayani pajak dalam hal penilaian, pemeriksaan dan pengawasan; penetapan dan penagihan; pengurangan, keberatan dan banding untuk semua jenis pajak yang berada di wilayah Kota tersebut.

Bidang Pengendalian di Kantor Pusat Badan Pajak dan Retribusi Daerah di Jalan Abdul Muis nomor 66 Jakarta Pusat mengkoordinasikan:

10. Pajak Penerangan Jalan (PPJ),

11. Pajak Rokok,

12. Retribusi Daerah;

Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di kantor Samsat di 5 wilayah Kota akan tetap melayani:

13. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),

14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Dengan mengenali perbedaan jenis Pajak Pusat dan Pajak Daerah, serta mengetahui unit administrasi pajak yang tepat, seharusnya tidak ada lagi kerancuan persepsi yang berujung pada kesalahan opini masyarakat. Jadi sekarang kalau punya mobil mewah dan belum membayar pajak kendaraan, jangan takut sama DJP! (*)

*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi dimana penulis bekerja.