UMKM Masih Bisa Bebas Potongan Pajak 0,5% di Lokapasar

Oleh: Arif Miftahur Rozaq, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Mulai 1 Oktober 2026, pemerintah memberlakukan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui lokapasar (marketplace) sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau omzet. Ini bukan pajak baru. Hanya penyesuaian dalam pemungutan pajak, yang sebelumnya dilakukan sendiri oleh pelaku usaha, kini dipungut oleh pihak lain (withholding system). Saat ini, penyelenggara lokapasar yang ditunjuk sebagai pemungut ada empat, yakni Blibli, Shopee, Tokopedia, dan Lazada.

Karena bukan pajak baru, mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 melalui lokapasar tetap mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku. Singkatnya, bagi wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan untuk dikenai PPh Pasal 22 atas transaksi melalui lokapasar, pungutan dilakukan sebesar 0,5% dari nilai transaksi. Potongan PPh Pasal 22 ini tidak bersifat final, sehingga pada saat pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan), wajib pajak berhak mengkreditkan atau mengurangkan potongan tersebut dengan PPh terutang.

Selain itu, pemberlakuan kebijakan ini juga membawa kabar baik bagi wajib pajak pedagang kecil yang penghasilan brutonya selama setahun tidak melebihi Rp500 juta dan/atau wajib pajak yang memiliki surat keterangan bebas (SKB) pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 22. Pasalnya, wajib pajak yang termasuk kriteria tersebut terbebas dari pemotongan PPh Pasal 22 sebesar 0,5%. Tentunya dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 (PMK-37/2025).

Langkah Pengajuan

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan status dan data wajib pajak di lokapasar sudah sesuai. Wajib pajak harus menyampaikan informasi berupa nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau nomor induk kependudukan (NIK) serta alamat korespondensi kepada lokapasar yang ditunjuk. Setelah itu, bagi wajib pajak orang pribadi yang memenuhi ketentuan dan memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam tahun pajak berjalan, perlu membuat surat pernyataan bahwa penghasilan brutonya masih berada dalam batas tersebut.

Format surat pernyataan dapat diambil dari lampiran PMK-37/2025. Lengkapi surat pernyatan yang berisi: nama, NPWP/NIK, alamat penanda tangan, dan identitas wakil/kuasa wajib pajak (jika ada). Tuliskan juga pernyataan bahwa wajib pajak memiliki peredaran bruto atas penghasilan dari usaha "sampai dengan" atau "melebihi" Rp500 juta selama setahun. Kemudian, lengkapi isian kota tempat, tanggal, bulan, dan tahun surat pernyataan. Lalu, bubuhi surat pernyataan dengan meterai dan tanda tangani.

Hal penting berikutnya adalah memahami bahwa batas Rp500 juta bukan dihitung berdasarkan satu toko atau satu lokapasar saja. Jika seorang pedagang memiliki beberapa toko daring (online) di platform berbeda sekaligus menjalankan toko secara luring (offline), seluruh peredaran bruto usahanya harus diperhitungkan.

Misalnya, penghasilan bruto dari lokapasar pertama Rp150 juta, lokapasar kedua Rp100 juta, lokapasar ketiga Rp75 juta, dan penjualan luring Rp50 juta. Totalnya adalah Rp375 juta. Selama memenuhi persyaratan lainnya, pedagang tersebut masih berada dalam batas tidak melebihi Rp500 juta.

Untuk administrasinya, satu surat pernyataan dari satu pedagang atau satu NPWP/NIK dapat digunakan untuk seluruh akun dan lokapasar yang dimilikinya. Dengan demikian, pedagang tidak perlu membuat surat berbeda untuk setiap toko, meskipun penyampaiannya tetap mengikuti mekanisme lokapasar masing-masing.

Langkah selanjutnya, setelah surat pernyataan disiapkan, pedagang harus menyampaikannya kepada lokapasar sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh platform masing-masing. Ini menjadi tahapan yang sangat penting karena pembebasan dari pemungutan 0,5% tidak cukup hanya dengan mengetahui bahwa penghasilan bruto masih di bawah Rp500 juta. Dokumen dan informasi yang dipersyaratkan harus sudah disampaikan kepada pihak lokapasar.

Pedagang juga perlu memastikan bahwa data identitas yang digunakan konsisten, menyimpan bukti penyampaian atau penerimaan dokumen, dan memeriksa kembali status administrasinya. DJP menegaskan bahwa pedagang bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang disampaikan. Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi, lokapasar tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi pedagang yang mendapatkan fasilitas tersebut.

Pedagang juga tidak boleh berhenti menghitung penghasilan bruto setelah surat pernyataan disampaikan. Batas Rp500 juta merupakan angka kumulatif dalam tahun pajak berjalan, sehingga perlu dipantau secara berkala. Ketika penghasilan bruto akhirnya melampaui Rp500 juta, pedagang wajib menyampaikan surat pernyataan baru yang menyatakan bahwa peredaran brutonya telah melebihi batas tersebut. Penyampaian dilakukan paling lambat pada akhir bulan ketika penghasilan bruto melampaui Rp500 juta. Setelah itu, pemungutan PPh Pasal 22 oleh lokapasar berlaku mulai bulan berikutnya sesuai ketentuan.

Karena itu, pencatatan menjadi sangat penting bagi UMKM. Jangan sampai pedagang masih menganggap dirinya bebas potongan karena penghasilan bruto lokapasar tertentu terlihat kecil, padahal setelah seluruh penjualan usaha digabungkan ternyata telah melewati batas yang ditentukan.

Bukan Jenis Pajak Baru, Hanya Mekanisme Baru

Kebijakan ini bukan dimaksudkan sebagai pengenaan jenis pajak baru. DJP secara tegas menyebut ketentuan ini sekadar mengubah mekanisme pemungutan. Sebelumnya, pedagang yang memiliki kewajiban PPh perlu melakukan penyetoran sendiri sesuai skema perpajakan yang berlaku. Kini, untuk transaksi tertentu, lokapasar ditunjuk sebagai pihak yang melakukan pemungutan.

Mekanisme yang menjadikan lokapasar sebagai pemungut ini membuat pemerintah tidak harus membebankan seluruh proses penghitungan, pembayaran, dan pelaporan kepada pedagang atau wajib pajak secara manual. Dengan cara tersebut, pemerintah berharap administrasi perpajakan menjadi lebih mudah, sederhana, efektif, dan memberikan kepastian hukum. Pada saat yang sama, pemungutan ini juga menciptakan perlakuan yang lebih setara antara pelaku usaha yang berjualan secara digital dan mereka yang menjalankan bisnis secara konvensional.

Bagi pedagang yang dikenai pemungutan, uang yang dipotong juga tidak serta-merta berarti pajak tambahan yang hilang begitu saja. PPh Pasal 22 yang dipungut lokapasar dapat diperhitungkan sesuai karakter kewajiban pajak pedagang. Bagi wajib pajak yang menggunakan skema PPh final, termasuk pedagang yang memenuhi kriteria tertentu dalam ketentuan perpajakan UMKM, pemungutan tersebut dapat menjadi bagian dari pelunasan atau pengurang PPh final yang terutang.

Sementara bagi wajib pajak yang menggunakan tarif umum, PPh Pasal 22 yang telah dipungut dapat menjadi kredit pajak dalam SPT Tahunan. Karena itu, bukti pemungutan yang berasal dari transaksi lokapasar perlu disimpan dan digunakan dalam administrasi perpajakan.

Pada akhirnya, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menciptakan lapangan usaha yang setara antara penjual daring dan luring, memperluas kepatuhan tanpa mengorbankan pelaku usaha mikro, dan menjaga iklim bisnis tetap sehat.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.