Ekonomi Jawa Timur Tumbuh Positif, Sektor Industri Pengolahan Topang Penerimaan Pajak

Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Jawa Timur kembali menggelar konferensi pers Asset and Liability Committee (ALCo) secara hybrid di Aula Majapahit Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya I dan melalui platform daring (Surabaya, 26/03). Kegiatan ini memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Jawa Timur hingga periode 28 Februari 2026.

Hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan ini adalah Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Timur sekaligus Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, Max Darmawan; Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Timur, Saiful Islam; Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur, Arik Hariyono; Kakanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jatim I, Rusman Hadi; serta Local Expert Kemenkeu Jatim, Ilmiawan Auwalin.

Kinerja Ekonomi dan Kontribusi Pajak

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2025 tercatat tumbuh 5,33% (ctc), melampaui pertumbuhan nasional sebesar 5,11% (ctc). Jawa Timur memberikan kontribusi signifikan sebesar 14,40% terhadap perekonomian nasional. Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan negara hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp37,05 triliun, atau 12,27% dari target tahunan.

Kakanwil DJP Jatim I, Max Darmawan, menjelaskan bahwa sektor Industri Pengolahan tetap menjadi tumpuan utama penerimaan pajak di wilayahnya.

"Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor usaha dengan penerimaan pajak terbesar sebesar Rp8,57 triliun atau berkontribusi sebesar 56,2%," jelas Max Darmawan saat memaparkan kinerja perpajakan.

Secara akumulatif, penerimaan pajak netto di Provinsi Jawa Timur hingga 28 Februari 2026 didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang berkontribusi sebesar 69,06%, disusul oleh Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas sebesar 37,16%.

Sinergi dan Peran Aparatur Sipil Negara

Di tempat terpisah, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Lindawaty, turut memberikan dukungan terhadap sinergi fiskal ini. Beliau menekankan pentingnya peran ASN dalam menjaga momentum kepatuhan pajak di awal tahun, khususnya melalui implementasi sistem terbaru.

"Kami terus mendorong sinergi antarinstansi agar ASN dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam melaporkan SPT Tahunan lebih awal. Dengan sistem Coretax yang lebih terintegrasi, diharapkan proses administrasi menjadi lebih mudah, efisien, dan transparan bagi seluruh wajib pajak," ungkap Lindawaty.

Sinergi Belanja dan Program Strategis

Kakanwil DJPb Jawa Timur, Saiful Islam, menyampaikan bahwa belanja negara di Jawa Timur telah terealisasi sebesar Rp19,43 triliun (17,44% dari pagu). Belanja ini mencakup Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Ke Daerah (TKD).

"Realisasi yang relatif lebih tinggi pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik menunjukkan bahwa dana ini menjadi tumpuan utama untuk membiayai belanja operasional rutin pemerintah daerah di awal tahun, seperti gaji pegawai dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," ungkap Saiful Islam.

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur mencatatkan realisasi tertinggi ketiga secara nasional dengan 8.571.280 penerima manfaat dan melibatkan 14.483 supplier termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi.

Optimalisasi Aset dan Kepabeanan

Dari sisi pengelolaan aset negara, Kakanwil DJKN Jawa Timur, Arik Hariyono, melaporkan realisasi pokok lelang yang mencapai Rp645,14 miliar atau 12,78% dari target. Sementara itu, Kakanwil DJBC Jatim I, Rusman Hadi, memaparkan penerimaan kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp20,09 triliun.

Meskipun terdapat kontraksi pada penerimaan cukai sebesar 8,51% (yoy) akibat penurunan produksi hasil tembakau golongan I, penerimaan Bea Masuk tetap tumbuh positif.

"Bea Masuk terealisasi Rp1,03 triliun, tumbuh 7,65% (yoy) yang dipengaruhi oleh meningkatnya nilai dan volume impor serta tingginya kurs pajak USD-IDR," ujar Rusman Hadi.

Menutup sesi, Local Expert Kemenkeu Jawa Timur, Ilmiawan Auwalin, menyoroti pentingnya menjaga momentum pertumbuhan di tengah tekanan inflasi yang dipengaruhi oleh peningkatan permintaan menjelang awal bulan Ramadan. Melalui sinergi ALCo ini, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan fiskal regional demi mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.