Perekonomian Jawa Tengah pada awal tahun 2026 menunjukkan ketahanan yang kuat dengan dukungan indikator makro yang stabil serta realisasi fiskal yang produktif. Peran APBN sebagai instrumen stabilisasi terus tercermin dari terjaganya kinerja pendapatan dan belanja negara, yang secara efektif menggerakkan aktivitas ekonomi daerah pada Jawa Tengah fase awal tahun anggaran.

Perkembangan Perekonomian Regional

Memasuki 2026, Jawa Tengah berada pada lintasan pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 mencapai 5,84% (yoy) dan secara kumulatif tumbuh 5,37% (ctc), lebih tinggi dari capaian nasional dan menunjukkan momentum ekspansi yang berlanjut. Optimisme masyarakat juga terjaga, tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen Januari 2026 yang mengalami peningkatan menjadi 130,8 masih berada pada zona optimis.

Inflasi Jawa Tengah pada Januari 2026 berada pada tingkat yang terkendali. Secara yoy inflasi tercatat 2,83% dan bahkan secara (mtm) mengalami deflasi 0,35%. Kondisi ini menunjukkan keberhasilan pengendalian harga pada komoditas utama. Kota Semarang mengalami inflasi tertinggi, sedangkan Kabupaten Rembang mencatat tingkat inflasi terendah di Jawa Tengah.

Dari sisi kesejahteraan sektor primer, Nilai Tukar Petani (NTP) berada pada level 114,75, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya 99,93 menjadi sebesar 102,42. Perbaikan ini terutama didorong oleh kenaikan indeks harga yang diterima lebih cepat dibanding indeks harga yang dibayar.

Fondasi makro yang solid ini menjadi landasan penting bagi pelaksanaan kebijakan fiskal di awal tahun 2026, sekaligus memperkuat arah pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2026.

Perkembangan Kinerja Fiskal Regional         

Kinerja fiskal regional Jawa Tengah hingga 31 Januari 2026 menunjukkan performa yang tetap terjaga dan berfungsi sebagai pengungkit aktivitas ekonomi awal tahun  2026. Dari sisi APBN:

Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp7,49 triliun (5,82% target).

  • Penerimaan perpajakan Rp7,01 triliun (5,73% target), terkontraksi secara tahunan karena faktor musiman awal tahun. Terdiri dari Penerimaan Pajak Rp3,67 triliun (5,81% dari target), dan Penerimaan Bea Cukai Rp3,33 triliun (5,43% dari target).
  • PNBP tumbuh kuat sebesar 21,28% (yoy) dengan realisasi Rp0,48 triliun (7,58% target), didorong pertumbuhan pendapatan BLU dan PNBP lainnya. Pendapatan Jasa Layanan Umum memberikan kontribusi terbesar, yakni 45,14% dari total PNBP.

Belanja Negara

Belanja negara berperan penting dalam mengakselerasi aktivitas ekonomi di awal tahun.

  • Total belanja negara mencapai Rp10,75 triliun (11,35% pagu).

Belanja K/L mencapai Rp1,28 triliun (3,39% pagu), tumbuh 12,21% (yoy) dengan akselerasi signifikan pada belanja modal akibat percepatan kontraktual.

  • Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp9,47 triliun (16,63% pagu), meningkat 1,08% (yoy)

Sinergi belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjaga ritme aktivitas ekonomi, termasuk meminimalkan dampak fluktuasi ekonomi global dan domestik pada periode awal tahun 2026.

Perkembangan APBD Jawa Tengah

Kinerja APBD konsolidasi 36 pemerintah daerah menunjukkan posisi fiskal yang sehat:

  • Pendapatan daerah mencapai Rp10,73 triliun (10,53% target), terutama ditopang dari dana Transfer ke Daerah yaitu DAU dan DAK Non Fisik khususnya Dana BOS
  • Belanja daerah mencapai Rp2,23 triliun (2,03% pagu).

Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami tekanan, pendapatan transfer dari pemerintah pusat tetap menjadi penyangga utama fiskal daerah pada fase awal tahun.

Current Issue Kemenkeu Satu Jateng: Penguatan Ketahanan Fiskal Pesisir melalui Karbon Biru

Jawa Tengah mulai memperkuat strategi fiskal jangka panjang melalui implementasi program karbon biru, sejalan dengan Perpres 110/2025. Provinsi ini memiliki potensi 31 ribu hektare mangrove, dengan area perdagangan karbon mencapai 14 ribu hektare, membuka peluang peningkatan pendapatan sekaligus menekan belanja korektif abrasi dan rob.

Intervensi pesisir melalui blended financing APBN–APBD dan potensi pasar karbon domestik maupun internasional menjadi instrumen penting untuk mengurangi risiko fiskal daerah, memperkuat pendapatan nelayan, serta menjaga stabilitas ekonomi masyarakat pesisir dalam jangka menengah.

Penyaluran Pembiayaan UMKM

Peran instrumen pembiayaan terus menjadi motor penguatan ekonomi kerakyatan di awal tahun:

  • KUR tersalur Rp4,10 triliun kepada 77.423 debitur, tumbuh 24,70% (nilai) dan 11,85% (debitur).
  • UMi tersalur Rp8,32 miliar kepada 1.660 debitur, meski mengalami kontraksi yoy sehingga perlu percepatan di triwulan berikutnya.

Penyaluran kredit ini membantu menjaga keberlangsungan usaha mikro dan kecil serta memperluas basis ekonomi produktif.

Secara keseluruhan, awal tahun anggaran 2026 menunjukkan bahwa kinerja fiskal Jawa Tengah tetap solid. Belanja negara berperan kuat sebagai pendorong aktivitas ekonomi, PNBP menunjukkan pertumbuhan impresif, sementara indikator makro daerah tetap stabil. Fondasi fiskal dan ekonomi yang kuat ini akan menjadi modal penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sepanjang tahun 2026.

Dokumentasi