Jawa Tengah berhasil menjaga kinerja fiskal di tengah dinamika ekonomi nasional. Hingga akhir Agustus 2025, pelaksanaan APBN di provinsi ini menunjukkan arah yang positif dengan pendapatan dan belanja yang terkelola secara seimbang. Kondisi tersebut turut menopang pertumbuhan ekonomi daerah, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat peran APBN sebagai instrumen utama dalam melindungi masyarakat dan mendukung pembangunan di Jawa Tengah.
Perkembangan Perekonomian Regional
Dari sisi perekonomian, Jawa Tengah mencatat pertumbuhan ekonomi 5,28% (yoy) pada Triwulan II 2025, lebih tinggi dari nasional (5,12%). Secara triwulanan (qtq), pertumbuhan Jawa Tengah sebesar 1,87% dan menjadi yang tertinggi di antara provinsi di Pulau Jawa. Dengan kontribusi sebesar 14,43% terhadap perekonomian Pulau Jawa, Jawa Tengah menempati posisi keempat terbesar. Tingkat inflasi Agustus 2025 juga terkendali di level 2,48% (yoy), dengan inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Rembang (2,82%) dan terendah di Kota Surakarta (2,09%).
Indikator kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah juga menunjukkan perbaikan dibanding periode sebelumnya. Tingkat kemiskinan pada Maret 2025 turun menjadi 9,48% dari 9,58% pada September 2024, dengan jumlah penduduk miskin 3,37 juta jiwa atau berkurang 29,65 ribu orang. Ketimpangan pendapatan turut membaik dengan rasio gini sebesar 0,359, menurun dari 0,364 pada September 2024. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka Februari 2025 tercatat 4,33%, turun dibandingkan Februari 2024 (4,39%) dan lebih baik dari nasional (4,76%).
Selain itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Agustus 2025 berada di angka 108,5, yang menandakan optimisme masyarakat tetap terjaga. Indikator sektoral juga mendukung seperti Nilai Tukar Petani (NTP) pada Agustus 2025 tercatat 116,35, naik dari Juli 2025 (115,59), terutama ditopang subsektor hortikultura dan tanaman pangan. Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) turut mengalami peningkatan menjadi 99,79 dari 98,92 pada Juli 2025. Capaian positif kesejahteraan ini tidak lepas dari peran APBN sebagai instrumen fiskal utama, melalui belanja negara dan Transfer ke Daerah yang memperkuat ketahanan ekonomi serta mendukung program perlindungan sosial, infrastruktur, dan sektor produktif masyarakat Jawa Tengah.
Perkembangan Kinerja Fiskal Regional
Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Tengah hingga 31 Agustus 2025 menunjukkan capaian positif dengan realisasi pendapatan negara mencapai Rp71,73 triliun atau 55,31% dari target Rp129,69 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan sebesar Rp29,37 triliun (50,20%), penerimaan bea dan cukai Rp36,97 triliun (56,63%), serta PNBP Rp5,38 triliun (91,46%).
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Di sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp67,30 triliun atau 62,17% dari pagu Rp108,26 triliun. Belanja Kementerian/Lembaga terealisasi Rp19,57 triliun (51,77%), sedangkan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Rp47,73 triliun (67,74%). Secara keseluruhan, APBN Jawa Tengah mengalami surplus Rp4,43 triliun.
Untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), realisasi pendapatan daerah mencapai Rp73,43 triliun (64,75%) yang didalamnya termasuk Pendapatan TKD sebesar Rp47,73 triliun yang menyumbang 64,99% terhadap Pendapatan Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa APBN melalui Transfer ke Daerah (TKD) memegang peran penting dalam menopang lebih dari separuh pendapatan daerah Jawa Tengah, sehingga sinergi fiskal pusat dan daerah menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan pembangunan.
Sementara itu, belanja daerah sebesar Rp59,10 triliun (51,13%) menghasilkan APBD Jawa Tengah mencatatkan surplus Rp14,33 triliun. Surplus fiskal ini memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di Jawa Tengah, mendorong percepatan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta menjaga kesinambungan program prioritas daerah agar manfaat APBN dan APBD semakin nyata dirasakan masyarakat.
Current Issue Kemenkeu Satu Jateng: Optimalisasi Penerimaan, Perluas Akses Pembiayaan Perumahan, dan Perkuat UMKM di Jawa Tengah
Hingga Agustus 2025, kinerja fiskal di Jawa Tengah dipengaruhi oleh sejumlah isu strategis, antara lain penambahan jumlah NPWP seiring program Makan Bergizi Gratis
(MBG) dan Koperasi Merah Putih, serta kewajiban instansi pemerintah memungut dan menyetorkan PPN atas transaksi dengan pengusaha Non-PKP sesuai PER-11/PJ/2025. Di sisi lain, penerbangan internasional yang telah beroperasi di Bandara Ahmad Yani Semarang dan Adi Soemarmo Solo membuka peluang besar bagi konektivitas Jawa Tengah dengan dunia. Dengan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan melalui Kanwil Bea Cukai yang didukung SDM sigap dan teknologi X-Ray andal, mobilitas internasional dapat tetap lancar sekaligus memberikan dorongan positif bagi peningkatan penerimaan Jawa Tengah.
Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Jawa Tengah terus menunjukkan capaian positif dalam mendukung penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), di mana hingga akhir Agustus 2025 Jawa Tengah menempati peringkat kedua nasional dengan realisasi 14.244 unit rumah dari target 20.000 unit, tersebar di 934 lokasi dan melibatkan 622 pengembang serta didukung 14 bank penyalur, sehingga manfaat program ini dirasakan merata di seluruh 33 kabupaten/kota, sekaligus memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah melalui penguatan sektor properti dan konstruksi serta mempercepat pemerataan pembangunan di Jawa Tengah.
Di saat yang sama, pemerintah juga terus memperkuat dukungan kepada sektor riil melalui penyaluran kredit program yang terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara kumulatif mencapai Rp30,48 triliun untuk 590.316 debitur dan Kredit Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp785,15 miliar untuk 154.604 debitur. Penyaluran KUR di Jawa Tengah terbesar di Kabupaten Pati mencapai Rp1,87 triliun sedangkan UMi terbesar di Kabupaten Brebes yakni sebesar Rp59,96 miliar. Penyaluran KUR dan UMi tidak hanya menghadirkan tambahan pembiayaan, tetapi juga memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Akses modal yang lebih luas mendorong pelaku usaha kecil dan mikro untuk memperkuat usaha, lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal.
Kinerja APBN Jawa Tengah hingga Agustus 2025 menunjukkan pengelolaan fiskal yang sehat, pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi terkendali, serta perbaikan indikator kesejahteraan. Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi, menjaga stabilitas makro, dan mengawal program strategis demi mendukung pembangunan Jawa Tengah yang inklusif dan berkelanjutan.
- 29 views