Upayakan Pendekatan Humanis, DJP dan Pemkab Lumajang Optimalkan Kebijakan Pajak

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur III sepakat memperkuat kerja sama dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah dengan pendekatan yang empati dan humanis.

Kesepakatan ini terjalin dalam pertemuan antara Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III Untung Supardi bersama dengan Bupati Lumajang Indah Amperawati di Kantor Bupati Lumajang, Kabupaten Lumajang (Rabu, 13/8).

Dalam pertemuan tersebut, Untung menegaskan komitmen DJP untuk mendukung pemerintah daerah melalui berbagai inisiatif, di antaranya penilaian ulang nilai jual objek pajak (NJOP) yang sesuai dengan kondisi riil pelatihan pemeriksaan pajak, serta peningkatan edukasi perpajakan.

“Kami memiliki tenaga penilai yang dapat membantu melakukan penilaian ulang NJOP sesuai dengan kondisi terkini. Selain itu, kami siap berkolaborasi dalam kegiatan edukasi perpajakan kepada masyarakat dan memberikan pelatihan pemeriksaan bagi aparatur pemerintah daerah,” ujar Untung.

Ia menambahkan bahwa komunikasi dan koordinasi yang baik antara DJP dan pemerintah daerah sangat penting untuk mencegah kesenjangan informasi dan memastikan kebijakan perpajakan dapat berjalan efektif.

Kendati Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menyambut positif inisiatif tersebut. Ia memilih untuk mengkaji ulang penawaran tersebut. Menurutnya, penting bagi pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis masyarakat dari setiap kebijakan yang ia ambil. Namun, ia tidak menampik pentingnya pengoptimalan penerimaan daerah.

“Potensi penerimaan daerah memang harus digali secara optimal, tapi kita juga harus memastikan bahwa kebijakan kita berempati dan humanis dengan tetap mengedepankan kondisi sosial dan psikologi masyarakat,” ujarnya.

Bupati Lumajang, dalam pertemuan tersebut, tidak hanya berdiskusi dengan DJP, tetapi juga menggalang kolaborasi dengan lintas unit kerja Kementerian Keuangan, seperti Kantor Bea Cukai Probolinggo dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Ia menekankan kerja sama dalam pemberantasan rokok ilegal sudah terjalin dengan Kantor Bea Cukai Probolinggo. Selain itu, ia juga berdiskusi dengan KPPN Jember mengenai optimalisasi penyaluran dana transfer daerah.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.