Kendari, 29 Juli 2025—Dalam upaya memperkuat kerja sama strategis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk optimalisasi penerimaan negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) melakukan audiensi dengan Gubernur Sulawesi Tenggara. Kepala Kanwil DJP Sulselbartra YFR Hermiyana bersama jajaran bertemu Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kota Kendari.
Salah satu tujuan dari audiensi ini adalah untuk membahas tindak lanjut implementasi Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) di wilayah Sulawesi Tenggara. PKS OP4D merupakan bentuk sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Perimbangan Keuangan dengan Pemerintah Daerah dalam rangka memperluas basis data perpajakan, mendorong kepatuhan pajak, serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap potensi-potensi penerimaan negara dan daerah.
Dalam pertemuan tersebut, YFR Hermiyana menyampaikan pentingnya kelanjutan dari implementasi PKS OP4D yang telah disepakati. Beliau menekankan bahwa langkah nyata di lapangan sangat diperlukan agar kerja sama ini benar-benar memberikan dampak positif, baik dalam hal peningkatan penerimaan pajak pusat maupun pemanfaatan data untuk pemungutan pajak daerah.
“PKS OP4D bukan hanya sekadar dokumen kerja sama. Ini adalah komitmen bersama untuk membangun ekosistem perpajakan yang lebih transparan, adil, dan produktif. Salah satu kuncinya adalah pertukaran data yang berkualitas dan pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama antara DJP dan Pemda,” ujar YFR Hermiyana.
Lebih lanjut, YFR Hermiyana menyoroti potensi besar penerimaan negara yang dapat digali dari sektor-sektor strategis di wilayah Sulawesi Tenggara, seperti pertambangan, administrasi pemerintah, perdagangan dan perikanan. Menurutnya, dengan pengawasan bersama dan analisis data yang terintegrasi, potensi pajak dari sektor-sektor tersebut dapat dioptimalkan secara signifikan.
Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka menyambut baik inisiatif audiensi tersebut dan menyatakan dukungan penuh terhadap kelanjutan implementasi PKS OP4D. Beliau menekankan bahwa kerja sama antara DJP, DJPK dan Pemprov sangat penting, terutama dalam menciptakan kebijakan fiskal yang kuat dan berkelanjutan.
“Pajak adalah sumber utama pembiayaan pembangunan. Kami di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki komitmen untuk mendukung setiap langkah yang dapat memperkuat sistem perpajakan, termasuk melalui pengawasan bersama dan pertukaran data yang lebih intensif,” ujar Andi Sumangerukka.
Selain itu, Andi Sumangerukka juga tengah memperjuangkan pemanfaatan Aspal Buton sebagai salah satu komoditas strategis unggulan daerah. Beliau menegaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan Aspal Buton secara optimal bukan hanya akan memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur, tetapi juga akan menjadi sumber penerimaan daerah yang potensial. Pemprov Sultra berupaya agar pengolahan Aspal Buton dapat dilakukan secara berkelanjutan, didukung regulasi yang jelas, serta sinergi dengan pemerintah pusat untuk memastikan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian dan pendapatan negara semakin maksimal.
Kanwil DJP Sulselbartra dan Pemprov Sultra juga menegaskan pentingnya pengawasan bersama sebagai instrumen kunci dalam mendukung keberhasilan PKS OP4D. Melalui pengawasan terpadu, DJP dan Pemprov Sultra dapat secara efektif memantau kepatuhan para wajib pajak, mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergali, serta meminimalkan potensi kebocoran pajak. Pengawasan bersama ini akan dilakukan dengan memanfaatkan data yang terintegrasi dan mekanisme koordinasi yang jelas.
Sebagai penutup, kedua belah pihak menyepakati pentingnya menjaga komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan. Kegiatan audiensi ini tidak hanya menegaskan komitmen DJP dalam membangun hubungan yang harmonis dengan pemda, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dengan semangat kolaboratif dan integritas bersama, optimalisasi penerimaan negara bukan sekadar target, tetapi menjadi bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Demikian disampaikan, semoga memberikan kejelasan bagi masyarakat. Informasi lebih lanjut seputar perpajakan dan berbagai program serta layanan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada www.pajak.go.id atau hubungi Kring Pajak di 1500200.
#PajakTumbuhIndonesiaTangguh
Narahubung Media:
Sumin ) : 0411-436242
Kepala Seksi Kerja Sama & * : p2humas.sulselbartra@pajak.go.id
Hubungan Masyarakat
Bidang P2Humas
Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
- 8 views