Coretax DJP, Era NPWP 16 digit

Oleh: (Kania Laily Salsabila), pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Mesin pemanggil antrean berbunyi, wajib pajak dengan secarik kertas bertuliskan C3 segera bergegas ke loket layanan konsultasi. Baru 10 menit dari jadwal layanan dibuka, sudah ada tiga wajib pajak yang berkonsultasi terkait aplikasi Coretax Direktorat Jenderal Pajak (Coretax DJP). Wajib pajak ini ingin belajar membuat kode billing untuk pembayaran Pajak Penghasilan Final Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Sebelumnya untuk tempat usaha dan pimpinannya sudah punya akun Coretax DJP, Bu?” tanyaku.

“Oh belum, Mbak. Boleh tolong bantu untuk sekalian buat, Mbak?”

“Tentu boleh, Bu. Oh ya, kalau akun DJP Online keduanya ada, Bu?”

“Ada kok, Mbak. Baru kemarin saya log in,” jawab Bu Mira, wajib pajak di depanku, dengan tegas.

Langsung saja saya arahkan wajib pajak tersebut untuk membuka laman Coretax DJP. Setelah laman Coretax DJP terbuka, kami pilih menu “Lupa Kata Sandi”. Kolom pertama yang harus diisi adalah “ID Pengguna”, dengan pilihan “NIK/NPWP/NITKU”. Saya mempersilakan Bu Mira untuk mengisi data “ID Pengguna”. Saat itu, kami hendak mendapatkan akses untuk pimpinannya terlebih dahulu. Bu Mira mengisi kolom tersebut dengan NPWP 15 digit milik pimpinan. Segera saya peringatkan agar beliau mengisinya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pimpinan.

“Oh sekarang sudah pakai NIK ya, Mbak? Terus nanti untuk tempat usahanya menggunakan apa? Tempat usaha kan tidak punya NIK, Mbak.”

Ketentuan NPWP 16 digit

Sejak tanggal 14 Juli 2022, mulai diberlakukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan format 16 digit. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah (PMK 112/2022). Ketentuan NPWP dengan format 16 digit ini berarti bahwa berlakunya NIK sebagai NPWP untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk, sejalan dengan niat untuk menjadikan NIK sebagai Single Identification Number di Indonesia. 

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi bukan penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah, NPWP dengan format 16 digit berarti adanya penambahan angka 0 pada awal NPWP yang sudah terdaftar. Untuk NPWP cabang, digantikan dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) yang secara otomatis diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Imbauan untuk melakukan pemutakhiran data gencar dilakukan sejak PMK tersebut terbit. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk, DJP kerap mengingatkan untuk segera melakukan validasi NIK dan NPWP. Bagi wajib pajak selain orang pribadi penduduk, diimbau untuk melakukan pemutakhiran data nomor telepon dan surat elektronik.

Pada saat implementasi Coretax DJP berlangsung, masih terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak bisa melakukan aktivasi akun Coretax DJP. Salah satu penyebabnya adalah wajib pajak tersebut belum melakukan pemutakhiran data NIK. Penyebab lain adalah wajib pajak yang telah meninggal dunia, yang memang tidak bisa melakukan pemutakhiran data karena NIK-nya sudah tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Wajib pajak yang telah meninggal dunia tetapi masih memiliki kegiatan usaha, harus mengubah statusnya menjadi warisan belum terbagi.

NIK Belum Tentu NPWP

Sempat menjadi kekhawatiran masyarakat terkait isu NIK menjadi NPWP. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa dengan NIK menjadi NPWP berarti seluruh penduduk otomatis menjadi wajib pajak, termasuk anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Keresahan ini dijawab dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) PMK 112/2022 yang berbunyi bahwa Direktur Jenderal Pajak memberikan NPWP dengan mengaktivasi NIK berdasarkan permohonan pendaftaran wajib pajak atau secara jabatan.

Serba-Serbi NPWP 16 Digit di Aplikasi Coretax DJP

Coretax DJP memaksa kita untuk move on dari NPWP dengan format 15 digit karena seluruh transaksi yang terekam di dalam aplikasi Coretax DJP harus dalam format 16 digit. Selain itu, Coretax DJP juga sudah tidak mengakomodasi transaksi non-NPWP seperti pada aplikasi terdahulu. Jika orang pribadi hendak memiliki akun Coretax DJP tanpa menjadikan NIK-nya sebagai NPWP, silakan memilih submenu “Registration Only” (hanya registrasi) pada menu pendaftaran baru. Submenu tersebut nantinya akan memberikan akses bagi orang pribadi agar NIK-nya terbaca pada sistem Coretax DJP, melakukan validasi Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (PPhTB), serta penandatanganan dokumen pada aplikasi Coretax DJP.

Aplikasi Coretax DJP tidak lagi mengenal NPWP cabang. Pasal 464 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan menyebutkan bahwa sejak Januari 2025, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban atas satu atau lebih tempat kegiatan usaha dilakukan secara terpusat. Wajib pajak tidak perlu khawatir karena akses Coretax DJP tetap dapat diberikan kepada cabang. Daftarkan cabang dan penanggung jawabnya pada profil wajib pajak pusat, serta tetapkan role access yang bisa diperoleh oleh tiap penanggung jawab cabangnya.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.