Antara Perubahan dan Zona Nyaman

Oleh: (Nabella Putri Lestari), pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Zona nyaman menggambarkan kondisi ketika seseorang sudah merasa nyaman dan familier dengan situasi atau aktivitas yang sedang dijalankan. Menjalani aktivitas pada zona nyaman tentu terasa tenang dan aman.  Namun, berada pada zona nyaman dalam jangka waktu panjang dapat berisiko menghambat pertumbuhan dan menimbulkan stagnasi dalam kehidupan.

Lalu, pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana cara untuk keluar dari zona nyaman?

Keluar dari zona nyaman menandakan bahwa seseorang telah memiliki keinginan untuk berubah dan mencoba beradaptasi dengan situasi yang baru. Dalam hal ini, menerima perubahan adalah salah satu cara untuk dapat beranjak keluar dari zona nyaman.

Istilah perubahan ini dapat dikaitkan dengan perubahan sistem aplikasi perpajakan di Indonesia, yaitu dengan adanya peluncuran aplikasi Coretax Direktorat Jenderal Pajak (Coretax DJP) pada awal tahun 2025. Munculnya aplikasi ini membuat seluruh wajib pajak dan stakeholder dapat menerima perubahan proses bisnis perpajakan dengan keluar dari zona nyaman aplikasi sebelumnya melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan diri dalam mengoperasikan sistem baru ini.

Berikut ini adalah perubahan yang terjadi dari segi proses bisnis pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan.

Proses Bisnis Pendaftaran

Dulu, setiap orang pribadi yang ingin mendaftarkan diri sebagai wajib pajak guna mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat mendatangi kantor pajak tempat terdaftarnya alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP). Akibat hal ini, banyak wajib pajak yang terkendala karena sedang bekerja di luar daerah dan tidak berada pada alamat yang sesuai dengan domisili awalnya.

Selain adanya kendala pada alamat kantor pajak terdaftar, kendala lain muncul bagi wajib pajak yang sudah berhasil mendapatkan kartu NPWP tetapi terindikasi “ganda”. Kasus NPWP ganda ini sering ditemui pada wajib pajak yang didaftarkan oleh bank dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Akibatnya, wajib pajak perlu melakukan penghapusan salah satu nomor NPWP yang tidak valid atau tidak aktif.

Lain halnya dengan wajib pajak yang sudah berhasil mendapatkan kartu NPWP dengan nomor 15 digit. Wajib pajak tersebut akan mendapatkan cetakan kartu terbaru. Hal ini membuat wajib pajak memiliki tambahan cetakan kartu untuk disimpan. Selaras dengan hal ini, banyak wajib pajak yang kembali mendatangi kantor pajak terdekat guna mendapatkan kartu NPWP-nya yang telah hilang, tercecer di tempat lain.

Kini, dengan adanya aplikasi Coretax DJP, wajib pajak orang pribadi dapat mendaftarkan NPWP di mana saja dan kapan saja melalui kantor pajak terdekat atau melalui Coretax DJP. Selain itu, dengan terintegrasinya nomor NPWP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), wajib pajak tidak perlu lagi mencetak kartu NPWP karena dapat menggunakan KTP untuk memenuhi segala aspek kewajiban perpajakan. Integrasi NIK-NPWP ini pula menghapus kasus nomor NPWP yang berbeda atau ganda.

Proses Bisnis Pembayaran

Dulu, setiap wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran pajak dapat membuat kode billing melalui DJP Online secara mandiri dengan memilih jenis kode akun pajak dan kode jenis setoran yang berbeda-beda.

Banyaknya pilihan kode akun dan jenis pajak menimbulkan banyak wajib pajak yang kembali mendatangi kantor pajak apabila membuat kesalahan atas kode billing yang telah dibayarkan sehingga perlu membuat permohonan pemindahbukuan.

Kini, dengan adanya Coretax DJP, tidak semua kode billing dapat dibuat secara mandiri dengan berbagai jenis kode setoran. Namun, kode billing yang terkait Surat Pemberitahuan (SPT) hanya dapat dibuat setelah draft SPT terbentuk dan tidak bisa dibuat secara mandiri.

Misalnya saja dalam pembuatan kode billing oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), khususnya terkait pembayaran faktur pajak, alur yang ditempuh adalah pembuatan faktur pajak selama satu bulan kemudian membuat draft SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setelah itu, barulah kode billing akan muncul.

Hal ini sejalan dengan proses pembuatan kode billing yang oleh instansi pemerintah. Setiap instansi perlu membuat bukti potong terlebih dahulu, baru kemudian membuat draft SPT. Setelah itu, kode billing akan muncul secara otomatis. Metode ini diharapkan dapat meminimalisasi adanya kesalahan pembuatan kode billing agar wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan pemindahbukuan.

Selain adanya sistem pembayaran melalui kode billing yang muncul secara otomatis, perubahan  pada proses bisnis pembayaran juga terdapat pada adanya pemilihan sistem pembayaran berupa deposit pajak. Deposit pajak ini tidak terikat pada jenis pajak dan masa pajak apa pun sehingga wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran pajak ke kas negara terlebih dahulu dapat memilih metode ini. Kemudian, barulah disusul dengan pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT.

Proses Bisnis Pelaporan

Dulu, pelaporan pajak menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi wajib pajak. Hal ini disebabkan karena wajib pajak perlu mengakses banyak aplikasi perpajakan yang tercerai-berai. Misalnya saja bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), mereka wajib melakukan pelaporan pajak setiap bulannya melalui penyampaian SPT Masa PPN dengan menggunakan banyak aplikasi seperti web e-Faktur, e-Nofa, serta e-Tax Invoice.

Berbeda halnya dengan pelaporan tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan Wajib Pajak Badan (WP Badan). Wajib pajak tersebut perlu mengakses DJP Online dengan terlebih dahulu menyiapkan kode Electronic Filing Identification Number (EFIN) apabila terkendala saat melakukan log in pada akun DJP Online.

Kini, wajib pajak yang ingin menunaikan kewajiban pelaporannya dapat melakukan pelaporan SPT melalui satu pintu yaitu Coretax DJP.

Namun, pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2024, baik bagi WP OP dan WP Badan masih bisa menggunakan DJP Online. Adapun akses ke DJP Online sekarang sudah menggunakan Multi-Factor Authentication (MFA) dengan memasukkan kode verifikasi yang telah terkirim melalui alamat e-Mail, nomor telepon, aplikasi M-Pajak, atau aplikasi Mobile Authenticator. Adanya MFA ini dapat meningkatkan keamanan dan menambah lapisan perlindungan pada akun DJP Online.

Pada akhirnya, perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Merangkul dan menerima perubahan membuat  manusia terus tumbuh dan berkembang melalui proses penyesuaian. Adanya sistem perpajakan terbaru yaitu Coretax DJP, tanpa kita sadari membuat kita semua keluar dari zona nyaman dan terus berkembang dalam meningkatkan kapasitas diri demi kemajuan bangsa.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.