DJP Sampaikan Kondisi Penerimaan Pajak Wilayah Sumatera Barat

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bekerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Barat dan Jambi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatera Barat, serta Badan Pusat Statistik (BPS), menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Peningkatan Akurasi Data untuk Optimalisasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2026”.

Kegiatan FGD berlangsung di Ballroom Thamrin Nurdin, Lantai III, Gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat (Kamis, 30/1).

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, membuka FGD ini dengan menekankan pentingnya data berkualitas dan andal sebagai landasan untuk mengidentifikasi tantangan daerah dan merumuskan solusi efektif. Ia menyoroti perlunya konsistensi data di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumatera Barat.

Narasumber dari Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, antara lain Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Trio Nofriadi, dan Kepala Seksi Data dan Potensi, Nick Vandrik, menyampaikan materi terkait tren penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Sumatera Barat dalam tiga tahun terakhir.

Kedua narasumber menjelaskan indikator Dana Bagi Hasil (DBH) PPh  dan DBH PBB sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Kebijakan DBH PBB dan DBH PPh.

Trio Nofriadi menjelaskan bahwa 90% dari penerimaan PPh yang dibagihasilkan dialokasikan kepada seluruh pemerintah daerah melalui formula DBH PPh. Ia menambahkan bahwa alokasi kinerja ditentukan oleh nilai kinerja optimalisasi penerimaan pajak, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), dukungan penyediaan data, dan perjanjian kerja sama antara DJP dan Pemerintah Daerah.

Rosail Akhyari, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat, menutup acara ini dengan menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kementerian Keuangan RI untuk memaksimalkan alokasi dana bagi pembangunan Sumatera Barat di masa depan.

FGD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, akademisi, dan pihak terkait lainnya. Hasil dan rekomendasi dari diskusi ini dapat berkontribusi pada peningkatan akurasi data dan optimalisasi alokasi dana transfer ke daerah pada tahun 2026.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.