Insentif PPN DTP Rumah, Semua Berhak Punya Rumah!

Oleh: Bayu Arti Nugraheni, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

“Makanya orang yang pas-pasan kayak aku, nggak berhak punya rumah sendiri?” begitu kata Kaluna, tokoh yang sedang berusaha membeli rumah sendiri dari penghasilannya sebagai karyawan sebagaimana dikisahkan dalam Film “Home Sweet Loan”.

Membeli rumah memang salah satu mimpi besar. Perlu usaha keras untuk menabung demi mewujudkan rumah impian. Rumah menjadi tempat di mana mimpi dimulai dan harapan tumbuh.

Komitmen untuk mewujudkan impian memiliki rumah yang layak juga ditunjukkan oleh pemerintah dengan memberikan insentif pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun.

Ditambah lagi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program tiga juta rumah untuk menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program tersebut diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi kawasan kumuh, dan mendongkrak kesejahteraan masyarakat.

Kita kembali lagi mengulas insentif PPN DTP sektor properti. Pada tahun 2023, pemerintah menetapkan insentif PPN DTP atas penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar. Pemberian insentif tersebut diberlakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Tujuan pemberlakuan kebijakan ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian global melalui peningkatan daya beli properti oleh masyarakat. Industri properti merupakan salah satu industri yang memiliki multiplier effect yang besar. Insentif yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan aktivitas industri properti yang akan berdampak positif terhadap aktivitas ekonomi lainnya yang terkait.

Tahun berikutnya, komitmen pemerintah untuk tetap memberikan insentif PPN DTP rumah kembali ditunjukkan melalui penerbitan PMK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan PMK Nomor 61 Tahun 2024 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, PMK Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025 menegaskan bahwa pemerintah terus berusaha menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui stimulus daya beli masyarakat pada sektor perumahan.

Penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni  dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar berhak memanfaatkan insentif PPN DTP rumah. Penyerahan atas satuan rumah tersebut terjadi saat ditandatanganinya akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah atau perjanjian pengikatan jual beli lunas di hadapan notaris, serta dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah tersebut yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) pada periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

BAST harus didaftarkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual melalui aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya serah terima.

PKP penjual wajib mendapatkan kode identitas atas rumah tapak dan satuan rumah susun yang disediakan melalui aplikasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan/atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. PKP penjual juga wajib menerbitkan faktur pajak dan menyampaikan laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah atas transaksi penyerahan unit rumah yang memanfaatkan insentif PPN DTP ini.

PPN DTP dapat dimanfaatkan oleh warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan ketentuan satu pribadi berhak memanfaatkan insentif untuk satu rumah tapak atau satu satuan rumah susun. Jika Anda sudah pernah membeli rumah dan memanfaatkan insentif PPN DTP atas unit rumah berdasarkan ketentuan sebelumnya, Anda tetap dapat memanfaatkan insentif ini untuk pembelian rumah tapak atau satuan rumah susun yang lain.

Ada pepatah yang mengatakan, “Lebih cepat, lebih baik”. Semakin cepat Anda memanfaatkan fasilitas ini, semakin besar nilai insentif yang akan didapatkan. Penyerahan unit rumah yang dibuktikan melalui BAST mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025 berhak mendapatkan insentif sebesar 100% dari PPN yang terutang dari bagian harga jual sampai dengan Rp2 miliar. Sementara itu, penyerahan yang dilakukan mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 berhak memanfaatkan insentif sebesar 50% dari PPN yang terutang dari bagian harga jual sampai dengan Rp2 miliar.

Yuk segera manfaatkan insentif ini!

Semua orang berhak punya rumah! Dengan pajak, semua dapat manfaatnya!

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.