Dukung Partisipasi Masyarakat , KPP Madya Palembang Laksanakan Forum Konsultasi Publik

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang mengadakan Forum Konsultasi Publik di Ruang Rapat Gending Sriwijaya KPP Madya Palembang, Kota Palembang (Rabu, 11/12).

Kepala KPP Madya Palembang membuka acara Forum Konsultasi Publik ini. Dalam sambutannya, beliau menyebutkan dalam agenda pada acara kali ini akan ada pemaparan materi mengenai Standar Pelayanan, e-Pbk, dan Coretax oleh Kepala Seksi Pelayanan KPP Madya Palembang dan Tim Penyuluh KPP Madya Palembang, serta sesi tanya jawab, dan sharing session.

Acara Forum Konsultasi Publik KPP Madya Palembang ini dihadiri oleh 8 peserta dari 9 undangan, di antaranya Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Universitas Bina Darma, Tax Center Universitas Multi Data Palembang, PT. Multi Data Palembang, PT Mandiri Trans Sejahtera, PT Taman Mandiri, RS RK Charitas, PT Hijau Lestari Raya Fibreboard, dan PT Monica Palembang (Radar Palembang). Wajib pajak yang diundang tersebut dilakukan melibatkan multipihak yang mewakili beberapa sektor yaitu akademisi, pelaku usaha, pengguna layanan, dan media massa. 

Forum Konsultasi Publik ini adalah bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan forum ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, dan melibatkan peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik sampai dengan tahap evaluasi kebijakan publik itu sendiri.

Untuk pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, Forum Konsultasi Publik hadir untuk mewadahi koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Dengan adanya Forum Konsultasi Publik ini, KPP Madya Palembang berharap masyarakat akan lebih nyaman dan merasa didengarkan dalam usulan perbaikan di sektor pelayanan publik, terutama pelayanan publik yang dilakukan.