Bimtek DJP Sumbarja: Penghimpunan Data ILAP dan Penyusunan DSPB

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Barat dan Jambi mengadakan Bimbingan Teknis Penghimpunan Data Regional ILAP dan Penyusunan Daftar Sasaran Pengawasan Bersama (DSPB) Tahun 2024 secara daring melalui Zoom Meeting (Sealsa, 17/9). Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 22 pemerintah daerah di wilayah Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi.

Acara dibuka oleh Marihot Pahala Siahaan, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, yang mewakili Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, dengan memberikan sambutan.

“Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan akurasi data perpajakan, yang sangat penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah daerah adalah kunci untuk menggali potensi penerimaan pajak serta mengatasi permasalahan secara proaktif,” ujar Marihot.

Marihot juga menyampaikan apresiasi atas dukungan yang telah terjalin, dengan mencatat bahwa hingga tahun 2023, sebanyak 22 pemerintah daerah di Sumatera Barat dan Jambi telah berpartisipasi dalam Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak.

Bimbingan teknis ini diisi oleh Marihot Pahala Siahaan, Trio Nofriadi (Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat), dan Satria Fahriansyah (Pelaksana Seksi Data dan Potensi). Setelah pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif sebelum ditutup.

Salah satu peserta, Nico Kristian dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, menanyakan, “Terkait data wajib pajak yang akan dilakukan pengawasan bersama, apakah ada kriteria khusus?”

Menanggapi pertanyaan tersebut, Satria menjelaskan, “Tidak ada kriteria khusus. Peran pemerintah daerah adalah meminta data perpajakan sesuai kebutuhan. Jumlah Wajib Pajak yang diajukan juga tidak dibatasi.”

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi berharap bimbingan teknis ini dapat memberikan manfaat yang signifikan serta memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengawasan perpajakan.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.