Pajak dan Pemilu: Harmonisasi untuk Kemajuan Bangsa

Oleh: Muhamad Satya Abdul Aziz, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Pajak dan pemilu merupakan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara, sedangkan pemilu merupakan sarana untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Kedua hal ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi.

Sumber Pembiayaan Negara

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan negara. Pada tahun 2022, penerimaan pajak di Indonesia mencapai Rp1.278,9 triliun, atau sekitar 76,8% dari total penerimaan negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan keamanan.

Pajak yang dikelola dengan baik akan menjadi sumber pembiayaan yang memadai untuk pembangunan negara. Pembangunan negara yang merata dan berkeadilan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Masyarakat yang sejahtera akan lebih sadar akan pentingnya hak dan kewajibannya sebagai warga negara, termasuk hak dan kewajibannya untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas.

Sarana Demokrasi

Pemilu merupakan sarana untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Pemilu yang demokratis dan berkualitas akan menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang pro-rakyat. Pemimpin dan wakil rakyat yang pro-rakyat akan lebih berkomitmen untuk mengelola pajak secara transparan dan akuntabel. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong kepatuhan pajak.

Partisipasi masyarakat dalam pemilu juga akan berdampak positif pada peningkatan penerimaan pajak. Masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu akan lebih peduli terhadap pembangunan negara. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk membayar pajak dengan kesadaran dan kepatuhan yang tinggi.

Harmonisasi Pajak dan Pemilu

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara pajak dan pemilu untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Harmonisasi ini dapat diwujudkan melalui beberapa langkah berikut:

1) Pemahaman masyarakat perlu ditingkatkan. 

Masyarakat perlu memahami pentingnya pajak dan pemilu, serta bagaimana kedua hal ini saling berkaitan. Pemahaman masyarakat tentang pajak dapat ditingkatkan melalui berbagai upaya, seperti sosialisasi, pendidikan, dan kampanye. Masyarakat perlu memahami bahwa pajak adalah kewajiban warga negara yang harus dipenuhi. Pajak juga merupakan hak warga negara untuk mendapatkan pelayanan dan pembangunan dari pemerintah.

Pemahaman masyarakat tentang pemilu juga perlu ditingkatkan. Masyarakat perlu memahami bahwa pemilu adalah hak dan kewajiban warga negara untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas. Pemilu yang demokratis dan berkualitas akan menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang pro rakyat.

2) Perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak. 

Pemerintah saat ini telah dengan sangat baik membuka akses informasi demi transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak. Hal ini tentunya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendorong kepatuhan pajak. Terbukanya akses informasi tentang pengelolaan pajak serta informasi tentang penerimaan pajak, belanja negara, dan penggunaan pajak akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pada gilirannya, hal ini mendorong masyarakat untuk membayar pajak dengan kesadaran dan kepatuhan yang tinggi.

3) Perlunya terciptanya lingkungan yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berkualitas. 

Hal ini akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas. Tidak hanya Pemerintah, seluruh elemen pemangku kepentingan juga perlu menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pemilu. Pemerintah dapat menjamin keamanan, ketertiban, dan kebebasan berpendapat. Pemerintah juga perlu menciptakan sistem pemilu yang adil dan demokratis. Sedangkan rakyat juga perlu memaknai pesta demokrasi ini dengan lebih dewasa. Perbedaan pilihan adalah hal wajar, yang penting kita tetap saling menghargai. Hal ini akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas.

Kesimpulan

Pajak dan pemilu merupakan dua hal yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Harmonisasi antara pajak dan pemilu akan mendorong kemajuan bangsa. Dengan harmonisasi antara pajak dan pemilu, maka pembangunan negara dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Kemajuan negara akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan kepatuhan pajak. Hal ini akan mendorong kemajuan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

*) Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.