TPT, Wajah Kantor Pajak

Oleh: Teddy Ferdian, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Namanya TPT. Ia singkatan dari Tempat Pelayanan Terpadu. Konon, tempat inilah yang sering disebut wajah dari kantor pajak. Di tempat ini kesan pertama itu terbentuk. Langkah kaki yang memasuki tempat ini menjadi awal dari timbulnya kesan yang akan membekas di hati si pemilik langkah. Entah untuk berapa lama, namun pastinya akan sulit untuk dilupakan.

Kesan baik akan terus membawa senyuman, bahkan estafet senyuman bisa tercipta ketika senyuman itu dibagi dengan individu lainnya. Sebaliknya, kesan buruk akan membekas dan sulit lepas dari ingatan dan sanubari. Perlu ekstra kerja keras untuk dapat membaliknya 180 derajat menjadi senyuman yang merekah indah.

Tempat ini menjadi awal perjalanan seorang wajib pajak atau masyarakat yang menginginkan untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Pertanyaan mendasar berikut dapat menjadi penentu apakah wajib pajak akan kembali bersedia masuk ke tempat ini di kesempatan berikutnya. Apakah rasa haus informasi dari wajib pajak dapat terobati dengan penjelasan yang ringan dan mudah dimengerti? Apakah ada senyuman dalam langkah keluar dari tempat ini?

Biasanya, seseorang yang merasa nyaman ada di satu tempat akan dengan senang hati kembali ke tempat tersebut di hari-hari berikutnya. Orang tersebut bahkan bisa mengajak orang lain untuk juga mengunjungi tempat tersebut untuk ikut merasakan kenyamanan yang lebih dulu dia rasakan. Ketika itu terjadi, maka tempat tersebut telah berhasil menampilkan wajah penuh senyum ketika menyambut tamu yang berkunjung.

Bagi wajib pajak dan/atau masyarakat yang datang ke kantor pajak, TPT dapat menjadi tempat yang menebarkan kenyamanan. Sebaliknya, TPT juga dapat menjadi tempat yang meresahkan. Begitu meresahkan sampai-sampai tamu yang datang ingin segera meninggalkan tempat ini. Dan jika tidak terpaksa, enggan untuk kembali lagi. Pilihan untuk memberikan kesan yang mana ada di kantor pajak. Ini mengapa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak lama memperhatikan standar pemberian pelayanan perpajakan di TPT kepada wajib pajak.

Akhir tahun 2016, tepatnya 26 Desember 2016, telah terbit dan berlaku Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-27/PJ/2016 tentang Standar Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak. Belum genap dua bulan berlaku, sudah ada perubahan atas peraturan ini. Tanggal 13 Februari 2017 berlaku Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-02/PJ/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-27/PJ/2016 tentang Standar Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak. Perubahan atas 4 pasal dari peraturan terdahulu menunjukkan keseriusan DJP untuk benar-benar membenahi wajah kantor pajak dalam mengoptimalkan pemberian layanan kepada wajib pajak dan masyarakat.

Standar diatur dalam hal pengelolaan pelayanan, sumber daya manusia, fasilitas, dan pengawasan atas kegiatan pelayanan. Adanya standar ini memberikan penyeragaman pemberian layanan di kantor pajak. Ini sekaligus merupakan pembentukan corporate identity dari DJP. Keseragaman pemberian layanan ini menjadi identitas bagi DJP. Standardisasi pengelolaan pelayanan, pembagian peran petugas dan keahlian yang dipersyaratkan, penyeragaman fasilitas, dan pengawasan berjenjang dilakukan, bahkan untuk hal-hal yang terkesan sederhana namun sebenarnya sarat makna. Misalnya dalam hal warna yang menunjukkan identitas institusi.

Ada kata pelayanan dalam kepanjangan dari akronim KPP, Kantor Pelayanan Pajak. Boleh jadi ini juga yang menjadi salah satu alasan dari komitmen dan upaya berkelanjutan DJP untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Dan salah satu yang sangat menjadi perhatian adalah pelayanan di TPT sebagai wajah dari kantor pajak.

TPT pernah menjadi tempat yang selalu ramai oleh wajib pajak, khususnya pada masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Saat itu bahkan terkadang kantor pajak perlu menambah tempat pelayanan di luar kantor dengan menambahkan tenda teratak untuk mengantisipasi membludaknya wajib pajak yang datang.

Penambahan dan semakin optimalnya penggunaan saluran pelaporan SPT melalui pelaporan secara elektronik atau biasa dikenal dengan e-Filing sedikit banyak cukup berpengaruh pada jumlah wajib pajak yang datang ke kantor pajak. Walaupun wajib pajak tidak seramai dulu yang hadir di TPT, namun peran TPT sebagai wajah kantor pajak tidak pernah berubah.

Justru dengan semakin dilakukannya upaya perbaikan kualitas layanan, kebutuhan atas pelayanan perpajakan akan semakin tinggi. Apalagi dengan perubahan aturan perpajakan yang dapat dikatakan cukup sering terjadi, kebutuhan wajib pajak untuk memperoleh informasi perpajakan akan semakin besar dengan frekuensi permintaan informasi yang cukup tinggi. Wajib pajak pastinya mengharapkan peningkatan terus menerus dalam hal pemberian layanan. Penambahan saluran pelayanan dengan memanfaatkan teknologi menjadi salah satu inovasi dalam peningkatan kualitas pemberian pelayanan perpajakan.

DJP saat ini sedang membangun sistem administrasi layanan atau yang dibahasakan sebagai coretax sebagai bagian dari rangkaian reformasi perpajakan yang dilakukan. Pengaplikasian coretax ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, baik itu bagi pihak internal sebagai pemberi layanan atau pihak eksternal sebagai pengguna layanan. Dengan mengedepankan peningkatan otomatisasi dan digitalisasi layanan administrasi perpajakan serta integrasi berbagai layanan yang dulu disajikan secara terpisah, coretax berupaya memberikan kemudahan bagi para pengguna.

Peningkatan kualitas layanan DJP melalui pembangunan Coretax akan lebih membuka peluang wajib pajak untuk mengakses layanan perpajakan tanpa datang langsung ke kantor pajak. Namun, hal ini tentunya tidak menutup peran TPT sebagai wajah kantor pajak. TPT tetap menjadi pintu gerbang dimulainya proses transfer informasi perpajakan di kantor pajak. TPT juga sebagai pintu awal dimulainya pemberian layanan perpajakan untuk wajib pajak yang memilih hadir di TPT. Namanya TPT. Dan tempat ini akan selalu jadi wajah kantor pajak.

*)Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan sikap instansi tempat penulis bekerja.

Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.