Saling Gandeng, Kanwil DJP Jabar II dan Pemda Kerja Sama Tingkatkan Penerimaan Pajak

Kanwil DJP Jawa Barat II bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi melakukan Forum Group Discussion (FGD) di 9 (Sembilan) kawasan wilayah Kabupaten Bekasi pada Jumat s.d Kamis 2 s.d 8 Agustus 2024.

Adapun wilayah yang dikunjungi yaitu PT. Greenland International Industrial Center/Pembangunan Deltamas, PT. Kawasan Industri Terpadu Indonesia China, PT. Lippo Cikarang Tbk, PT. Hyundai Inti Development, PT. Jababeka Infrastruktur, PT. Megalopolis Manunggal Ind.Dev, PT. Bekasi Fajar Industrial Estate, PT. East Jakarta Industrial Park, dan Kawasan Industri & Pergudangan Marunda Center.

Kegiatan ini merupakan langkah kerja sama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak pusat dan daerah dengan memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak penyewa/tenant di kawasan tersebut.

Kegiatan dihadiri langsung oleh Henny Suatri Suardi selaku Kepala Bidang P2Humas, Pj Bupati Kabupaten Bekasi Dani Ramdan beserta para jajarannya. “Karena ada beberapa hal yang perlu kita optimalkan dan saya lihat Bapenda sudah mencoba door to door melakukan sosialisasi, namun belum semua perusahaan mau hadir. Dicoba kali ini saya langsung yang mensosialisasikan, mudah- mudahan juga akhirnya nanti tingkat kesadaran dan kepatuhan dari pajak dan retribusi juga meningkat," ujar Dani Ramdan dalam sambutannya. 

Pajak katering juga disampaikan Dani menjadi salah satu sumber PAD Kabupaten Bekasi yang akan terus dioptimalkan pada setiap perusahaan di kawasan industri. Karena menurutnya, banyaknya jumlah perusahaan di kawasan industri ini merupakan potensi yang besar dalam mengoptimalkan PAD.

Kanwil DJP Jawa Barat II turut menyampaikan materi terkait Kewajiban Perpajakan Jasa Boga/Katering yang menjadi wewenang pemerintah pusat yaitu pengusaha pabrik makanan dan/atau minuman. Terdapat beberapa kriteria objek yang dikenai atau tidak dikenai PPN. “Kami harap para peserta yang hadir dapat membedakan mana yang dikenai PPN mana yang tidak dikenai, karena masih banyak yang salah sangka jika pajak yang dikenakan double, padahal tidak,” ujar Henny dalam paparannya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Ani Gustini menambahkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi ternyata potensi-potensi lain yang saat ini dapat dioptimalkan untuk peningkatan pendapatan daerah yakni pajak katering. 

Berdasarkan data,  baru sebanyak 349 katering yang sudah terdaftar dari sekitar 7000-an perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. 

Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak pusat maupun daerah.

*)Konten yang terdapat pada halaman ini dapat disalin dan digunakan kembali untuk keperluan nonkomersial. Namun, kami berharap pengguna untuk mencantumkan sumber dari konten yang digunakan dengan cara menautkan kembali ke halaman asli. Semoga membantu.